Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Kisruh PPDB, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Dilaporkan ke Ombudsman

David Tobing, advokat yang melaporkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta ke Ombudsman. 
Jakarta - Advokat yang selama ini dikenal membela hak-hak konsumen, David Tobing, dalam siaran persnya menyatakan akan melaporkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta ke Ombudsman terkait syarat penerimaan siswa dengan mengutamakan usia tertua.

Sebagaimana diketahui, permasalahan penerimaan siswa melalui sistim zonasi berdasarkan usia tertua menjadi hangat di DKI, hal ini disebabkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI yang dinilai oleh David bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019.

Dalam Pasal 25 Permendikbud 44/2019 yang mengatur penerimaan melalui zonasi, disebutkan:

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dan kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

2.Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

David Tobing yang juga Ketua Komunitas Konsumen Indonesia mengatakan bahwa jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah menjadi faktor penentu pertama dan utama dalam proses penerimaan melalui zonasi.

“Jelas disebutkan seleksi melalui jalur zonasi berdasarkan jarak dan kalaupun ada calon peserta didik yang jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama maka barulah dilihat dari sisi usia,” ujarnya, Kamis (25/6/2020).

Dinas Pendidikan DKI, jelas David, menjadikan usia menjadi faktor utama dalam penentuan peserta didik yang diterima apabila peserta yang mendaftar melebihi kuota. Hal ini termuat dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI No.501/2020 yang menyatakan jika melebihi daya tampung maka kriteria seleksi adalah usia tertua ke usia termuda, urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar.

“Harusnya peserta yang mendaftar baik masih dalam kuota maupun melebihi kuota tetap mengacu ke Permendikbud yaitu ditentukan berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah,” terangnya.

David juga menambahkan bahwa jangan menganggap calon peserta didik yang mendaftar melalui zonasi berarti jarak tempat tinggal dan sekolahnya sama semua, pastilah ada yang lebih dekat dari sekolah, dan inilah yang menjadi prioritas.

Menurutnya,   banyak orangtua calon peserta didik yang kecewa dan frustasi yang anaknya tidak diterima pada sekolah yang didaftarkan dengan alasan usia yang lebih muda, selain itu ada lagi laporan dari beberapa orangtua murid yang frustasi karena sebelumnya tidak mempersiapkan untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta dan pendaftaran sudah tutup sementara anaknya tidak diterima di sekolah negeri dengan alasan usia.

Perlu diingat, tandas David, bahwa tujuan zonasi ini adalah untuk memberikan pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa dan juga mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga. "Mengenai alasan Kepala Dinas Pendidikan DKI yang mengatakan sistem jarak sekolah dan rumah menimbulkan banyak masalah, sangat tidak berdasar,” urainya.

“Pasal 25 Permendikbud no 44 tahun 2019 itu harus ditaati dan dicarikan solusi walaupun ada kendala dalam penerapannya bukan diakali dengan membuat persyaratan usia menjadi yang paling utama," pungkas David. (BI)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.