Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Fraksi PKB DPRD Kota Tikep Desak Pemkot Selesaikan Pembagian Sembako Tahap Pertama

Anggota Fraksi PKB Dari Partai Hanura Riri Aisyah Do Taher.
Tidore - Fraksi PKB DPRD Kota Tidore Kepulauan yang terdiri dari dua partai politik yakni PKB dan Partai Hanura, mendesak kepada pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Sosial agar segera melakukan pembagian sembako kepada masyarakat yang belum mendapat pada pembagian tahap pertama. 

Salah satu angota Fraksi PKB dari Partai Hanura. Riri Aisyah Do Taher, kepada media ini, mengatakan terkait dengan bantuan sembako APBD tahap pertama yang belum selesai berdasarkan data rapat dengan Tim Gugus Tugas Kota Tidore Kepulauan pada 10 Juni 2020 beberapa hari lalu, berdasarkan data dinas sosial sebanyak 1500 kepala keluarga (KK) yang belum mendapatkan pembagian sembako yang bersumber dari APBD Kota Tidore. 

"Saya sebagai anggota Pansus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  yang diutus kepada saya untuk menjadi anggota Pansus membantu pemerintah daerah dalam penanganan covid -19 tentunya ada pesan-pesan dan perintah dari fraksi yang harus saya kerjakan," tukas Riri Aisyah Do Taher.

Ia mengatakan, menyangkut dengan hal tersebut partai memerintahkan pada fraksi untuk segera meminta kepada pemerintah daerah untuk memenuhi pembagian paket sembako tahap pertama yang belum selesai. 

"Itu pernyataan dari hasil rapat kemarin telah menyalurkan sembako kurang lebih 500 paket pada 3 kelurahan di Kecamatan Oba Utara. Persoalannya, mengapa tidak dibagikan semua sesuai data Dinas Sosial. Padahal dari ketersediaan paket masih ada," kata Riri.

Dia juga menambahkan, karena sifatnya ini kedaruratan maka sebaiknya dibagikan sesuai dengan data yang ada.

"Ketakutan kami adalah ketika 1.500 bantuan sembako tahap pertama ini belum tersalurkan terjadi kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat," tambah Riri.

Dia juga menegaskan agar pembagiannya jangan terlampau lama dari periode pembagian sebelumnya.

"Terkait dengan anggaran Rp15 miliar untuk sembako, APBD tahap pertama ini kami temui di lapangan itu sudah sertakan dengan biaya transportasi dan  ditanggung oleh penyedia. Ternyata dari hasil rapat beberapa hari kemarin, dari angaran sebesar Rp15 miliar itu baru digunakan sebesar Rp13 miliar lebih," tegas Riri.

Riri merinci, dari total angaran Rp15 miliar, yelah digunakan sebesar Rp13 lebih, sehinnga anggaran pembagian sembako masih tersisa sebesar  Rp1,1 miliar, dan ini untuk komponen biaya transportasi. 

Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar dapat diinvestigasi di lapangan penggunaan anggaran itu. Di samping itu, selisih dari Rp1,1 miliar paket sembako dengan alokasi anggaran Rp.665.000 per KK itu juga harus dilihat implementasinya di lapangan.(LAK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.