Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Panja DPRD Halteng : Lahan Milik Pemkab Halteng Diduga Diserobot PT. WBN

Nuryadin Ahmad, Ketua Panja DPRD Halteng. Foto : Masdar Hi Ahmad. 
Weda -
Lahan milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) seluas 147 hektar di Nuspera I dan II di Desa Lelilef dan Sawai Kecamatan Weda Tengah diduga diserobot PT. Weda Bay Nickel (WBN). 

Hal itu diketahui setelah Panja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan kunjungan kerja yang melibatkan Bappelitbangda, BPKAD dan Dispenda serta Badan Pertahanan Nasional di lokasi tersebut, pekan kemarin.

"Kunjungan di lapangan Panja libatkan  Instansi teknis di lingkup Pemkab Halteng, seperti Bappelitbangda, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, BPKAD, dan Dispenda. Panja juga libatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) halteng, selaku instansi vertikal," kata Ketua Panja Nuryadin Ahmad. 

Nuryadin menyatakan, kunjungan kerja ke lokasi blok Nuspera adalah untuk memastikan apakah 147 hektar lahan sudah dimanfaatkan atau belum. Ternyata secara faktual di lapangan lahan sudah dikelola dan seluruhnya telah dikuasai PT Weda Bay Nikel (WBN). Bahkan, batas lahan tersebut hampir tidak diketahui titik koordinatnya.
Padahal, secara administrasi pelepasan hak Pemkab Halteng ke PT. WBN untuk kepentingan pembangunan bandara di Area Blok Nuspera hanya 43 Hektar. Itu artinya, masih tersisa 147 Hektar. "Ini aset Pemda yang ketika ada pihak yang mau kelola harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah daerah," kata Nuryadin.

Ia mengatakan, panja sebelum ke lokasi, lebih dulu melakukan pertemuan untuk mendapat informasi dengan beberapa tokoh masyarakat di kantor Camat Weda Tengah. Dari pertemuan itu, panja mendapat informasi bahwa pada tahun 2012 - 2013 ada ganti rugi lahan di lokasi Nuspera I dan II dari PT. WBN ke masyarakat.

"Yang jadi pertanyaan adalah PT. WBN mengetahui bahwa lahan itu adalah aset pemda, kenapa harus ada ganti rugi lahan dengan orang yang mengklaim itu hak milik mereka," jelasnya.

Panja, masih menurut Nuryadin, juga mendapati informasi di lapangan kurang lebih 1 hektar lahan di blok Nuspera II diklaim oknum tertentu jadi milik mereka dengan dasar SKT dari Kepala Desa (Kades). 

"Bagi kami ini sebuah mal adminisitrasi pemerintahan yang nanti berakibat hukum," tegasnya. 

Untuk itu, Panja mendesak pemda segera ambil alih 1 hektar lahan yang dikontrakan ke PT STM, salah satu kontraktor mining PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), untuk dipasang patok pengaman karena itu sah menjadi hak pemda halteng.

"Permasalahan berikutnya juga terkait dengan area Nuspera sebagian besar sudah disertifikat dengan status Hak Guna Bangunan tapi anehnya itu juga tidak dilaporkan ke pemerintah daerah," papar politisi PDI Perjuangan ini.

Anggota DPRD dapil II Halteng ini menuturkan, lantaran pertanyaan yang butuh penyelidikan lebih lanjut, maka Panja DPRD statusnya dinaikkan menjadi Panitia Khusus (PANSUS), sehingga ada hak penyidikan dan penyelidikan khususnya blok Nuspera I dan II.

"Saya berharap kepada para pihak baik person maupun lembaga yang terlibat dalam persoalan Nuspera agar lebih kooparatif dengan kerja Pansus nantinya, sehingga problem lahan di blok Nuspera bisa ada titik penyelesaian dengan pihak Pemda Halteng selaku pemilik hak atas area itu," tandasnya.

Anggota DPRD tiga periode ini pun berharap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Bagian Pemerintahan, segera membuat sertifikat aset-aset khususnya tanah pemda yang telah dibebaskan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), baik di dalam Kota Weda maupun luar kota Weda. Sebab blok Nuspera jadi pengalaman.

"Saya tegaskan ke pemda agar segera menyurat juga ke PT. WBN untuk melaporkan secara transparan kepada Pemda Halteng, seluruh dokumen terkait proses jual beli lahan yang ada di blok Nuspera," tegasnya.

Ia juga mengungkapkan, pansus bakal all out terhadap penyelesaian masalah blok Nuspera, karena ini menyangkut kepentingan aspek pendapatan daerah untuk membangun masyarakat dan daerah di masa yang akan datang.

Lebih jauh Ketua Bapemperda ini menjelaskan, mengapa tanah di blok Nuspera diklaim sebagai aset pemda. Dijelaskan lokasi nuspera adalah area perkebunan kelapa yang dikuasai negara. Negara kemudian memberikan kuasa kepada PT. Perkebunan Nusantara XIV untuk mengelola area tersebut. 

Setelah sekian tahun perusahan perkebunan mengelolah kebun negara itu, selanjutnya PT. Perkebunan Nusantara XIV mengembalikan kepada negara sebagai areal non ekonomis kepada menteri Pertanian (Mentan) dan Menteri Keuangan (Menkeu). Melalui dua kementerian itu lanjutnya, diterbitkan surat pelepasan hak kepada pemerintah daerah pada tahun 1985.

"Jadi dengan dasar itu kemudian PT. Perkebunan Nusantara melakukan serah terima areal Non Ekonomis PNP XXVIII di Maluku tanggal 25 Agustus 1986 antara Direktur Utama PTPN kepada Gubernur Kepala daerah tingkat I Maluku dengan sejumlah dokumen yang sangat lengkap. Jadi masih masa Provinsi Maluku dulu," beber yadin saapan akrab Nuryadin.

Dalam lampiran dokumen tersebut secara Jelas menyebutkan lokasi khusus untuk Kabupaten Halmahera Tengah terdapat 3 Lokasi, diantaranya Tilope I, II, dengan luas 365,62 Hektar, Nuspera I, II seluas 190,94 ha, Samdi 73,84 ha. "Ini kami jelaskan agar publik Halteng memahami kenapa blok Nuspera diklaim sebagai aset Pemda Halteng," tutupnya.(DAR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.