Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Terkait Penundan DAU Rp.14 Milyar, Banggar dan TAPD Lakukan Rapat Tertutup

Banggar DPRD bertemu secara tertutup dengan TAPD Kota Tikep bahas penundaan DAU TA 2020.
Tidore - Terkait dengan penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) oleh Kementerian Keuangan RI sebesar 35 persen atau sebesar Rp 14 Milyar, membuat Badan Angaran (Banggar) Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan memangil Tim Angaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan pertemuan di ruang rapat DPRD Selasa (5/5) siang tadi.

Lantaran sifat rapatnya tertutup, para awak media tidak bisa melakukan aktivitas peliputan pada suasana rapat.

Dalam Pertemuan antara Banggar DPRD dan TAPD Pemerintah Kota Tikep, yang menghadiri dari unsur TAPD Pemerintah Daerah, Asrul Sani (Sekertaris Daerah), M. Ade Muhamad (Kepala Dinas PU), Abd Rasit Fabanyo (Kadis Dispenda), Dr. Sofyan Saraha (Kepala BAPPEDA), Mansyur (Kabag Keuangan) berserta tim lainya dan dihadiri oleh Tim Bangar diantaraya, Ketua DPRD (Ahmad Ishak), Wakil Ketua I (Mohtar Djumati), Wakil Ketua II (Ratna Namsa) dan sejumlah angata tim Banggar lainnya.

Pantauan Bizlawnews, rapat bersama antara Tim Banggar dan TAPD sempat memanas, karena terlihat Tim Banggar DPRD terlihat menyemprot tim TAPD Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan terkait dengan kelalaian Pemkot Tikep sehingga Kementerian Keuangan menunda anggaran DAU sebesar 35 persen atau sebesar Rp 14 milyar.

Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan. Ahmad Ishak, SE saat dikonfirmasi di ruangan kerjanya mengatakatan, pembahasan yang dilakukan secara tertutup menyangkut dengan penundaan DAU yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebesar tiga puluh lima persen (35%) untuk itu DPRD merasa perlu untuk mempertanyakan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini TAPD.

Dia juga mengatakan, karena penundaan DAU dapat berpengaruh pada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyatakat.

"Penundan DAU nantinya pengurangan anggaran dan berdampak pada sejumlah kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat," ungkap Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan. Ahmad Ishak.(LAK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.