Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Pemerintah Batalkan Haji Tahun 2020; DPR Merasa Ditinggal?

Keputusan pembatalan ibadah haji di tahun 2020 ini disesalkan oleh DPR RI karena dinilai terburu-buru dan pihaknya merasa tidak dianggap. Dana pelunasan dipakai untuk penstabilan nilai tukar rupiah. 
Jakarta - Kementerian Agama akhirnya memutuskan untuk tidak mengirimkan jamaah haji ke tanah suci pada tahun 2020 ini.

Hal itu disampaikan Menteri Agama Fachrul Razi. Ia mengungkapkan, meskipun tidak diberangkatkan pada tahun ini,  namun dana pelunasannya akan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji. 

Nantinya,  jamaah haji akan mendapatkan manfaat sebesar Rp6 juta hingga Rp. 16 juta yang akan diberikan maksimal 30 hari sebelum keberangkatan. 

Tak hanya itu, Fachrul Razi, dalam konferensi pers virtual  Selasa (2/6), juga berjanji jamaah haji yang batal berangkat tahun ini akan diberangkatkan pada tahun 2021. Meskipun demikian, mekanismenya nanti diserahkan pada provinsi untuk pengusulannya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyesalkan keputusan Menteri Agama Fachrul Razi yang mengumumkan tidak memberangkatkan jemaah haji 1441 hijriah/ 2020 masehi.

Menurut Ace, Kementrian Agama mengambil keputusan secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan DPR RI sebagaimana diatur UU Haji dan Umroh tahun 2019.

"Tentu kami menyesalkan atas sikap Menteri Agama yang akan mengumumkan kebijkan ini tanpa terlebih dahulu rapat dengan Komisi VIII," kata Ace, Selasa (2/6/2020).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan seharusnya Menteri Agama terlebih dahulu Rapat dengan Komisi VIII DPR RI untuk memastikan kelanjutan pelaksanaan haji tahun ini.

"Memang Menteri Agama telah mengirimkan surat kepada Komisi VIII DPR untuk mengadakan rapat terkait penyelenggaraan haji, tapi karena masih reses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPR RI. Sampai saat ini belum ada surat persetujuan tersebut," jelasnya.

Selain itu, Ace juga menegaskan rapat Komisi VIII DPR dengan Kementrian Agama sangat penting karena menyangkut skenario pembayaran jamaah haji dan juga hal-hal teknis lainnya.

"Ini kan belum dibahas bagaimana dana ibadah haji itu, lalu daftar antrian jamaah haji setiap tahunnya jadi harus dibahas secara detail dan menyeluruh," tandasnya.

Dana Pelunasan Dipakai untuk Stabilisasi Rupiah

Lain dengan yang dikatakan Fachrul Razi, lain pula dengan yang diutarakan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu.

Pada saat dikonfirmasi wartawan Selasa (2/6), Anggito mengatakan akan memanfaatkan dana simpanan yang dimiliki untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji 2020 untuk kepentingan stabilisasi nilai tukar rupiah. Sebab, lanjutnya, pemerintah Indonesia resmi tidak mengirimkan jemaah haji pada 2020.

Anggito Abimanyu menambahkan, saat ini BPKH memiliki simpanan dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebanyak US$600 juta atau setara Rp8,7 triliun kurs Rp14.500 per dolar AS. Dengan begitu, dana itu akan dimanfaatkan untuk membantu Bank Indonesia dalam penguatan kurs rupiah.

Meski begitu, lanjutnya, BPKH bersama dengan Bank Indonesia masih mengkaji lebih lanjut mengenai mekanisme pemanfaatan dana tersebut. Itu ditujukan supaya pemanfaatan dana bisa tetap sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalan peraturan yang ada.

"InsyaAllah (akan digunakan karena pengiriman haji batal tahun ini). (Mekanismenya) sedang dalam pengkajian," kata dia saat dikonfirmasi, Selasa, 2 Juni 2020.(AN)





Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.