Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Merasa Tak Mendapat BLT Dana Desa, Masyarakat Desa Garojou Kota Tikep Memblokade Kantor Desa

Massa aksi memblokade kantor desa. Warga masyarakat Desa Garojou, Oba Utara, Kota Tikep, Senin (1/6) melakukan aksi menuntut Pemdes untuk transparan dalam menggelontorkan dana BLT Dana Desa. Foto : Sukadi Hi Ahmad.
Tidore - Lagi-lagi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) menuai ketidakpuasan. Setelah pada beberapa daerah, BLT diprotes karena masih banyak data yang tidak sesuai dengan kondisi nyatanya, kini lagi-lagi program pemerintah untuk mengatasi dampak covid-19 ini diprotes warga. 

Senin 1 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di depan Kantor Desa Garojou, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan (Tikep),  Provinsi Maluku Utara (Malut), warga desa itu melakukan aksi unjuk rasa sekaligus mempalang pintu kantor desa.

Aksi masyarakat Desa Garojou yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Covid-19 itu dikoordinir Ariyaman Zaenal menuntut pemerataan BLT di Desa Garojou.

Mereka meminta agar Kepala Desa Garojou melakukan transparansi anggaran Covid 19 dan pemerataan penerima BLT sesuai regulasi.

Sekitar pukul 10.00 WIT, Kades Garojou Halil Sabtu menemui massa aksi sekaligus meminta untuk membuka palang pintu kantor desa. Kemudian kepala desa dan warga bertemu untuk mendiskusikan persoalan BLT.

Kepala Desa juga menjelaskan mekanisme pembagian BLT - Dana Desa dengan kriteria penerimanya yakni keluarga miskin non-PKH (Program Keluarga Harapan) atau bantuan pangan langsung non tunai (BPNT), penduduk kehilangan mata pencaharian, dan mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun / kronis.

Halil Sabtu menjelaskan, penerima BLT di Desa Garojou antara lain : bantuan PKH sebanyak 32 orang,  BLT - Kemensos sebanyak 18 orang, dan BLT - Dana Desa sebanyak 25 orang.

Setelah mendengar penjelasan dari Kepala Desa, massa aksi masih tidak terima dan memintanya agar BLT - Dana Desa dibagi rata kepada masyarakat. Kades Garojou pun mengambil kebijakan akan mengundang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kota Tikep pada hari Selasa 2 Juni 2020 besok untuk menjelaskan kepada masyarakat.

Setelah mendengar penjelasan dan janji Kepala Desa itu, massa aksi membubarkan diri.(LAK) 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.