Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Akhirnya Panja DPRD Halteng Resmi Keluarkan Rekomendasi ke Pemda terkait Sejumlah Lahan Bermasalah

Ketua Panja DPRD Halteng Nuryadin Ahmad Meyerahkan Rekomendasi Sengketa Lahan di Bupati Edi Langkara. Foto : Masdar.
Weda
- Dalam upaya menindaklanjuti  kerja-kerja panitia kerja penyelesaian sengketa lahan di Halmahera Tengah (Halteng),  panja DRPD Halteng perlu menyampaikan hasil laporan panitia kerja kepada forum paripurna sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan politik DPRD Halteng, Jum'at (3/7).

Ketua Panja DPRD Nuryadin Ahmad dihadapan media menyampaikan bahwa, pihaknya merekomendasikan kepada Pemda Halteng untuk memberikan penjelasan terkait poin 6 Surat Keputusan Bupati Nomor 30/KEP/2009 yaitu menjelaskan kewajiban PT. WBN untuk membayar kompensasi berupa konstribusi setiap tahun kepada Pemda atas penggunaan pemanfaatan tanah dalam bentuk Hak Guna Serah (HGS) dalam rangka kepentingan pembangunan bandara Lelilef Weda. 

Dia mengutarakan, DPRD merekomendasikan kepada pemda untuk segera melakukan verifikasi dan mempertanyakan kepada Pemerintah Kacamatan Weda Tengah dan Pemdes Lelilef Sawai dan Woebulen,  terhadap pembayaran atas kompensasi lahan Desa lokasi Kar-Kar seluas 46 hektar,  yang berada di lahan Nupera dengan nilai Rp. 3.686.952.000 dan peruntukan penggunaan dana tersebut untuk pembangunan desa.

"Pemda harus melakukan kajian, penelusuran secara administrasi dan hukum untuk memastikan koordinat lahan nuspera yang di buktikan dengan kepemilikan peta lahan nuspera I dan II milik Pemda," kata Nuryadin.

Lanjut Nuryadin, DPRD merekomendasikan kepada Pemda untuk melakukan penelusuran terhadap status sisa lahan nuspera I dan II milik Pemda seluas 101 hektar,  secara hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Berdasarkan kuker panja DPRD pada lokasi blok nuspera yang secara faktual telah di kuasai dan berubah pemanfaatan oleh PT. WBN dan PT. IWIP,  maka DPRD merekomendasikan pada Pemda untuk menugaskan BPN Halteng agar segera menertibkan dan memblokir sementara seluruh sertifikat HGB sesuai ketentuan yang berlaku," ucapnya.

"Hasil verifikasi Dokumen (peta pembebasan lahan tahap I oleh PT. WBN)  ditemukan satu bidang tanah atas nama pemda seluas kurang lebih satu Hektar,  yang secara faktual telah dimanfaatkan oleh PT. Sinar Terang Mandiri maka DPRD merokemendasikan pada pemda untuk mengambil alih lahan pemda tersebut dan mempertanyakan legalitas administrasi pemanfaatan lahan tersebut," imbuhnya.

"Untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah khususnya masyarakat penggarap lahan usaha II Transmigrasi Kobe,  DPRD merekomendasikan pada Pemda untuk dibuatkan payung hukum berupa Surat Keputusan Bupati Halteng yang kemudian melegitimasi warga lokal sehingga dapat melakukan proses balik nama atas sertifikat tersebut,  dan merekomendasikan pada BPN Halteng agar segera menertibkan sertifikat tanah dan memproses balik nama sertifikat sesuai perundang-undangan yang berlaku," paparnya.

"Dalam upaya percepatan penyelesaian lahan usaha II milik warga Transmigrasi Kobe,  DPRD meminta kepada Pemda untuk segera memfasilitasi pertemuan dengan PT. IWIP guna penyelesaian sengketa tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama," pintanya.

Nuryadin yang juga Anggota DPRD dari PDI-P menyampaikan bahwa, DPRD mendesak kepada PT. WBN dan PT. IWIP agar segera menyelesaikan ganti kerugian dalam bentuk talih asih atas lahan garapan masyarakat yang berada di lahan Kaurahe,  Akejira,  dan Sakauleng, yang masuk dalam area Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)  dan kemudian hasil pembebasan lahan itu dilaporkan kepada Pemda dan DPRD Halteng. 

"Terhadap penyelesaian ganti kerugian (tali asih)  atas lahan garapan masyarakat yang ada dalam kawasan Kaurahe, Akejira,  Sakuleng,  DPRD meminta kepada Pemda untuk melakukan koordinasi dengan pihak guna penyelesaian tersebut,"  harapnya.

DPRD merekomendasikan kepada Pemda melalui OPD terkait badan pengelolaan aset daerah dan bagian pemerintahan untuk mendaftarkan dan mensertifikatkan aset milik Pemda berdasarkan surat Mentri Keuangan nomor S. 593/MK. 011/1985 tanggal 29 maret 1985 yaitu terdiri dari bidang tanah blok nuspera I dan II,  blok bidang tanah tilope I dan II,  serta bidang tanah samdi termasuk seluruh aset tanah milik Pemda yang tersebar dalam wilayah Halteng,  sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

"Kepada saudara Bupati untuk segera melakukan koordinasi dengan Perkebunan Nusantara XIV (PTPN) di makasar untuk meminta peta tanah Eks PNP yang berada di Halteng," paparnya.

"Kami meminta kepada Pemda segera melakukan pembayaran ganti kerugian tanah dan tanaman atau objek hak pihak lain,  yang di gunakan untuk membangun ruas jalan patani gemia,  tepeleo sakam,  dan blifitu baka jaya,  termasuk lokasi pembangunan yang telah di laksanakan oleh Pemda,  Pemprov,  dan pusat sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

"DPRD meminta kepada Pemda untuk melakukan koordinasi dan kerja sama denga BPN guna menyelesaiakan permasalahan tanah dengan batas waktu penyelesaian paling lambat tahun 2021, dan meminta kepada saudara Bupati segera menetapkan standar nilai jual objek pajak (NJOP)  dan zona nilai tanah dalam wilayah Halteng." Ucapnya.

Masih menurut Nuryadin, DPRD sebagai institusi politik harus segera mengambil keputusan melalui mekanisme rapat paripurna yang menyatakan bahwa panja menyelesaikan sengketa tanah harus di tingkatkan statusnya menjadi panitia khusus (Pansus) sehingga tugas dan kewenangannya,  dapat melakukannya penyelidikan dan penyidikan terhadap sengketa tanah yang terjadi dalam wilayah hukum Pemerintahan Halteng. 

"Dalam upaya percepatan penyelesaian sengketa tanah, DPRD Halteng meminta kepada tim anggaran DPRD dan Tim anggaran Pemda (TAPD) Halteng untuk memperhatikan secara serius dengan mengalokasikan anggaran alat Kelengkapan DPRD yang proposional dalam Batang tubuh APBD perubahan tahun 2020 sebagaimana kebutuhan kerja-kerja DPRD dan penganggaran OPD khususnya yang menangani penyelesaian lahan," tutupnya.(DAR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.