Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Pilkada Serentak 9 Desember 2020 Mungkinkah Ditunda?

Ketua Komite I DPD RI Agustin Terang Narang, SH. Foto : Ist.
Jakarta -
Pandemi corona virus disease 2019 alias covid-19 belum juga mereda. Angkanya malah naik dari hari ke hari. Per hari Kamis (25/6) saja, angkanya melonjak 1.178 kasus baru sehingga mencapai 50.187 kasus positif covid-19.  Kondisi ini tentu harus diwaspadai semua pihak, terutama pengambil keputusan di negeri ini.

Akhir Mei lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah mengumumkan gelaran pemilihan kepala daerah serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Hal itu diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020.

Sebelumnya, melalui Perppu, Pemerintah menggeser pelaksanaan Pilkada Serentak ke bulan Desember 2020 dari yang sebelumnya pada Sepetember dengan sejumlah cacatan. Dalam perppu tersebut juga diatur bahwa jika pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan pada bulan Desember, pelaksanaan dijadwalkan kembali setelah bencana non-alam Covid-19 berakhir.

Lewat Perppu itu, kemungkinan gelaran pilkada serentak masih saja bisa diundur bila kondisi pandemi covid-19 tak juga bisa teratasi. Meskipun kini pemerintah sudah mendengungkan periode transisi new normal, namun bila kondisi kasus covid-19 masih saja naik tinggi tentu harus dipikirkan pengambil kebijakan untuk meninjau ulang pelaksanaan pilkada serentak itu.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI juga menilai ajang politik lokal itu jangan terlalu dipaksakan untuk dilaksanakan. Hal itu diutarakan Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang. Komite yang menangani masalah pilkada itu malah menolak bila gelaran pilkada digelar 9 Desember 2020. Hal yang paling utama melatarbelakangi penolakan itu adalah kondisi pandemi covid-19 yang belum berakhir. Bahkan, WHO pun belum bisa memprediksi kapan berakhirnya.

Alasan lain, lanjut Teras Narang, Pemerintah telah menetapkan pandemi covid-19 sebagai bencana nasional non-alam sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, dan hingga kini status itu belum dicabut.

“Pandemi Covid-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia,” tandas Teras.

Ia menambahkan, pilkada serentak yang akan melibatkan jumlah pemilih sebanyak 105 juta orang sangat rentan mengancam keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara pemilu.

“Kami mempertimbangkan pula sampai saat ini jumlah korban yang terinfeksi Covid-19 masih terus bertambah serta belum menunjukkan kecenderungan akan melandai apalagi berakhir,” katanya.

Teras Narang pun meminta agar pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada Serentak minimal satu tahun dari jadwal sebelumnya. Teras pun menandaskan, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara atau "Solus populi supreme lex esto".

Sementara itu, mengenai kesepakatan yang dibuat oleh KPU bersama 270 kepala daerah melalui naskah perjanjian hibah daerah sebesar Rp 9.9 triliun untuk gelaran pilkada serentak itu, Teras Narang berpendapat, anggaran itu akan sangat bermanfaat bagi daerah apabila dapat digunakan untuk penanganan pandemi dan pemulihan dampak Covid-19.

Ia juga menilai, pengajuan tambahan anggaran pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 oleh KPU sebesar Rp. 535,9 miliar di tengah kondisi pandemi ini akan sangat memberatkan keuangan negara.  Belum lagi terhitung penambahan anggaran yang dibutuhkan oleh 270 daerah untuk kebutuhan pelaksanaan Pilkada dengan Protokol Covid-19.

Lantaran hal itulah, Pilkada serentak 9 Desember 2020 sebaiknya dipertimbangkan ulang dengan memperlihatkan sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat. (AR)



Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.