Header Ads

https://daihatsu.co.id/

LSM Jajaran Malut Dukung Komisi III DPRD Halteng Investigasi Pencemaran Lingkungan di Desa Waleh

Ibrahim Yakup, Kabid Humas dan Penatan LH LSM Jajaran Malut.
WEDA
- Pencemaran lingkungan hidup di daerah yang dekat dekat lokasi pertambangan atau kawasan industri menjadi perhatian tersendiri. Biasanya, masyarakat sekitar menjadi pihak terdampak dari pembangunan kawasan perindustrian ataupun pertambangan itu.

Baru-baru ini, dugaan pencemaran lingkungan mencuat kembali di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah menaruh perhatian terhadap pencemaran lingkungan yang diduga terjadi di Desa Waleh. Aktivitas pertambangan PT. Bakti Pertiwi Nusantara mendapatkan sorotan lantaran diduga dapat mencemari lingkungan.

Pun demikian dengan LSM Jajaran (Jaringan Lingkungan) Provinsi Maluku Utara.Mereka juga menyoroti dugaan pencemaran lingkungan itu. Melalui pers rilis yang diterima BIZLAWNES Biro Halmahera Tengah, Jum'at (11/6), LSM Jajaran Malut mengungkapkan bahwa mereka mendukung pihak DPRD Halmahera Tengah dalam hal ini Komisi III untuk mememita kepada Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Tengah melakukan investigadi terkait dengan pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh salah satu perusahaan pertambangan di sana.

LSM itu juga meminta kepada Dinas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Halteng dan Badan Lingkungan Hidup (DLH)  Provinsi Maluku Utara untuk turun melihat izin perusahan yang membuat pencemaran lingkungan di Desa Waleh.

Menurut Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Penataan lingkungan Hidup LSM Jajaran Malut Ibrahim Yakup, pencemaran lingkungan di Desa Wale merupakan tindakan yang cukup membahayakan kelangsungan hidup masyarakat setempat dan juga bisa berpengaruh pada pendapatan masyarakat terutama di sektor perikanan. "Pembuangan limbah yang tidak sesuai prosedur, bebas ke laut itu akan menyebabkan biota laut banyak yang mati," ungkap Ibrahim Yakub.

Ibrahim mengungkapkan, pencemaran lingkungan itu menjadi satu catatan penting bahwa pengawasan dari pemerintah daerah melalui dinas terkait cenderung ada kelonggaran. Padahal, pencemaran lingkungan itu dapat berpengaruh kepada keselamatan kehidupan masyarakat di sekitar lingkar tambang. Pencemaran itu harusnya mendapatkan sanksi hukum menurut aturan yang berlaku.

"Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah harus ambil langkah tegas, sebab ini menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat nelayan. Jika ini dibiarkan maka penecemaran lingkungan di Halmahera Tengah akan terus terjadi," tambahnya.

Ibrahim pun menegaskan, LSM Jajaran Malut mendukung Komisi III DPRD Halmahera Tengah untuk meminta Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah setempat untuk menginvestigasi pengoperasian PT. Bakti Pertiwi Nusantara di Desa Waleh yang diduga mencemari lingkungan di sana. (DAR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.