Wabub Halteng : Sementara ini, Kami Hentikan Aktifitas PT. BPN

Wakil Bupati Halmahera Tengah (Halteng) Abd. Rahim Odeyani, SH, MH.

WEDA -  Pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Wale yang di lalukan oleh perusahan PT. Bhakti Pretiwi Nusantara (BPN) ini menjadi sorotan di banyak pihak, Terutama di pihak DPRD Halmahera Tengah ( Halteng) melalui Komisi III, bahkan dari Komisi III DPRD langsung turun ke lokasi melakukan pengecekan di perusahan  PT.  BPN.

Dengan hal tersebut, Pemerintah Halmahera Tengah (Halteng) pun angkat bicara, terkait dengan pencamaran lingkungan di Desa Waleh,

Pemerintah Daerah melalui Wakil Bupati Abd. Rahim Odeyani menyampaikan di hadapan awak media (15/6) bahwa, Pemkab Halmahera Tengah (Halteng) punya kepentingan untuk menahan sementara izin Aktifitas perusahan Tembang BPN , karena setelah mempelajari tahapan-tahapan produksi yang mereka lakukan ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

" Seharusnya dalam peraturan perundang - undangan pihak perusahan harus menyiapkan sediment pont lebih duluan baru eksploitasi, ini mereka balik, sehingaa terjadi kerusakan lingkungan yang cukup luar biasa" Kata Wabub

Ketua DPD Partai Nasdem Halteng ini mengutarakan, Untuk kematian biota laut kami belum temukan karena masih dalam proses penilitian oleh Dinas Lingkungan Hidup (BLH) di Laboratorium.

Dalam rangka menunggu hasil dari DLH maka kami dari pemerintah melalu Bupati memerintahkan untuk di hentikan sementara Aktifitas PT. Bhakti Pretiwi Nusantar (BPN)

"Kalu dari hasil laboratorium itu melanggar ketentuan perundang-undangan maka akan di sampaikan ke Gubernur untuk di cabut izin" Tegasnya

Untuk rekomendasi dari pihak Komisi III DPRD Halteng belum sampai ke Pemda, akan tetapi dari pengamatan Pemda suda kami lakukan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Tutupnya (DAR)