Header Ads

https://daihatsu.co.id/

BLT DD Belum Turun, Masyarakat Desa Wama Kota Tikep Demo di Depan Kantor Desa

Masyarakat Desa Wama, Oba Selatan, Kota Tikep berdemonstrasi di depan kantor desa untuk memprotes BLT Dana Desa dan tranparansi penggunaan ADD dan BUMDes.
Tidore
- Rabu 3 Juni 2020 Ikatan Pelajar Mahasiswa Wama (IPMW) Desa Wama, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara melakukan aksi berunjuk rasa di depan kantor desa. Aksi mereka itu dilakukan lantaran Pemerintah Desa Wama, hingga saat ini belum melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Mereka juga menuntut agar pemerintah desa transparan dalam pengunaan angaran Anggaran Dana Desa (ADD) dan juga anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Massa menuntut agar Kepala Desa secara transparan menjelaskan pengunaan Dana Desa untuk pencegahan wabah Virus Corona atau Covid - 19 di Desa Wama, karena kepala desa dinilai sampai saat ini belum melakukan pembelian alat pelindung diri berupa masker, hingga masyarakat merasa kesal dengan kebijakan kepala desa yang dinilai lambat hingga masyatakat sempat membakar ban di depan kantor Desa Wama, hingga kepala Desa menemui masa aksi.

Dalam pertemuan tersebut diikuti oleh perwakilan mahasiswa sebanyak puluhan orang dan perwakilan tokoh masyarakat. Dalam pertemuan itu, Kordinator Lapangan (korlap) Julkar M. Latif menyampaikan beberapa tututan, di antaranya, 1. Percepat penyaluran BLT kepada masyarakat, 2. Transparansi anggaran Dana Desa, 3. Perjelas anggaran pemuda, 4. Transparansi pengelolaan BUMDes, 5. Perjelas tugas dan tanggung jawab BPD.

Sementara itu, Camat Oba Oba Selatan Ical mengatakan, pemerintah Kecamatan Oba Selatan bersama para kepala pemerintah Desa se-Kecamatan Oba Selatan telah melakukan upaya-upaya yang semaksimal mungkin untuk dapat menyalurkan bantuan kepada masyarakat dengan secepatnya.

Camat Oba Selatan juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat menjaga kesehatan dan selalu mematuhi anjuran pemerintah dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

Dia menambahkan, agar seluruh masyarakat agar dapat mempererat tali silaturahim dan menjaga keamanan dan ketertiban khususnya dalam Desa Wama maupun Kecamatan Oba Selatan.

Kepaka Desa Wama, Sahril S Imam dalam pertemuan dengan massa pendemo menyampaikan, keterlambatan penyaluran BLT kepada masyarakat bukan kesengajaan dari Pemerintah Desa akan tetapi pada pencairan tahap 1a dan tahap 1b telah dicairkan dan juga telah digunakan untuk pembangunan fisik yang ada di desa oleh karena itu dalam penyaluran BLT akan dicairkan pada tahap 2. Ia menambahkan, untuk administrasi telah selesai dan sekarang hanya menunggu pencairan guna disalurkan ke masyarakat.

"Bahwa nanti pada saat penyaluran BLT akan melibatkan seluruh perangkat desa, IPMW dan pihak keamanan guna menyaksikan penyaluran bantuan tersebut," ungkap Sahril S Imam.

Dia menambahkan untuk masalah transparansi Anggaran Dana Desa, pemerintah desa telah memasang papan informasi APBDS secara gratis dan disitu juga dapat dilihat secara detail terkait rincian kegiatan dan pengguanaan anggarannya.

"Terkait dengan anggaran pemuda itu diambil dari salah satu item dan dibagi dua yaitu anggaran keagamaan dan anggaran pemuda, namun anggaran tersebut dapat diberikan apabila dari pihak pemuda melaksanakan kegiatan dan apabila tidak dilakukan kegiatan maka anggaran tersebut akan dialihkan ke kegiatan lain yang bermanfaat untuk masyarakat," ujar Sahril S. Imam.

Terpisah Sekretaris BUMDes Desa Wama, Rahma Suntaki mengatakan pagu anggaran yang diberikan oleh pemerintah desa pada tahun 2018 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari anggaran tersebut digunakan oprasional sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Rp. 97.000.000 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) digunakan untuk usaha simpan-pinjam Wama Sejahtera.

"Dari pagu anggaran yang diberikan tersebut Bumdes memperoleh penghasilan sebesar Rp. 45.641.000 dan secara keseluruhan BUMDes memiliki anggaran sebesar Rp.142.641.000," ungkap Rahma Suntaki

Dia juga menjelaskan, dalam pengelolaan simpan-pinjam terdapat beberapa nasabah yang tidak melakukan pengembalian sehingga pengurus BUMDes mengambil keputusan untuk menghentikan pengelolaan tersebut, pada akhir tahun 2020 akan dilaporkan melalui pertanggung jawaban sekaligus menyerahkan anggaran BUMDes ke pemerintah desa.(LAK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.