Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Siswa dan Ikatan Alumni SMAN 1 Halteng Demo Tolak Kepala Sekolah

Alumni SMAN 1 Halteng berdemonstrasi menolak Kepala Sekolah yang baru karena tidak memiliki NUKS. Foto : Masdar Hi Ahmad.
WEDA
- Puluhan siswa dan puluhan ikatan alumni SMA Negeri 1 Halteng Jumat, (05/06/20) sore kemarin menggelar aksi protes terhadap Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Halteng yang baru dilantik baru-baru ini oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara.

Protes itu terkait dengan indikasi bahwa Kepala Sekolah tidak memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS).  Hal itu dinilai dapat berpengaruh kepada sekolah dan siswa. "Aksi penolakan yang kami lakukan kepada Kepala Sekolah yang tak punya Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) harus mundur karena akan mengorbankan siswa di SMA Negeri Halteng,” ujar Abib Muhammad Saban salah satu alumni SMA Negeri 1 Halteng.

Abib menambahkan bahwa kepala sekolah (kepsek) yang dilantik beberapa oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara belum mengantongi sertifikasi calon kepala (Cakep) dan belum memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) dan itu akan merugikan para siswa di SMA Negeri 1 Halteng,” ujarnya.

Padahal, Dinas Pendidikan mewajibkan kepala sekolah untuk memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) adalah nomor khusus yang dikeluarkan dan dicatat dalam database nasional oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) sebagai penjamin mutu penyelenggaraan penyiapan calon kepala sekolah atau madrasah.

“Kepala Sekolah yang belum memiliki NUKS sekolah terancam tidak bisa menerima dana bantuan operasi sekolah (BOS) dari pemerintah,” tegas Abib.

Abib menambahkan bahwa NUSK mulai diterapkan di tahun 2019 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2018, tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah.

Penerapan NUKS dimulai tahun 2019 lalu, tetapi masih diberikan toleransi hingga tahun 2020, jika belum diterapkan maka tidak akan bisa menandatangani, baik Ijazah maupun pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Apa bila belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah (STTPPCKS) dan NUKS, kepala sekolah harus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat),” tandasnya.

Abib juga menambahkan, bukan hanya tidak bisa menerima bantuan tetapi tunjangan sertifikasi guru pun tak bisa diterima. Selain itu lanjut dia, tidak bisa melakukan penginputan dapodik untuk melakukan pembayaran bantuan maupun tunjangan sertifikasi. "Karena hal itu kami bersama orang tua siswa tetap menolak Kepala Sekolah yang baru dengan alasan tersebut,” tandas Abib. (DAR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.