Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Fadli Zon : BPIP itu Harusnya Dibubarkan Saja

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon berpandangan BPIP sebaiknya dibubarkan saja. Pancasila sudah cukup dan final. Tak usah ditambahi atau direduksi. Foto : Ist. 
Jakarta - Polemik seputar RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) bertambah melebar. Setelah unjuk rasa organisasi massa yang mengatasnamakan ummat Islam, kemudian disusul dengan aksi protes kader PDI Perjuangan terhadap pembakaran bendera partai itu, kini muncul kembali agar Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sebaiknya dibubarkan saja.

Wacana pembubaran BPIP itu datang dari anggota DPR RI Fadli Zon. Ia mendorong pembubaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Ungkapan Fadli Zon itu merespons keinginan PDI Perjuangan melakukan penguatan terhadap lembaga yang baru dibentuk di era pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut.

"Apanya yang harus diperkuat, lembaga BPIP itu harusnya dibubarkan saja. Pancasila sudah cukup dan final. Tak usah ditambahi atau direduksi," tegas Fadli Zon sebagaimana tertulis dalam akun twitternya @fadlizon, Sabtu (27/6).

Lewat cuitannya di Twitter itu, wakil ketua umum Partai Gerindra ini juga menautkan sebuah artikel tanya jawab tertulis dengan Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus wakil ketua MPR RI Ahmad Basarah, berjudul "Kami Ingin Ada Penguatan BPIP".

Sebelumnya, Basarah lewat keterangan tertulisnya pada Jumat (27/6), menyatakan bahwa PDIP sejak awal hanya menginginkan hadirnya suatu undang-undang yang berfungsi sebagai payung hukum guna mengatur wewenang, tugas dan fungsi BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) dalam melakukan pembinaan ideologi bangsa.

"Oleh karena itu, kami juga menginginkan agar nama RUU HIP dikembalikan sesuai nomenklatur awal dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU-PIP)," kata Basarah.

Dengan dikembalikan ke nomenklatur awal, maka materi muatan hukumnya hanya mengatur tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPIP, serta tidak membuat pasal-pasal yang menafsir falsafah sila-sila Pancasila menjadi norma hukum undang-undang.

Basarah menegaskan, Pancasila sebagai sebuah norma dasar (ground norm) yang mengandung nilai-nilai falsafah dasar negara bersifat meta-legal dan tidak dapat diturunkan derajat hukumnya menjadi norma hukum, apalagi mengatur legalitas Pancasila dalam sebuah hirarki norma hukum apa pun.

"Karena sebagai sumber dari segala sumber pembentukan hukum, tidak mungkin legalitas Pancasila dilegalisir oleh sebuah peraturan perundang-undangan apa pun," tegasnya.(AR/GR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.