Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Terkait Masuknya 500 TKA China, Gubernur dan DPRD Sultra akan Surati dan Pimpin Demo Penolakan

TKA China seolah menginvasi sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Mereka tidak hanya tenaga yang memiliki skill, namun di bidang pekerjaan yang dapat dikerjaan oleh buruh lokal. Foto : Ist.
Kendari - Hari ini buruh internasional memperingati sebagai May Day, Hari Buruh Sedunia. Di tengah peringatan itu, nasib buruh di tengah pandemi corona virus disease (covid-19) ini sungguh miris dan sudah banyak yang dirumahkan. Namun, pemerintah yang dalam pemilihan umum 2019 lalu dipilih oleh rakyat termasuk buruh, ternyata malah berencana mendatangkan tenaga kerja asing (TKA) dari China.

Dalam dua hari ini, penolakan terhadap kedatangan 500 TKA China sedianya mereka datang pada 22 April lalu menyeruak ke permukaan. Sudah berkali-kali publik dibuat heran dengan kebijakan tetap mengizinkan orang asing untuk masuk Indonesia dan bekerja di sini, namun penduduk lokal, Warga Negara Indonesia (WNI) diminta untuk tetap di rumah dan tidak boleh untuk mudik, karena untuk menghentikan penyebaran covid-19. Tak hanya itu, tatkala banyak penduduk yang kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya saat wabah covid-19 ini, seolah abai terhadap kondisi ini, pemerintah malah mengizinkan atau "membiarkan" TKA (khususnya China) masuk ke bumi pertiwi.

Untuk persoalan penolakan masuknya 500 TKA China ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, yang sedianya mereka akan bekerja di perusahaan pemurnian nikel, PT Vertue Dragon Nickel Industry yang beroperasi di daerah Morosi, Pemerintah Provinsi dan DPRD sepakat untuk menolak mereka.

Gubernur Sultra Ali Mazi.
Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi dengan tegas mengatakan, meskipun kebijakan mendatangkan TKA China itu dari pemerintah pusat dan sudah melalui protokol covid-19, namun suasana kebatinan masyarakat di daerah tidak bisa menerima mereka.

Ia pun meminta agar rencana kedatangan 500 TKA China itu ditunda, agar tidak menimbulkan reaksi seperti yang terjadi saat 49 TKA China yang datang Maret lalu.

Muhammad Endang, Wakil Ketua DPRD Sultra pun tegas sikapnya. Ia menyampaikan, semua pimpinan DPRD siap membuat pernyataan resmi yang ikut ditandatangani Gubernur dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan tersebut.

Ia mengungkapkan, DPRD Sultra akan menggelar sidang paripurna untuk membahas persoalan ini dan membuat surat untuk dikirim ke Presiden Joko Widodo agar membatalkan kebijakan mengizinkan masuknya 500 TKA China itu.

Ketua DPRD Sultra Bakal Pimpin Demonstrasi

Pernyataan lebih tegas dikeluarkan oleh Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh. Ia mengatkaan, dirinya akan memimpin langsung demonstrasi jika 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok benar-benar datang. Alasan penolakan terhadap rencana kedatangan ratusan TKA tersebut, karena masyarakat Sultra saat ini sedang menghadapi Covid-19.

”Kalau ini tetap dipaksakan datang (500 TKA), intelijen kita bisa mengawasi kapan datangnya. Saya akan memimpin langsung demonstrasi. Semoga ini bisa menjadi sejarah. Ini bisa dikenang sampai 2024,” kata Abdurrahman Saleh seperti dilansir dari Antara di Kendari pada Rabu (29/4).

Abdurrahman menandaskan, jika para TKA tersebut datang di Sultra akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan dapat menimbulkan gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat. Menurut dia, DPRD bukan antiasing. Investasi memang dibutuhkan namun regulasinya harus dipatuhi.

”Hari ini, dunia sedang pandemik Covid-19. Untuk itu mewakili fraksi kita tolak. Di satu sisi aturan regulasi benar tapi dampak ke depannya dan dampak sosialnya,” ucap Abdurrahman.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Poli juga mengatakan, rencana pemerintah pusat yang ingin mendatangkan TKA di Sultra merupakan hal yang lucu. Sebab, banyak tenaga kerja lokal di Sultra yang dirumahkan akibat pandemik Covid-19.

”Apabila tetap berkeras mendatangkan 500 TKA tersebut, Fraksi PKS akan mengajak Fraksi PKS di DRPD Kota Kendari, DPRD Kabupaten Konawe, dan DRPD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) turun langsung demonstrasi di Bandara Haluoleo Kendari,” kata Muhammad Poli.

Berdasar rapat paripurna DPRD Sultra pada Rabu (29/4), seluruh unsur pimpinan dan fraksi secara tegas menyampaikan penolakan terhadap rencana kedatangan 500 orang TKA asal Tiongkok di Sultra yang akan bekerja di perusahaan tambang PT VDNI di Morosi, Kabupaten Konawe.

Hingga tulisan ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Istana Negara mengenai penolakan ini. (AR/KS)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.