Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Biaya PTSL Tidak Sama, Warga Kedalon Datangi Polres Pati

Warga mendatangi Polres Pati untuk memberikan dukungan kepada penyidik agar proses penyidikan terhadap kasus PTSL yang mereka laporkan berjalan lancar. Foto : Wisnu. 
Pati-
Puluhan warga Desa Kedalon Kecamatan Batangan mendatangi Polres Pati Senin (29/6/2020). 

Kedatangan warga ini dalam rangka memberikan dukungan terhadap penyidik Polres yang melakukan pemeriksaan atas kasus sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaporkan warga sejak 17 Juni 2020 lalu. 

Warsito, salah satu warga dukuh Tulis Desa Kedalon ketika dikonfirmasi mengaku bahwa pengaduannya bersama puluhan warga Kedalon ke Polres Pati itu dilakukan atas kekesalannya terhadap panitia PTSL yang belum juga menerbitkan sertifikat yang sudah 1 tahun ini, namun belum juga selesai.

"Program ini sudah 1 tahun lebih, dan ada sekitar 100 lebih peserta yang ikut, namun sertifikat masal yang diurus oleh pihak desa belum juga diterbitkan,"Ungkap Warsito kepada wartawan di Halaman Polres Pati.

Selain itu, untuk biaya program PTSL yang dipatok oleh panitia PTSL kepada warga juga dianggap cukup tinggi. Pasalnya, Pihak panitia mematok biaya sebesar Rp 700 ribu untuk tanah kampung, dan Rp 1 juta untuk tanah persawahan, padahal untuk desa-desa lain yang berada di wilayah Kecamatan Batangan hanya berkisar Rp 400 sampai Rp 600 ribu, padahal sesuai aturan untuk biaya pembuatan sertifikat adalah gratis sesuai program pemerintah pusat.

"Yang saya adukan ke Polres ini karena ada perbandingan dengan desa lain, padahal 1 kecamatan tapi selisihnya jauh, dan kami sepakat apabila saya memberikan laporan ke Polres, maka warga yang sertifikatnya belum jadi, akan ikut mendukung," kata Warsito. 

Langkah memberikan aduan ke Polres ini, dilakukan sebagai bentuk kekesalan warga yang setiap kali menanyakan penerbitan sertifikat tapi tidak direspon. 

Pihak panitia seakan tidak bertanggung jawab untuk mengurus proses penerbitan sertifikat yang selama ini diharapkan oleh masyarakat.

"Kalau memang sertifikat bisa jadi maka akan kami cabut laporannya, tapi kalau tidak jadi maka biarlah proses hukum berjalan," tegasnya.

Terpisah, Kepala Desa Kedalon ketika dikonfirmasi wartawan melalui pesan Whatsappnya tidak ada tanggapan, bahkan sekretaris desa ketika dihubungi melalui telepon whatsapp sampai 3 kali juga tidak diangkat. (WIS) 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.