Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Kajari Tikep Nilai DInkes Belum Miliki Kajian Serius untuk Tangani Covid-19

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tikep Adam Saimima
Tidore
- Pertemua antara Tim Gugus Tugus Covid-19 Kota Tidore Kepulauan (Tikep) dengan Panitia Khusus (Pansus) Covid -19 Dewan Perwakilan Rakyat  (DPRD) Kota Tikep telah mengalami perdebatan panjang tentang penanganan Covid-19, sehingga Kejaksaan Negeri Tikep menilai bahwa Dinas Kesehatan Kota Tikep tidak memiliki kajian serius untuk menangani kesehatan.

Hal ini, berdasarkan perkembangan dan skema Kota Tikep saat ini bersama dengan Tim Gugus Tugas Covid-19, bahwa pada penutupan akses keluar masuk Tidore-Ternate yang dimulai dari tanggal 14-27 Mei 2020 sudah didiskusikan bersama Walikota Kota Tikep, karena dinilai Ternate daerah zona merah dalam penyebaran virus covid-19.
 
Menurutnya, dari skema tersebut membuat Kota Tikep sangat khawatir sehingga langkah yang diambil oleh Wali Kota Kota Tikep berkeinginan menutup akses keluar masuk Tidore-Ternate secara total.

"Saya berkeinginan sampaikan, bahwa dari segi aturan kita meminta izin kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia, untuk mengajukan ke Pusat dan dipastikan tim Kesehatan Pusat akan menunjukan tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Tikep turun bersamanya menguji dan memantau di Tikep. Dari situlah kita tahu, apakah pantas kita tutup atau tidak,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Tikep, Adam Saimima saat rapat bersama dengan Tim Gugus Tugas, Rabu (10/6/2020).

Dia juga menjelaskan, sebelum menutup akses keluar masuk Tidore-Ternate, Kota Tikep belum memakan korban yang terlalu banyak, sehingga diambil dengan penutupan terbatas.

“Itupun saya sampaikan kepada Walikota Kota Tikep kalau kita tutup terbatas pastinya kewenangannya provinsi, dan kita ambil langkah sendiri-sendiri, makanya kita akan susah. Tentu kita tidak punya kekuatan dalam menangani Covid-19 sebab dampak ekonominya sangat tinggi,” ungkapnya.

Selain itu, waktu melakukan diskusi dengan Walikota Kota Tikep di provinsi terkait dengan tutup terbatas, ada saran-saran dari unsur Muspida bahwa harus pelan-pelan dalam penutupan terbatas, karena dampak ekonominya sangat terasa, tetapi faktanya kita sendiri yang alami.

“Apa yang ditanyakan oleh bapak ibu Dewan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tikep, bahwa tidak ada analisis dan kajian dari Dinas Kesehatan, sebab yang diambil itu hanya sebatas perintah dari Pimpinan,” katanya.

Kenapa Walikota minta untuk tutup terbatas akses keluar masuk Tidore-Ternate yang dimulai dari tanggal 14-27 Mei 2020, mengingat Kota Tidore adalah tempat berkunjung masyarakat dari Ternate ke Tidore. Sehingga di dalam perjalanan, dilonggarkan tetapi khususnya memakai surat keterangan kesehatan.

Lebih lanjut Saimima memaparkan, untuk penutupan terbatas sampai saat ini tidak ada kajian dari Dinas Kesehatan, bahkan dari Dinkes terkesan sulit mengungkapkannya ke publik. Sebagai pertimbangan, ketika dipertemukan dengan Wakil Walikota, ternyata dengan penyampaian yang sama dari sisi dampak ekonomi bila tutup terbatas. Dengan ketakutan Wakil Walikota, bahwa akan terjadi hal-hal di masyarakat yang tidak diinginkan, namun pola penanganan Covid-19 yang perlu dirubah.

“Artinya, ketika jalan kita tutup, kita batasi distensi fisik, kerumunan, pakai masker, cuci tangan, itupun di lapangan sulit untuk penanganan, kalau hanya tutup tidak ada solusi,” ucap Saimima.

Sementara, secara pribadi, Saimima beranggapan bahwa Pemkot Tikep punya keinginan menyalamatkan masyarakat kalau dibandingkan dengan daerah lain.

Hal itu, tidak terlepas dari pengelolaan anggaran yang sempat terlambat. “Bahwa anggaran Rp2,5 Milyar itu, tidak menjamin makanan kepada kita secara keseluruhan, sehingga Pemkot mengambil metode-metode baru dalam penanganan Virus Corona tidak lagi menyebar. Bukan hanya itu, mestinya Pemkot harus membuka diri dan mau menerima masukan-masukan dari dari Dewan agar penanganan Covid-19 di Kota Tikep bisa  ada solusi,” tutupnya.(LAK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.