Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Pemkab Halteng Hentikan Sementara Aktivitas PT BPN

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Halteng Syamsul Bahri. Foto : Masdar
Weda 
- Terkait dengan dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Bhakti Pertiwi Nusantara di Desa Waleh Kecamatan Weda Tengah Halmahera Tengah, mendapat sorotan dari bebagai kalangan baik itu dari DPRD, LSM maupun dari Pemerintah Halmahera Tengah sendiri.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyikapi persoalan pencemaran lingkungan itu, pihaknya langsung melakukan investigasi.

Abubakar Yasin, Kabid Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup (PPLH) saat konferensi pers,  Rabu (24/6), menyampaikan, dirinya  diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk turun melakukan investigasi. Tidak menunggu lama pada tanggal 12 juni 2020 tim investigasi langsung turun ke lapangan melakukan observasi di beberapa titik yang terindikasi pencemaran lingkungan. Tak hanya itu,  mereka juga melakukan observasi di area tambang sekaligus melakukan wawancara di pihak perusahan dan masyarakat setempat.

Menurut masyarakat, memang pencemaran lingkungan itu terjadi hingga sampai ke permukaan air laut. Sementara hasil wawancara dari pihak perusahan mengakui ada kelalaian pengelolan sehingga terjadi lumpur yang mengarah ke sungai sampai ke air laut, namun pihak perusahaan sudah temukan titik yang menyebabkan terjadi lumpur itu dan saat ini dalam tahap perbaikan.

"Berdasarkan temuan itulah atas perintah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Tengah bahwa aktivitas PT. BPN di berhentikan sementara," ucapnya.

Dia mengungkapkan rujukan yang digunakan adalah pasal 76 ayat 1 dan 2 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 terkait dengan sanski administrasi, sebab dalam UU Nomor 32 pasal 80 menjelaskan,  pemerintah daerah dapat melakukan penghentian sementara apabila dalam hasil investigasi itu terdapat dampak buruk terhadap lingkungan.

"Dalam pandangan kami bahwa kalau tidak dilakukan penghentian sementara maka akan berdampak buruk di masyarakat yang ada di area tembang itu," pungkasnya. 

 "Kami menyampaikan kepada pihak perusahaan untuk sementara tidak melakukan aktivitas dia area yang terdampak pencemaran lingkungan sekaligus dengan lokasi pengelolaan limbah," paparnya.

Abubakar menambahkan, ada 5 poin yang kami sampaikan ke pihak perusahaan yakni, 1. Melaksanakan komitmen izin lingkungan, segera memproses izin pengelolaan limba air sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Melakukan kegiatan soapantau dalam hal pengukuran kualitas air di autlet maupun sungai yang di duga terjadi pencemaran dan di laporkan ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Tengah. 4. Malakukan kegiatan pemulihan kondisi sosial dimasyarakat yang terkena dampak sebagai bentuk pertanggung jawaban. 5. Kegiatan sebagaimana yang ada pada angka 1, 2, 3 dan 4 wajib di laksanakan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal 15 juni 2020 sampai tanggal 14  Juli 2020.

"Dengan poin yang kami sampaikan itu akan dilakukan tandatangan bersama diberita acara atas dasar laporan ke Bupati Halmahera Tengah selambat-lambatnya tanggal 17 juli 2020," tandas Abubakar. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syamsul Bahri juga meyampaikan bahwa dari hasil investigasi dilapangan disimpulkan bahwa aktivitas PT. BPN untuk sementara dihentikan, kami berharap pihak perusahaan harus melakukan komunikasi yang baik sehingga di masa-masa yang akan datang dampak-dampak pencemaran lingkungan di Desa Waleh itu tidak lagi terjadi . (DAR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.