Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Pebisnis Bisa Terapkan Shifting Business Strategy untuk Menghadapi Ketidakpastian Usaha

Dirjend Pajak Dr. Suryo Utomo, SE, MBT saat diskusi webinar, Sabtu (13/6).
Jakarta -
Pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) masih berlangsung dan belum ada pihak yang bisa memastikan kapan akan berakhir. Kondisi bisnis begitu terdampak karena pandemi ini. Malahan, mereka banyak yang gulung tikar karena terjadi stagnasi atau penurunan pendapatan sementara beban rutin terus membengkak. Pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tak bisa dielakkan.

Menghadapi situasi seperti ini, pebisnis harus pandai-pandai mensiasatinya. Hal itu diungkapkan Rachmat Gobel, Pemimpin Bisnis Panasonic Gobel Group. Menurut pandangannya, dari kacamata sebagai pengusaha, opsi Shifting Business Strategy harus dilakukan. Pelaku bisnis harus cepat melakukan adaptasi. Terutama, terkait dengan berubahnya perilaku konsumen dan pola bisnis, karena adanya batasan-batasan sosial ekonomi.

Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Akuntansi, FEB Universitas Trisakti, Dr. Sekar Mayangsari, Ak., C.A menegaskan tentang pentingnya integrasi sistem akuntansi dan kebijakan perpajakan dalam suatu perusahaan, untuk menghadapi ketidakpastian bisnis di masa Pandemi COVID-19 ini.

Seperti kita ketahui bersama, lanjutnya, dampak Pandemi COVID-19 terhadap bisnis dan ekonomi begitu hebatnya. Ketidakpastian bisnis dan ekonomi tentu menjadi momok yang sangat menakutkan bagi para pelaku usaha. Imbasnya jelas, terhambatnya bisnis di hampir seluruh sektor usaha, termasuk ada sebagian yang mulai berhenti beroperasi dan ‘gulung tikar’, mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan.

Di samping itu, salah satu strategi untuk menghadapi bisnis di masa pandemi covid-19 ini adalah dengan memanfaatkan insentif pajak. Seperti kita ketahui, untuk menjaga keberlangsungan bisnis, sekaligus menyelamatkan ekonomi dan sendi-sendi kehidupan kita semua, pemerintah telah mengeluarkan berbagai program dan kebijakan sosial ekonomi, termasuk kebijakan insentif dan fasilitas pajak yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak.

Dr. Suryo Utomo, SE, MBT, Direktur Jenderal Pajak, menjelaskan beberapa kebijakan dan insentif penting, yang dapat dimanafaatkan oleh para pelaku usaha. PMK Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19, memberikan beberapa insentif pajak. Diantaranya adalah, 1) PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja berpenghasilan bruto tidak lebih dari Rp200 juta per tahun; 2) PPh Final UMKM DTP; 3) pembebasan PPh Pasal 22 Impor; 4) pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen; dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat.

Dengan memanfaatkan insentif pajak tersebut diharapkan pelaku usaha dapat lebih ringan bebannya. Selain itu, dengan insentif pajak itu penghasilan usahanya bisa lebih meningkat lagi.

Suryo juga menerangkan PMK Nomor 28/PMK.03/2020 ada sekitar delapan insentif yang diberikan dalam jangka waktu 6 bulan mulai April 2020 sampai dengan September 2020. Data menunjukan, sampai dengan tanggal 8 Juni 2020 yang lalu, ada 358.966 permohonan insentif yang telah disetujui.

Bukan hanya itu, Suryo juga menegaskan bahwa Perpu 1 Tahun 2020 ini telah disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, ada tiga kebijakan perpajakan yang penting untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Pertama, Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Kedua, Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dan yang ketiga, adalah Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Serangkaian kebijakan dan strategi tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif strategi bertahan bagi pengusaha di masa pandemi ini. Semoga.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.