Wakil Bupati Halteng Tegaskan agar PT IWIP Perbaiki Cara Komunikasi dengan Pekerja dan Patuhi Aturan Ketenagakerjaan

Wakil Bupati Halmahera Tengah Abd. Rahim Odeyani meminta agar SPSI bisa menampung keluhan pekerja dan profesional dalam menjembatani aspirasi pekerja ke perusahaan. Foto : Masdar Hi Ahmad.

WEDA- Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) bersama Kapolda Maluku Utara beserta jajarannya, Dandim 1505 dan Kapolres Halteng melakukan pertemuan dengan Presiden Direktur dan Manajemen PT Industrial Weda Bay Industrial Park (PT IWIP) serta PT Weda Bay Nickel (PT WBN) di kantor PT.IWP. tanjung Ulie Kecamatan Weda Tengah, Sabtu (2/5/2020).

Pertemuan yang berlangsung kurang lebih dua jam ini membahas terkait dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan karyawan PT IWIP yang terjadi tepat pada hari Jum'at kemarin yang bertepatan dengan Hari Buruh Nasional 1 Mei 2020.

Setelah pertemuan yang berlangsung di sore hari itu, Pemda Halmahera Tengah yang dihadiri Wakil Bupati Halmahera Tengah Abd. Rahim Odeyani dan didampingi Asisten Bidang Pemerintahan Basri Botutu, Staf Ahli bidang Hukum dan Politik Hamka Mujudin, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hakamy Husain, Camat Weda Tengah Moch. Risky Hasim, Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Rikwanto, Dandim 1505 Tidore Letkol Inf Cecep Kurniyawan Jabat, Kapolres Halteng AKBP Nico A. Setiawan, pada malam harinya bertatap muka dengan Serikat Pekerja PT. IWIP dan PT. WBN.

Wabup Halteng beserta jajaran TNI dan Polri bertemu dengan jajaran PT IWIP.

Ada dua hal yang disampaikan Wakil Bupati Abd.Rahim Odeyani dalam rapat terbatas dengan manajemen IWIP, yaitu pentingnya memperbaiki cara berkomunikasi dengan pekerja. Abd. Rahim Odeyani menandaskan agar perusahaan memperbaiki cara komunikasi dengan pekerja dan menjalankan semua peraturan perundangan termasuk peraturan soal ketenagakerjaan karena itu penting dalam pengawasan ketenagakerjaan.

Kemudian, sewaktu bertemu dengan SPSI, Wakil Bupati Abd. Rahim Odeyani mengatakan, struktur SPSI itu harus mengakomodir perwakilan pekerja dari masing-masing perusahaan di bawah PT IWIP maupun PT WBN. SPSI harus tanggap terhadap keluhan dari masing-masing pekerja. Menjaga hubungan yang profesional antara serikat dengan perusahaan serta setiap bulan atau dua minggu sekali serikat harus mengevaluasi semua keluhan yang disampaikan oleh pekerja.

Sementara itu, Kapolda Maluku Utara Brigadir Jenderal Polisi Rikwanto menyampaikan 3 hal pada saat rapat terbatas yaitu penempatan personel satuan Brimob 1 peleton, penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan anarkis terhadap program strategi nasional dan pihak PT IWIP dan pekerja harus perbaiki cara berkomunikasi.(DAR)