Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Bahas Penyelesaian Lahan, Panja DPRD Halteng Rapat dengan Pemilik Lahan

Panja DPRD Halteng bertemu dengan masyarakat pemilik lahan untuk menggali keinginan mereka atas sengketa mereka dengan PT Weda Bay Nikel, PT WIP dan PT Tekindo. 
WEDA
- Untuk kesekian kalinya, Panitia Kerja (Panja) DPRD Halteng menggelar rapat dengan kelompok pemilik lahan di Kaurahe, Sakaulen dan Akejira.

Dihadapan awak media (17/6) Ketua Panja Nuryadin Ahmad meyampaikan bahwa, pada prinsipnya panja ini hanya melakukan verifikasi dan memvalidasi hak kepemilikan dan area tuntutan para kelompok ini.

Panja juga akan mengsinkronkan konsensi perusahan baik itu PT. Weda Bay Nikel , PT. IWIP dan PT. Tekindo apakah itu masuk dalam kawasan hutan atau tidak , kalu masuk dalam kawasan hutan tentunya dalam peraturan perundang -undangan , baik itu undang-undang kehutanan maupun Udang - undang agraria maka hutan itu tidak bisa di perjual belikan, tetapi kalu dalam kawasan hutan itu ada bukti garapan kelompok yang dibuktikan dengan tanaman maka harus ada kesepakatan antara pihak pemilik lahan dan pihak perusahan untuk ada ganti rugi yang sifatnya taliasi itu berarti yang di bayar hanya tanaman bukan lahannya.

"Kami berharap kepada kelompok pemilik lahan ini agar tidak saling mengklaim antara kelompok garapan yang satu dengan kelompok garapan yang lain" ucapnya.

Lanjut Nuryadin, terkait dengan kawasan hutan ini, panja turun ke lapangan untuk melihat langsung dan kami juga akan bersama-sama dengan BPN bisa mengukur titik koordinatnya dimana dan kita juga akan mencari tahu area lahan garapan ini masuk dalam kawasan konsesi atau tidak.

"Untuk harga taliasih per meter Rp2500 ini sudah disepakati antara Pemkab, kelompok pemilik lahan dan pihak perusahan pada tahun 2019, jadi terkait dengan harga taliasih yang disepakati per meter Rp2500 ini tidak ada perdebatan lagi," paparnya.

Masih menurut Nuryadin yang juga Kader PDIP ini mengutarakan, terkait dengan lahan II yang ada di Kobe itu sudah ada kesepakatan antara pemilik lahan dengan pihak pemerintah. "Nanti ada surat Keputusan kesepakatan dari Bupati dan pemilik lahan usaha II , karena yang memegang sertifikat itu sebagiannya sudah bukan lagi orang trans, sebab lahan itu meraka sudah jual ke orang lain, maka dari itu pemerintah harus punya kebijakan untuk menetapkan orang-orang yang memiliki sertifikat, sehingga dia terdaftar sebagai masyarakat trans agar pihak perusahan membayar lahan yang sudah garap," ujarnya.

"Saya kira untuk lahan usaha II  dua itu sudah klir, tinggal menunggu pemerintah mengeluarkan surat keputusan," tukasnya.

Untuk nuspera II panja akan turun Melihat langsung dengan peta yang ada, sebab kita belum tahu titik koordinat nolnya dari mana.

"Tadi kami sudah kontak BPN untuk turun bersama ke Kecamatan Weda Tengah untuk mengukur kembali blok nuspera I dan II yang masih sekitar 100 hekatar itu," tambah Nuryadin.

Pada prinsipnya Lahan itu kembalikan ke daerah namun kami juga belum tahu apakah wilayah itu sudah ada dikuasai oleh WBN atau belum, akan tetapi kenyataannya sudah di kuasai oleh perusahan PT. IWIP , pada hal dalam ketentuan lahan pemerintah itu bisa di gunakan dengan sistem HGB (Hak Guna Bangunan) tidak bisa dijualbelikan, untuk HGB ini belum jelas, karena belum ada kesepakatan antara pemerintah dengan pihak perusahaan.

"Jadi untuk 100 hekatar itu belum jelas, untuk itu kami dari panja akan usut dan akan sampaikan ke publik, dalam waktu dekat juga kami akan naikan status membentuk menjadi Pansus  agar bisa melakukan penyedikan dan penyelidikan," tukasnya. (DAR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.