Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Anggota DPRD Halteng Sarankan Agar Konsultan Perencanaan dan Kontraktor Proyek Kawasan Ekonomi Desa Kipai Diperiksa

Nuryadin Ahmad, Anggota DPRD Halteng dari Fraksi PDI Perjuangan yang putra daerah Patani. Foto : Ist.
Weda - Proyek Pembangunan Kawasan Ekonomi Kipai, Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara, mendapatkan soroton dari DPRD Halmahere Tengah (Halteng).

Nuryadin Ahmad salah satu anggota DPRD Halteng asal Kecamatan Patani, Sabtu (18/7) mengatakan, sebagai putra daerah dia memberikan penegasan kepada Pemkab Halteng untuk segera mengevaluasi kembali perencaan proyek pembangunan kewasan ekonomi Desa Kipai Kecamatan Patani yang dianggarkan pada APBD 2019 sebesar Rp 6 Miliar yang kini kondisinya sudah rusak parah, padahal pekerjaannya baru 6 bulan.

Dia mengingatkan, proyek pembangunan kawasan ekonomi ini adalah salah satu misi Bupati dan Wakil Bupati (Elang - Rahim), oleh karena itu kualitas dari pekerjaan pembangunam ini harus betul-berul diperhatikan sehingga target pecapaian misi kepala daerah tidak dianggap gagal.

"Sekali lagi kepada Pemda melalui Dinas terkait untuk melakukan evaluasi lapangan terhadap proyek-proyek yang telah selesai dilaksanakan namun pekerjaan di anggap gagal," tegasnya.

Nuryadin mempertanyakan apakah proyek ini sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak, karena proyek yang baru seumur jagung, tapi kondisinya terlihat rusak parah.

"Perencanaan proyek ini asal-asalan dan menghamburkan uang rakyat, sehingga kontraktor  CV. Aditama harus dipanggil dan perintahkan untuk memperbaiki kembali kerusakan yang ada," tandasnya.

Yeden sapaan akrapnya mengungkapkan, salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan kawasan ini adalah kondisi alam di Kecamatan Patani, sebab satiap 6 bulan sekali wilayah Patani itu ada musil selatan yang cuaca lautnya cukup ekstrim, sehingga proyek Pemerintah yang akan dibangun di tepi pantai harus mempertimbangkan faktor cuaca laut.

"Saya melihat tiang pancang yang berfungsi untuk menahan fondasi bangunan itu harus pancang dalam dasar laut bukan di pancang di atas tanah timbun seperti yang terjadi saat ini. Karena itu kontaktor perencanaan dari proyek ini juga harus di periksa, sebab perencanaan dari proyek ini sangat amburadul dan tidak ada ketelititan," kata Nuryadin.

Dirinya menilai study kelayakan dari proyek ini tidak beres, jadi konsultan perencanaan dan kontraktor pelaksanaan semuanya harus dievaluasi dan diperiksa.

Sekertaris Fraksi PDI-P ini meyarankan kepada Komisi III DPRD Halteng yang membidangi Pembangunan harus melakukan peninjauan lapangan dalam waktu dekat untuk memastikan kerusakan yang ada, supaya menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek tersebut. (DAR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.