Header Ads

https://daihatsu.co.id/

18 Dokumen Dijadikan Novum Purwanti Cs dalam Sidang PK Kasus Jual-Beli Tanah di Nguter Sukoharjo

Suasana sidang PK kasus jual beli tanah di PN Sukoharjo, Jawa Tengah. Foto : Daniel.
Sukoharjo -
Sidang Peninjauan Kembali (PK) kasus jual-beli tanah kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo (22/6). Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Arie Prasetyo SH., MH., kali ini mendengarkan saksi dan menerima dokumen yang dijadikan Novum. Beberapa saksi yang dihadirkan hadir memenuhi sidang. Mereka adalah Keluarga dan kerabat Purwanti.  Setelah para saksi disumpah, mereka menyampaikan kronologi tentang temuan dokumen yang diajukan sebagai Bukti Baru (Novum). Para saksi inilah yang menjadi penemu dari dokumen yang diajukan sebagai Novum. Hadir pula Kuasa Hukum Pemohon yaitu Ahmad Kailani SH., Petuah Sirait SH., dan Laode M. Rusliadi. SH.

Sekedar mengingatkan. Kasus ini bermula dari hutang-piutang (alm.) Suprapto dengan Sudarman SH. sebanyak Rp 18 juta pada tahun 2004. Sertifikat tanah No 661/Nguter seluas 456 M. Atas nama (Alm.) Suprapto, dipegang Sudarman SH. sebagai jaminan. (Alm.) Randiman selaku ayah (Alm.) Suprapto dan pemilik sesungguhnya tanah tersebut, berusaha menebusnya. Namun ditolak oleh Sudarman SH. Sertifikat akan dikembalikan jika Randiman membayar Rp 300 juta.

Sejak itu, kabar tentang sertifikat tanah No. 661/Nguter terlupakan. Lalu tiba-tiba,  Desember 2017, Purwanti, Putut dan Jamal, digugat. Seseorang bernama Heri Kuswanto mengaku telah membeli tanah itu pada tahun 2007. Purwanti Cs., dituduh telah menempati dan membangun di atas tanah itu tanpa izin. Padahal, saat tengah sakit strooke, di depan ayahnya (alm.) Randiman dan disaksikan pejabat desa, untuk mediasi, pada tahun 2006 (alm.) Suprapto menegaskan tak akan menjual tanah itu.

Berdasarkan pengakuan jual-beli itu, Heri Kuswanto selaku penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp 1,2 Milyar. Namun dikabulkan sebesar Rp 685 juta oleh Majlis Hakim. Jika tidak mampu membayar, tanah milik Purwanti akan dilelang sebagai gantinya. Sejak di PN Sukoharjo, PT Semarang  dan MA., Purwanti cs kalah.  Peluang terakhir yang dimiliki Purwanti Cs. hanya  satu, yaitu Peninjauan Kembali (PK). Purwanti meminta bantuan Kantor Hukum Petuah Sirait dan Partner. Dipimpin oleh Ahmad Kailani dari Kantor Hukum Petuah Sirait dan Partner. Berdasarkan penyidikan, sejumlah dokumen yang berhasil ditemukan dijadikan Novum.

“Ada sekitar 18 surat dan dokumen yang kami ajukan sebagai Novum,” jelas Ahmad Kailani.
Lebih lanjut Ahmad Kailani mengatakan, “Hampir pasti, tak satu pun dokumen ini pernah diajukan dalam sidang-sidang di PN”, tambahnya. “Novum yang kami ajukan sangat jelas dan menjadi satu rangkaian cerita bahwa jual-beli tanah antara (alm.) Suprapto itu tidak ada. Jika pun ada, jual-beli itu  tidak dihadiri oleh (Alm) Suprapto dan ahli waris. Jual-beli tanah tanpa dihadiri pemilik dan ahli waris, jelas tidak sah. Jika pun ada tanda tangan atau dokumen sehingga dianggap terjadi jual-beli maka tentu dokumen yang digunakan adalah palsu.”   
 

Rinciannya, masih menurut Kailani, 18 dokumen yang diajukan Pemohon sebagai Novum antara lain;

1.    Keterangan klinik Afiyah dan Rumah Sakit Dr. Oen Solo Baru  tentang (alm.) Suprapto yang terkena strooke sejak 2004-2009.

2.    Foto copy KTP atas nama (Alm.) Suprapto yang dijadikan identitas jual beli. KTP yang diduga palsu karena foto dalam KTP tersebut bukan foto (alm) Suprapto melainkan foto adiknya bernama Purwanto. Pernyataan bermaterai Purwanto tentang foto dalam KTP (alm.) Suprapto, turut dijadikan Novum.

3.    Pernyataan dalam jual-beli yang ditandatangi (alm.) Suprapto yang diduga dipalsukan. Dan sebagai perbandingan, disertakan  kwitansi pembelian mobil tahun 1994 yang ditandatangani oleh (alm.) Suprapto sebagai tanda tangan yang asli.  

4.    Surat PBB sebanyak 6 buah, yang membuktikan bahwa PBB atas nama (alm) Suprapto masih berada di tangan ahli waris dan dibayarkan oleh Purwanti (ahli waris).

5.    Surat tentang nama (alm). Suprapto yang tertera dalam sertifikat No.661/Nguter dan nama yang tertera dalam akte jual beli atas nama Prapto Pambudi.

Banyaknya dokumen yang dijadikan Novum tentu  menimbulkan tanda tanya besar. “Kami kaget, kok dokumen-dokumen penting yang  kami jadikan Novum, tidak dijadikan barang bukti saat itu? Padahal, Purwanti Cs. menggunakan jasa pengacara, yang harusnya  bisa memberikan masukan, nasehat dan bahkan berusaha membantu kliennya untuk menang melawan pengugat,” tanya Kailani heran.

Ia juga mempertanyakan putusan hakim dalam menangani gugatan Heri Kuswanto melawan Purwanti Cs. “Putusan Hakim kurang cermat dan teliti. Bahkan menurut kami, dalam persidangan hakim tidak menggali lebih mendalam apa-apa yang menjadi keharusan Hakim mencari bukti dalam persidangan. Berdasarkan alasan ini, Tim Kuasa Hukum Purwanti Cs. melaporkan para hakim yang menangani laporan Heri Kuswanto melawan Purwanti Cs. ke Komisi Yudisial (KY) RI,” tambahnya.

Kuasa hukum lainnya Petuah Sirait, SH menambahkan, atas nama pemohon mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berkenan memenuhi permintaan penundaan eksekusi. 

“Putusan Hakim dengan menerima permohonan penundaan eksekusi selama pengajuan PK merupakan putusan bijak. Untuk itu atas nama Bu Purwanti Cs. Kami ucapkan banyak terima kasih. Jika tidak dikabulkan, terus terang kami khawatir akan keselematan Bu Purwanti dan anak cucunya yang masih kecil-kecil. Apalagi pandemikVirus Corona di Desa Nguter terbilang tinggi se-Solo Raya,” ucapnya.

Laode M. Rusliadi, salah satu Kuasa Hukum Purwanti sangat percaya jika Novum yang diajukan benar-benar bisa menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. “Kami sangat percaya Hakim Agung yang menangani PK Bu Purwanti akan membuat putusan yang terbaik bagi Bu Purwanti sekeluarga,” pungkasnya.(MH/AK/DD)




Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.