Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Terkait Pencemaran Lingkungan, Komisi III DPRD Halteng Rekomendasikan Bupati untuk Mencabut Izin PT BPN

Komisi III DPRD Halteng meninjau di sungai Waleh yang mengalami kerusakan lingkungan. Mereka juga bertemu dengan manajemen PT BPN untuk menginvestigasi perusakan lingkugan hidup itu.
WEDA
- Bak bola panas, pencemaran lingkungan di Desa Waleh menjadi perhatian serius bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), khususnya di Komisi III.

Mereka meminta agar pemerintah daerah melakukan pengecekan operasional PT Bakti Pertiwi Nusantara (PT BPN), perusahaan pertambangan yang diduga ikun andil dalam pencemaran lingkungan itu.

Dalam rilisnya yang diterima BIZLAWNEWS Biro Halteng, Jum'at (12/6), Komisi III DPRD Halteng, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan sungai di Desa Waleh dan menemukan sedimentasi air sungai akibat dari kegiatan pertambangan nikel milik PT Bakti Pertiwi Nusantara. Sedimentasi tersebut dibenarkan juga oleh manajemen perusahan pada saat menerima kunjungan Komisi III DPRD.

Komisi III DPRD Kabupaten Halteng saat bertemu dengan manajemen PT BPN.
Dalam pertemuan tersebut berlangsung di kantor perusahan diakui bahwa dari awal perusahan ini tidak memiliki sistem perencanaan tambang dan studi kelayakan dalam melakukan kegiatan pertambangan, sehingga pada saat kegiatan pertambangan dilakukan, curah hujan cukup tinggi, sedimentasi pun sulit dikendalikan. Padahal sudah ada beberapa sediment pond yang dibuat di lokasi penambangan.

Munadi Kilkoda, Sekretaris Komisi III DPRD Halteng, dalam pertemuan tersebut mengatakan, dengan kejadian ini menunjukan perusahan tidak memiliki kajian yang matang sebelum melakukan kegiatan pertambangan, apalagi beberapa sediment pond yang ada itu ternyata baru dibangun. Padahal semestinya dibangun sejak tahapan kontruksi.

"Sedimentasi pada air sungai Waleh tersebut menunjukan bahwa sediment pond yang disiapkan ternyata tidak memiliki kegunaan apa-apa dan akhirnya jebol," tandas Munadi Kilkoda. 

Munadi sangat menyayangkan hal tersebut, sudah dari tahun ke tahun kejadian tersebut terus terjadi dan tidak diperbaiki pihak perusahan. Pihak perusahaan harus lebih jeli melihat kondisi ini. "Jangan asal buang ke sungai dan itu berakibat fatal terhadap masyarakat," paparnya.

Penjelasan pihak perusahan tadi juga menurut Munadi masih memungkinkan pencemaran lingkungan terutama sedimentasi tersebut masih sangat mungkin terjadi di waktu akan datang. Kalau ini dibiarkan masyarakat yang hidup di bantaran sungai terutama yang ada di Trans Waleh dan bagian pesisir baik di Waleh dan Yeke akan merasakan dampak buruk yang luar biasa. Bahkan biota air sungai dan laut juga terancam keberadaannya.

Munadi juga sangat heran dengan komitmen lingkungan perusahan tersebut. Saya harus bilang perusahan ini tidak taat pada aturan hukum yang berlaku. Lihat saja Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) tidak pernah dilaporkan ke pemerintah daerah, padahal kewajiban melapor itu diatur jelas di UU Lingkungan Hidup dan aturan turunan seperti di Permen LHK 26/2018.

"Kok bisa-bisanya mereka abaikan kewajiban tersebut. Saya mencurigai ada kesengajaan menyembunyikan masalah dampak yang terjadi di penambangan ini. Bahkan saya juga menyentil seperti apa sistem pengolahan limbah B3 mereka," tegasnya.

Atas temuan serius ini, lanjut Munadi, tidak boleh ditolelir dan harus diproses. Ia juga menegaskan Komisi III DPRD Halteng akan merekomendasikan ke Bupati agar segera memberikan sanksi tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Dalam UU Lingkungan Hidup, Bupati diberikan kewenangan mencabut izin lingkungan perusahan tersebut. (DAR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.