Header Ads

https://daihatsu.co.id/

PT IWIP Nyatakan Ada Provokator dalam Aksi Buruh 1 Mei 2020

Aksi buruh yang berujung tindakan anarkis pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2020 di depan Gerbang Utaram PT IWIP Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Foto : Masdar.
WEDA - Menyikapi aksi anarkis yang digerakkan oleh Forum Perjuangan Buruh Halmahera Tengah (FPBH) pada hari Jumat,  1 Mei 2020 di Kawasan Industri Weda Bay, Manajemen PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP) menyatakan FPBH bukan serikat pekerja resmi dari karyawan perusahaannya maupun karyawan perusahaan yang terafiliasi dengan PT IWIP. Hal itu disampaikan Associate Director Department Media & Hubungan Masyarakat PT IWIP Agnes Megawati.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi gabungan dari Kepolisian dan TNI terindikasi aksi demonstrasi anarkis tersebut diprovokatori oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yaitu lima orang mahasiswa saat ini mereka melarikan diri.

Kemudian, lanjut Agnes, dalam melakukan aksi provokatifnya, mereka memakai seragam yang menyerupai seragam PT IWIP dan menghentikan karyawan yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, tepatnya di lokasi Jembatan 1 Jalan Lintas Propinsi, pada pukul 06.20 pagi WIT dan mempengaruhi mereka untuk melakukan aksi demonstrasi anarkis. Kurang lebih 800 orang karyawan berhasil mereka pengaruhi untuk mengikuti aksi anarkis mereka.

Lalu, masih menurut Agnes, baik karyawannya maupun perusahaan afiliasinya sudah mempunyai serikat pekerja yang resmi yaitu SPSI IWIP yang diketuai oleh Janwar Surahman dan SPSI WBN yang diketuai oleh Kasim Abdullah.

Agenda resmi dari SPSI pada peringatan Hari Buruh adalah doa bersama yang rencananya diadakan pada pukul 11.00 WIT tetapi tidak terlaksana dikarenakan oleh aksi anarkis FPBH. Dalam melakukan aksinya, disebut-sebut FPBH tidak melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak Kepolisian Resort Halmahera Tengah.

Sudah seharusnya dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 7 Tahun 2012 yaitu sebelum melakukan aksi demo perwakilan massa harus menyampaikan pemberitahuan tertulis ke satuan Polri sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pemberitahuan ke Polres, apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa kecamatan dan aksi dilakukan dalam lingkup wilayah kabupaten/kota setempat.

Menurut UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum disebutkan pemberitahuan diberikan paling lambat 3x24 jam sebelum aksi digelar. Surat
pemberitahuan berisi maksud dan tujuan, tempat, lokasi, dan rute, waktu dan lama, bentuk,
penanggungjawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang
dipergunakan dan atau jumlah peserta.

Kemudian, papar Agnes Megawati, dalam melakukan aksinya FPBH melakukan tindakan kekerasan seperti merusak fasilitas kantor perusahaan, merusak kendaraan, merusak alat berat, melakukan pencurian dan penjarahan bahan makanan, membakar kios kosong di depan pintu gerbang (main gate) perusahaan. Mereka juga menyerang petugas kemanan perusahaan, sebanyak 7 orang karyawan dari departemen keamanan PT IWIP saat ini terluka.

Perbuatan tersebut diduga telah melanggar Pasal 16 UU No. 9 Tahun 1998, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17 Orang pelaku pencurian dan perusakan berhasil diamankan dan akan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, apabila ada dari mereka karyawan IWIP maka akan dikenai sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pada tanggal 2 Mei 2020, anggota dari serikat pekerja resmi PT IWIP melakukan orasi pemberian
dukungan kepada perusahaan untuk tetap beroperasi. Di dalam orasi tersebut hadir juga Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Drs. Rikawanto, S.H, M. Hum memberikan dukungan jaminan keamanan kegiatan operasional perusahaan dan akan mengejar provokator dan pelaku aksi anarkis yang melarikan diri.(DAR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.