Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Presiden Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri

Presiden Joko Widodo menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi covid-19. Foto : Ist. 
Jakarta - Di tengah pandemi virus corona disease 2019 (covid-19) yang belum kunjung mereda, pemerintah membuat gebrakan yang mengagetkan warganya.

Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam peraturan presiden tersebut, iuran BPJS Kesehatan untuk mereka yang kepesertaannya Bukan Penerima Upah (BPU) alias mandiri akan naik per 1 Juli 2020.

Selama ini peserta BPU BPJS Kesehatan itu misalnya dari masyarakat yang bekerja mandiri seperti ojek online, sopir, nelayan, pelaku usaha kecil menengah dan mereka yang tidak bekerja pada pihak lain atau perusahaan. Secara finansial, peserta BPU ini sebagian besar secara finansial belum mumpuni. Apabila secara finansial mumpuni tentunya mereka lebih memilih asuransi swasta lain, ketimbang BPJS Kesehatan.

Mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu tentu mengagetkan semua pihak, lantaran Mahkamah Agung (MA) sebelumnya membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. MA mengembalikan iruan BPJS Kesehatan ke tarif semula, alias tetap tak ada kenaikan.

Tak berselang lama dengan putusan MA itu, ternyata Presiden Joko Widodo kembali membuat Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Dalam peraturan yang dibuat di tengah pandemi covid-19 itu, tarif iuran BPJS Kesehatan adalah, untuk kelas I dan II, kenaikan lebih rendah Rp10.000 dari tarif yang pernah dinaikkan. Sementara khusus kelas III, kenaikan dilakukan pada 2021 namun sebagian iuran ikut disubsidi pemerintah. Berikut tarif baru yang berlaku per 1 Juli 2020:

1. Kelas I dengan tarif lama Rp80.000 tetap selama April, Mei, Juni dan naik menjadi Rp150.000 mulai Juli 2020.

2. Kelas II dengan tarif lama Rp51.000 tetap selama April, Mei, Juni dan naik menjadi Rp100.000 mulai Juli 2020.

3. Kelas III dengan tarif lama Rp25.500 tetap pada 2020 dan naik menjadi Rp35.000 pada 2021 dan tahun berikutnya. Pemerintah mensubsidi Rp7.000.

(AR/IN)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.