Komis III DPRD Halteng Meminta DLH Investigasi Pencemaran Lingkungan di Desa Waleh

Sekretaris Komisi III DPRD Halteng Munadi Kilkoda. 

Weda - Pembukaan investasi di daerah satu sisi dapat menggerakkan roda ekonomi, namun pada sisi lain dapat membawa dampak yang serius bagi lingkungan hidup.

Apabila dampak lingkungan tidak segera ditangani serius maka masyarakat akan sangat sengsara dibuatnya. 

Pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) harus menjadi perhatian semua pihak, khususnya para pengambil keputusan.

Pihak DPRD melalui Sekretaris Komisi III Munadi Kilkoda, angkat bicara soal kerusakan lingkungan hidup. 

Menurut Munadi, melalui rilis kepada BIZLAWNEWS, Selasa (9/6),  menyampaikan bahwa kejadian pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Waleh itu sudah berulang-ulang kali, sehingga kami meminta kepada pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan investigasi penyebab utamanya. 

"Saya mencurigai sedimen dalam jumlah yang besar tersebut disebabkan adanya kegiatan pembukaan lahan dan hutan besar-besaran di bagian hulu, salah satunya kegiatan pertambangan nikel PT Bakti Pertiwi Nusantara yang terhubung dengan sungai Waleh. Kalau sampai pencemaran tersebut akibat dari kegiatan pertambangan, saya minta kepada Bupati untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi agar dapat membekukan izinnya serta melakukan audit lingkungan atas seluruh aktifitas pertambangan PT BPN, ini bentuk hukuman bagi dia, sehingga harus diminta pertanggungjawaban atas dampak lingkungan yang dilahirkan," ucapnya.

Ia menambahkan, pencemarannya sudah sampai ke kawasan pesisir pantai. Sungainya juga keruh, tentu bukan saja manusia setempat yang mendapat dampak buruknya, melainkan biota dan ekosistem laut juga ikut terkena resiko pencemaran.

Pencemaran lingkungan dari hulu sungai hingga ke muara pantai. Terlihat sedimentasi begitu pekat, sehingga mengganggu biota laut dan ekosistem lainnya. 

Anggota DPRD Halteng dari Partai Nasdem ini mengutarakan bahwa, Kawasan pesisir dan sungai itu sehari-hari dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan tradisional mereka, termasuk juga anak-anak kecil akan terkena resiko penyakit karena sehari-hari mereka bermain di kawasan tersebut. "Itu pun kita belum cek kondisi yang ada di trans waleh. Berapa hektar lahan pertanian yang terkena sedimen tersebut, berapa luas tanaman pertanian yang mati, seperti apa sumber air minumnya," tandas Munadi. 

Luar biasa dampak ini. Mulyadi mendapati laporan ini bukan kali pertama, sudah ulang-ulang kali terjadi. Karena itu Dinas Lingkungan Hidup dalam waktu dekat harus turun ke lapangan, melakukan investigasi termasuk dengan melakukan pengukuran baku mutu air yang tercemar tersebut.

Air sungai berwarna keruh diduga karena adanya penebangan hutan di daerah hulu sungai.

Ketua AMAN Malut ini menegaskan,  ada pelanggaran hukum lingkungan yang tidak bisa di tolelir. Jelas kok itu diatur dalam UU Lingkungan Hidup. "Saya juga minta DLH juga mengecek sedimen pondnya. Saya dapat kabar sedimen pondnya sementara dibangun. Kok baru sekarang, padahal kegiatan penambangannya sudah dilakukan dalam beberapa tahun belakangan. Ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh mereka, karena itu saya mengutuk keras terhadap tindakan semena-mena yang membahayakan nyawa masyarakat yang hidup di wilayah tersebut," paparnya.

Saya juga minta, pemerintah harus tegas, kawasan transmigrasi yang ditetapkan sebagai sentra produksi tidak boleh ada kegiatan pertambangan dilakukan di sekitar situ, karena itu akan beresiko mengganggu produksi yang menjadi target pemerintah. Harus tegas dalam RTRW yang sementara di revisi. 

DPRD melalui Komisi III dalam waktu dekat ini juga akan turun melakukan pengecekan langsung dilapangan. Tutupnya (DAR)