Header Ads

https://daihatsu.co.id/

DPRD Kota Tikep Nilai Perwali 19/2020 Harus Jangan Memberatkan Rakyat

Ketua DPRD Kota Tikep Ahmad Ishak.
Tidore
- Peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pembukaan Akses Keluar Masuk Dengan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 dinilai masih belum tepat.

Hal itu terlihat dalam BAB III tentang Pelaksanaan Buka Bersyarat, pada Pasal 5 poin (1) Setiap pelayanan jasa angkutan orang baik di laut maupun darat dikurangi 50 % (lima puluh persen) dari keadaan normal dan untuk biaya transportasi dinaikkan 100 % (seratus Persen) dari keadaan normal.

Peraturan ini malah menjadi polemik pada saat rapat bersama antara Tim Gugus Covid-19 dan Pansus Covid -19 DPRD.

Penerbitan Peraturan Wali Kota terkesan tidak melalui kajian yang matang. Terlebih pada Pasal 5 terkesan menambah beban masyarakat, seharusnya di tengah pendemik Covid -19 ini Pemerintah Kota Tidore Kepulauan hadir dalam berbagai masalah.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Ishak, mempertanyakan peraturan tersebut. Ia menandaskan, ketentuan yang dikritik adalah di Pasal 5 poin (1).

“Jadi Perwali Pasal 5 poin (1), menjelaskan setiap pelayanan jasa angkutan orang baik, di laut maupun di darat dikurangi 50% dari keadaan normal dan untuk biaya transportasi dinaikan 100% dari keadaan normal.Poin (2), Setiap orang yang bepergian diwajibkan membawa Hand Sanitizer. Ternyata pada Pasal 5 tersebut bertentang, seperti dari pelabuhan Goto ke Sofifi dengan kapasitas 10 orang sampai 12 penumpang dikurangi menjadi 5 sampai 6 orang,”ungkap Ahmad.usai menggelar rapat Pansus dengan tim Covid-19 Kota Tikep, Rabu (10/6/2020).

Lanjut Ahmad, bahwa dalam pertemuan dengan tim Covid-19 tadi, maka tarif dinaikan dari 50 ribu menjadi 100 ribu. Untuk itu, dari sejumlah anggota Pansus DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah agar Perwali Pasal 5 harus dipertimbangkan.

Pansus DPRD dan Tim Covid-19 meminta agar Kepala Dinas Perhubungan, Daud Muhammad, terlebih darhulu melakukan sosialisasi dan melaporkan kepada Walikota dan Wakil Walikota untuk dikaji secara baik-baik.

“Kita tahu, bahwa upaya tersebut dalam rangka untuk mencegah masyarakat tidak bisa bepergian ke mana-mana, tetapi hal itu bisa berdampak secara psikologis terhadap masyarakat yang kurang mampu,”tambah Ketua DPRD Kota Tikep Ahmad  Ishak.

Ahmad ketika ditanya Perwali poin 2, dirinya mengaku, terkait dengan kewajiban warga yang hendak berpergian ke mana untuk membawa Hand Sanitizer, dan apabila tidak membawa Hand Sanitizer, tidak bisa divonis dengan sanksi. Karena Perwali tersebut belum ada Peraturan Daerah (Perda). “Pemerintah harus membuat Perda tentang Pandemi, tetapi dalam Perwali tadi hanya diberikan sanksi sosial saja,” tutur Ahmad.

Terpisah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan. Daud Muhammad. Pihaknya terkait dengan Pasal 5 Perwali tersebut, Dinas Perhubungan Kota Tikep tetap melakukan pengawasan di lapangan.

"Penetapan tarif antar kabupaten/kota adalah kewenangan gubernur, namun tarif dalam kota di lihat setuasi dan kondisi, misalnya ada kenaikan bakar minyak (BBM) sehingga tarif angkutan laut dan darat secara otomatis juga ikut naik," ungkap Kepala Dinas Daud Muhammad.

Dia juga menambahkan, Dinas Perhubungan tetap melakukan pengawasan di lapangan sehingga tidak memberatkan kepada masyarakat.

"Dari sisi pendapatan motoris dengan penumpang yang berkurang maka pembayaran sesuai dengan biasa maka berpengaruh pada pendapatan, maka hasil kesepakatan antara penumpang dan motoris rum - bastiong yang normalnya 10.000 per penumpang dinaikkan menjadi 15.000," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Daud Muhammad.(LAK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.