Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Akademisi UNNU Nilai Perwali 19/2020 Cacat Hukum dan Standar Ganda

Peraturan Wali Kota Tikep untuk membuka akses dan menaikkan tarif speed boat ditentang banyak pihak.
TIDORE
- Keputusan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Pemkot Tikep) mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pembukaan Akses Keluar Masuk dengan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 di Kota Tidore Kepulauan menuai ragam tanggapan.

Tak hanya dari kalangan lembaga swadaya masyrakat, politikus dan pemerhati, namun juga kalangan akademisi. Sebagaimana diutarakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Nuku  (UNNU) H. Saiful Rachman. Ia mengatakan, Perwali 19/2020 itu cacat hukum.

"Jadi, Perwali (Peraturan Walikota) itu cacat hukum. Sebab, Perwali yang dikeluarkan tidak sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kalau dikatakan itu Diskresi pun tetap tidak sesuai. Kalau pun karena diskresi tetap harus taat terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh menyalahi," tutur alumnus Magister Hukum Universitas Muslim Makassar itu kepada BIZLAWNEWS melalui aplikasi pesan, Rabu (10/6), malam.

Lebih lanjut Saiful mengatakan, dalam Pasal 5 Perwali tersebut mengisyaratkan kenaikan tarif angkutan darat dan laut naik 100 persen secara keseluruhan. Sementara kewenangan transportasi antar kabupaten/kota ada pada pemerintah provinsi.

"Tarif Speed Boat misalnya, yang diatur itu bukan hanya wilayah administratif Kota Tidore Kepulauan, tetapi juga antar kabupaten/ kota yang mana ada peraturan provinsi yang mengatur, dan jika dilihat tidak ada dalam rujukan pembuatan Perwali, juga tidak ada koordinasi terkait dengan penetapan tarifnya," jelas dia.

Karena itu saran Saiful, sebelum menerbitkan regulasi dalam bentuk apa pun, pemerintah sebaiknya mengkaji secara komprehensif dengan melibatkan ahli serta stakeholder terkait.

"Jadi Perwali itu perlu ditinjau kembali," tukasnya.

Sementara itu, Farid Madjdjo Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nuku berpandangan, pemerintah memutuskan pembukaan akses keluar masuk di wilayah Kota Tidore Kepulauan dengan pertimbangan ekonomi masyarakat akibat wabah Covid-19. Akan tetapi, di Pasal 5 dengan jelas menyebutkan kenaikan tarif transportasi baik laut maupun darat.

"Jangan menggunakan standar ganda dalam satu regulasi. Ini terkesan pemerintah tidak melakukan kajian-kajian sebelum mengeluarkan sebuah regulasi," ungkapnya, Kamis (11/6), pagi.

Lebih lanjut Farid mengatakan, keputusan pemerintah menaikkan tarif justeru memberatkan masyarakat. Ia mencotohkan, transportasi laut (Speed Boat) yang jurusan Sofifi - Tidore yang semula Rp.50.000 per orang, dengan Perwali ini maka per orang penumpang menjadi Rp.100.000.

"Jadi, masyarakat di Oba yang berurusan di Pulau Tidore maupun sebaliknya harus mengeluarkan uang sebanyak dua ratus ribu, hanya untuk membayar ongkos Speed Boad. Belum lagi warga yang di Kecamatan Oba dan Oba Selatan, pasti lebih dari itu," ujarnya.

Namun kata Farid, pemerintah pemerintah memiliki celah  menaikkan tarif transportasi yang tidak memberatkan masyarakat yaitu subsidi,"Kalau memang dipaksakan naik tarif, solusinya adalah subsidi," pungkasnya.(LAK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.