Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Amnesty International Indonesia Nilai Putusan Hakim PN Jakarta Utara terhadap Penyiram Novel Baswedan Gagal Yakinkan Publik

Usman Hamid menilai proses hukum terhadap pelaku penyiram Novel Baswedan penuh sandiwara. Foto : tempo
Jakarta - Dua terdakwa penyiram air keras ke penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan telah divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Kamis malam (16/7).

Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada Rahmat Kadir Mahulette penjara selama 2 tahun. Sementara itu untuk terdakwa Ronny Bugis dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Meskipun divonis lebih tinggi dari tuntutan Jaksa atau sering disebut dengan ultrapetita, namun publik menilai belum memenuhi rasa keadilan.

Hal itu jug disampaikan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII). Sebagaimana yang disampaikan dalam siaran persnya, Jum'at (17/7), ia menilai putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu gagal meyakinkan masyarakat bahwa negara ini benar-benar menegakkan keadilan untuk korban.

"Meski sedikit lebih tinggi dari tuntutan, vonis tersebut tetap gagal meyakinkan masyarakat bahwa negara benar-benar menegakkan keadilan untuk korban. Dari awal, kami melihat banyak kejanggalan selama proses penyelidikan hingga persidangan. Semua seperti sengaja direkayasa. Seperti sandiwara, dengan mutu yang rendah," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam siaran pers, Jumat (17/7/2020).

Usman mengatakan sejak awal proses hukum kasus tersebut dinilai janggal karena terkesan lamban dan tertutup. Selain itu, dia menilai tim gabungan yang dibentuk untuk mengusut kasus Novel Baswedan kurang efektif.

"Kejanggalan terlihat dari proses hukum di kepolisian yang lamban, tertutup, dan terkesan main-main. Komnas HAM pun menemukan terjadinya abuse of process yang mengarah pada upaya menutupi kasus ini," lanjut Usman.

"Ironinya, penyidikan baru gabungan yang diklaim merujuk saran Komnas HAM juga sama buruknya. Unsur-unsur non-polisi kehilangan objektivitas karena kedekatan mereka dengan pimpinan polisi. Ketimbang mendengar suara korban, Novel, yang sudah mengatakan ada indikasi serangan itu didalangi perwira tinggi polisi, mereka sinis pada korban dan menghasilkan mutu laporan di bawah standar pencarian fakta," lanjut Usman.

Ia menyebut proses persidangan terhadap Novel Baswedan tidak cukup memberi keadilan pada Novel dan rakyat. Dia meminta agar aparat penegak hukum kembali mengulangi proses penyelidikan yang independen.

"Persidangan sandiwara ini tidak memberi keadilan kepada Novel Baswedan dan rakyat Indonesia yang dirugikan karena korupsi. Pihak berwenang harus memulai kembali dari awal, dengan proses penyelidikan yang independen, efektif, terbuka, dan imparsial," kata Usman.

Usman juga menilai persidangan tersebut tidak mengungkap pelaku sesungguhnya. Ia menilai perlindungan terhadap aparat pemberantas korupsi tidak ada.

"Pengadilan sandiwara ini merupakan salah satu preseden terburuk bagi penegakan hukum di Indonesia, karena meniadakan penghukuman pelaku sesungguhnya, serta meniadakan perlindungan para pejabat anti-korupsi yang berintegritas. Ini sama saja dengan melanggengkan pelanggaran hak asasi manusia," ungkapnya.

Sementara itu, Novel Baswedan menilai banyak kejanggalan selama kasusnya digulirkan. Bahkan Penyidik dirinya meyakini bahwa persidangan sudah disiapkan untuk gagal karena sarat dengan sandiwara.

“Bahkan sejak awal proses, saya sudah mendapat informasi dari banyak sumber yang katakan bahwa nantinya akan divonis tidak lebih dari 2 tahun,” kata Novel Baswedan yang menjadi korban penyiraman air keras oleh dua tervonis, Kamis malam (16/7).

Novel mengaku tidak tertarik untuk mengikuti proses pembacaan tuntutan. Sebabnya ia mengendus ada banyak kejanggalan dan terkesan dideligitimasi sendiri oleh para pihak di meja persidangan.

“Setelah putusan dibacakan, saya dihubungi oleh beberapa kawan yang beritahu bahwa pertimbangan dalam putusan hakim sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum, hanya beda besarnya hukuman,” sesal Novel.

Novel pun mengaku tidak terkejut dengan putusan itu. Ia mengaku khawatir akhir dari persidangan atas kasus yang menimpanya mencerminkan bahwa negara Indonesia tidak berpihak pada upaya pemberantasan korupsi.

“Upaya mendesak pengungkapan atas serangan terhadap insan KPK selama ini akan semakin sulit dilakukan, begitu juga para orang yang diserang saat berjuang untuk berantas korupsi. Satu-satunya kasus yang dijalankan di proses peradilan yaitu kasus ini,” pungkas Novel.(DT/HLM)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.