Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Panja DPRD Halteng Keluarkan Rekomendasi ke PT. IWIP dan WBN Terkait Kepemilikan Lahan

Rapat Panitia Kerja DPRD Halmahera Tengah membahas tentang solusi terbaik persoalan lahan PT IWIP dengan masyarakat. Foto : Masdar.
WEDA
- Senin (8/6/2020), Panitia Kerja (Panja) DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) malakukan rapat internal membahasa sejumlah persoalan yang terjadi, salah satunya adalah persoalan lahan warga yang sampai saat ini belum mendapatkan solusi yang terbaik Pemkab Halteng.

Rapat panja dilakukan guna mambahas sejumlah perosalan lahan yang sampai saat ini belum menemukan titik temu, baik itu DPRD, Pemkab dan Pemilik Lahan itu sendiri.

Menurut Ketua Panja (Panita Kerja) DPRD Halmahera Tengah Nuryadin Ahmad menyampaikan bahwa, rapat panja ini sebanarnya rapat internal dalam rangka menjadwalkan kerja-kerja panja dalam kurung waktu tiga bulan, tujuan rapat panja ini untuk membantu pemerintah dan pihak pemilik lahan yang bersengketa dengan perusahan baik itu perusahan Weda Bay Nikel dan PT. IWIP.

"Sampai saat ini, untuk lahan usaha satu dan lahan usaha dua yang ada di Desa pulo jaya dan Desa Weicerana yang berada di wilayah transmigrasi konon katanya sudah terjadi penggusuran pembuatan jalan oleh PT. IWIP dan bahkan sudah di gunakan , padahal menurut warga transmigrasi lahan itu akan digunakan sebagai lahan usaha dua, namun lagi-lagi pihak perusahaan PT. IWIP berdalih menyatakan lahan yang di gusur itu adalah sudah menjadi milik perusahan," paparnya.

Lanjut Nuryadin, dengan hal itulah panja DPRD akan melakukan rapat dengan instansi terkait, baik itu bagian Pemerintahan, Dinas Transmigrasi Kabupaten,  Dinas Transmigrasi Provinsi Maluku Utara , dan Dinas Kehutanan Provinsi Malut, dan BPN untuk melakukan verifikasi terkait dengan hak-hak kepemilikan lahan dua yang ada di trans kobe.

Selain itu juga kami akan meminta kepada dinas transmigrasi untuk membuka peta, agar kita bisah lihat, titik kordinatnya dari mana, dan lahan perusahan pun dari mana, sehingga kita bisa tahu, mana lahan warga dan mana lahan perusahan. "Jika memang penggusuran itu masuk dalam lahan kepemilikan warga maka pihak perusahan harus bayar, kalu tidak maka  perusahan yang bersalah," tegasnya

"Kami dari panja (Panitia Kerja)  DPRD meminta kepada warga pemilik lahan untuk bersabar karena kami akan mengecek mana lahan yang sudah bersertifikat, agar itu menjadi rujukan dan akan kami merekomendasikan untuk ajukan ke pihak perusahan," harapnya

Selain lahan Transmigrasi Kobe, Panja juga berkosentrasi bahas sejumlah lahan yang ada di nuspera satu dan nuspera dua yang luas lahannya 140 hektar.

"Dalam sejarah, lahan yang ada di nuspera itu adalah aset negara yang di berikan izin kepada Perusahan Nasional Perkebunan untuk dikelola , setelah di kelola harus di kembalikan ke negara , dan oleh negara melalui Mentri Kehutanan untuk dikembalikan ke daerah dan dijadikan sebagai aset daerah, itu berarti secara otomatis lahan nuspera satu dan nuspera dua itu sudah menjadi hak milik di daerah,"ucapnya

Setelah lahan itu di kembalikan ke daerah,  pada masa periode Hasan Doa (Mantan Bupati Halteng) Perusahan Weda Bay Nicel mengajukan kepada pemerintah untuk dijadikan lahan sebagai bandara udara, dan itu di setujui oleh pemerintah pada waktu itu, kemudian pemerintah melelang kepada pihak perusahaan Weda Bay kurang lebih 40 hektar lahan, dan ketika di lihat secara administrasi sah lahan itu milik perusahan Weda Bay, karena di setujui oleh DPRD , selain itu Weda Bay juga memiliki rekening pembayaran sebesar 9 ratus juta rupiah.

Namun yang menjadi kosentrasi kita di panja adalah 100 hektar yang masih tersisa, karena sisa lahan itu sudah dimanfaatkan oleh pihak PT. IWIP , sehingga kami di panja DPRD ini bertanya kepada PT. IWIP, lahan yang di manfaatkan itu atas izin siapa.? Apakah sudah di bebaskan atau belum, jikalaupun sudah di bebaskan, pihak IWIP bayar ke siapa ? Inilah menjadi kosentrasi kami di panja DPRD untuk bisah secepatnya di selesaikan.

Masih Ketua panja Nuryadin mengungkapakan , ada beberapa informasi yang menyatakan bahwa, dari 100 hektar lahan, ada 3 hektar yang dikontrakkan ke perusahan SKM, melalui salah satu warga, padahal nyata-nyata lahan ini milik nuspera, hal-hal inilah yang akan kami telusuri atas pemanfaatan yang di lakukan oleh pihak perusahan, sebab jika ini di biarkan maka pihak pemerintah dirugikan.

"Kami sudah cek ke pemerintah, sampai saat ini, pihak PT IWIP belum melakukan pembayaran di pemerintah, itu berarti 100 hektar lahan masih milik pemerintah," tutupnya ((DAR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.