Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Perwali Nomor 19/2020 Disoroti KAHMI Kota Tikep

Wakil Sekertaris Korps Alumni HMI, Abdullah Jumati.
Tidore
- Peraturan Wali Kota (Perwali) Tidore Kepulauan (Tikep) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pembukaan Akses Keluar Masuk dengan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 dinilai masih belum tepat. Terutama di Bab III tentang Pelaksanaan Buka Bersyarat, pada Pasal 5 poin (1)-nya.

Dalam aturan itu termaktub, "Setiap pelayanan jasa angkutan orang baik di laut maupun darat dikurangi 50% (lima puluh persen) dari keadaan normal dan untuk biaya transportasi dinaikkan 100% (seratus Persen) dari keadaan normal."

Beleid baru itu mendapat kritikan banyak pihak. Salah satunya dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Wakil Sekertaris KAHMI, Abdullah Jumati, Rabu (10/6) mengatakan, Perwali Tikep Nomor 19 Tahun 2020  perlu ditinjau kembali karena tidak konsisten dengan Surat Edaran Wali Kota sebelumnya.

"Misalnya khusus pada tujuan dari peraturan ini, yaitu pada Pasal 3 point 2 dan 3 dalam Perwali menyebutkan bahwa untuk melindungi masyarakat dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan dari menyebarnya wabah Covid-19 dan penanganan penyebaran wabah penyakit menular serta untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha," ujar Wakil Sekertaris KAHMI Abdullah Jumati.

Menurut KAHMI kebijakan ini lahir harusnya menyambungkan kebijakan sebelumnya, yakni Surat Edaran Walikota Nomor 440/371/01/2020  tentang Pembatasan Akses Keluar Masuk Kota Tidore Kepulauan dalam rangka Percepatan Penangan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 tanggal 11 Mei 2020 yang di dalam Point 7 Edaran tersebut memberi pengecualian bagi pengangkut sembako, obat-obatan, BBM, perbankan dan jasa keuangan, pemerintahan strategis dan kemanan.

Malahan, dalam point 11 terdapat bantuan bagi pelaku usaha angkutan laut, angkutan darat, pedagang kecil, keluarga terdampak covid-19, masyarakat berpenghasilan rendah serta siswa dan mahasiswa yang berpendidikan di luar daerah.

Abdullah berpandangan, beberapa hal penting untuk dikaji kembali dari Perwali 19/2020, Pertama, jika tujuan pembukaan akses keluar masuk ke Tikep karena alasan kesehatan (mencegah penyebaran covid-19) apakah sudah ada kajian epidemiologi paska beberapa kasus yang terjadi, termasuk memastikan Pulau Tikep tidak terjadi lokal transmisi penyebaran covid-19 atau statistik kasus di Tikep telah melandai. Adakah jaminan kesehatan bagi masyarakat jika akses keluar masuk Tikep dibuka. Seandainya kebijakan ini adalah menyambut new normal yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat, kira-kira Kota Tikep dalam urusan kebencanaan berada di fase yang mana, pencegahan, penanganan atau pemulihan.

Kedua, jika karena alasan ekonomi apakah pernah ada kajian terkait dampak ekonomi setelah akses keluar masuk Tikep ditutup selama 2 minggu, persentasi kerugian ekonomi berapa saja. "Dari pengamatan kami setelah akses keluar masuk Pulau Tidore ditutup selama dua minggu aktivitas ekonomi khususnya di pusat-pusat perdagangan yaitu pasar, toko dan lain-lain, berjalan seperti biasa, begitu juga distribusi sembako, BBM dan lain-lain berjalan normal. Hal itu berarti, Surat Edaran sebelumnya telah hampir meminimalisir semua dampak tersebut," papar Abdullah.

Ketiga, dari alokasi anggaran yang telah disiapkan sebelumnya sebesar Rp28.169.000.000 milyar baik dari pos Dana Tak Terduga (DTT) maupun hasil refocusing APBD apakah semua telah terealisasi sebagaimana yang tersurat dalam point 11 Surat Edaran Walikota sebelumnya, karena bila dicermati, kebijakan tersebut hampir tidak terbaca secara rinci berapa besar biaya kesehatan, biaya ekonomi dan social safety net.

Keempat, 14 poin Rekomendasi DPRD Kota Tikep pada tanggal 26 Mei 2020 telah memberi proyeksi yang baik terkait dengan penanganan penyebaran Covid-19 di Kota Tikep hingga tanggal 24 Juni akan datang. Cukup tertangani, baik dari aspek kesehatan, ekonomi dan sosial safety net jika Pemerintah Daerah konsisten melaksanakannya.

Apa saja urgensinya hingga rekomendasi DPRD yang merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesui isyarat UU Nomor 23 Tahun 2014 diabaikan bila Perwali Nomor 19 tahun 2020 di terbitkan. Hal penting dari rekomendasi tersebut adalah evaluasi penggunaan anggaran penanganan covid-19 juga penyaluran bantuan sembako sudah diterima oleh masyarakat terdampak secara menyeluruh atau belum.

Kelima, jika Perwali Nomor 19 Tahun 2020 ini berlaku bagi seluruh angkutan laut yang berasal dari Tikep misalkan trayek Sofifi-Ternate apakah harus mematuhi, lalu bagaimana dengan trayek Ternate-Sofifi yang armada angkutannya milik orang Ternate atau Kabupaten/Kota lain, setidaknya telah menimbulkan multitafsir.

Dia juga mengutarankan, penting bagi pemerintah daerah konsisten dan terukur dalam mengelurakan kebijakan agar tak menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat hal ini telah tertuang pada Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 19 (Covid-19) di daerah di mana disebutkan bahwa dalam perumusan kebijakan penanganan dampak penularan covid-19 Pemerintah Daerah harus melakukan analisa yang matang dan mendalam dan berdasarkan evidence-based, menyiagakan sumber daya dan faslilitas kesehatan, melakukan refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan melakukan sosialisasi sosial distancing dan self-quarantine.

Selain itu perlunya akselarasi Perwali Nomor 19 Tahun 2020 dengan Permenhub Nomor 41 Tahun 2020 perubahan atas Permenhub nomor 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Covid-19, soal pembatasan jumlah penumpang maksimal 50% kapasitas angkutan umum, darat, sungai dan laut pada pasal 11,12,13 dan 14. Perlu memperhatikan peraturan tentang akses keluar masuk pada kabupaten kota lain serta provinsi.

"Peraturan Pemerintah tidak boleh melindungi hak masyarakat tertentu dan mengabaikan masyarakat yang lain," tegas Abdullah, mengutip pernyataan KAHMI itu.

Dia menambahkan. semestinya bisa membaca skema pencegahan penyebaran Covid-19 dari Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Tidore Kepulauan dengan tahapan yang jelas, misalnya setelah lock steril selama 14 hari dan atas hasil kaji cepat tim ahli maka seluruh aktivitas di Tikep dibuka secara bertahap yaitu mulai dari aktivitas Pemerintahan, Kegamaan dan Ekonomi.

"Yang mendesak saat ini adalah pemindahan posko covid-19 yang berada di Kantor Walikota Tidore  yang merupakan pusat aktivitas Pemda Kota Tidore Kepulauan, evaluasi kinerja tim covid-19 sejak pembentukanya hingga saat ini, memastikan kajian epidemiologi, ekonomi dan sosial serta mengevaluasi dan menyiasati kembali anggaran covid-19 dalam periode penanganan ke depan jika kurva statistik pnyebaran belum melandai," tambahannya.

Dia berharap, masyarakat Kota Tikep harus diberi edukasi yang benar terkait kebijakan penanganan covid-19 terutama transparansi anggaran penanganan covid-19 atas hasil refocusing dan realokasi APBD  tahun 2020 sehingga ketaatan dan kepatuhan masyarakat atas kebijakan pemerintah tidak surut.(LAK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.