Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Bupati Edy Langkara Sampaikan Laporan Pertanggungjawaban di Paripurna DPRD Halteng

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Halteng dengan agenda pembahasan Rancangan Perda Tahun 2020 dan mendengarkan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2019. Foto : Masdar
Weda
 - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) dengan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tahun 2020 pada Senin (6/7) berjalan lancar.

Bupati Halmahera Tengah Edy Langkara menyampaikan dalam sambutannya dihadapan para anggota DPRD dan jajaran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) harus dikaji dan dibahas bersama-sama agar menghasilkan Perda yang berkualitas.

"Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah ini adalah kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan produk hukum di daerah. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 UUD 1945 menyebutkan,  pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah," papar Bupati Edy Langkara.

"Adapun yang menjadi urgensi pengajuan dua peraturan daerah ini adalah (1). Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan belanja daerah tahun anggaran 2019. (2). Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Halmahera Tengah," jelasnya.

Bupati Edy Langkara memaparkan, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019, Pendapatan Daerah pada APBD sebesar Rp.969 milyar 324 juta yang terealisasi sebesar Rp. 783 milyar 121 juta atau 80,79% yang meliputi : Pendapatan asli daerah sebesar Rp. 53 milyar sekitar 13,84% yang di peroleh dari beberpa sumber diantaranya, jasa giro, bunga deposito, tuntutan ganti rugi daerah (TGR), hasil pemanfaatan kekayaan daerah dan PAD lainya.

Masih menurut Bupati, sementara untuk pendapatan transfer pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 662 milyar 893 juta yang terpakai sebesar  Rp. 664 milyar 169 juta yang di peroleh dari penerimaan tranfer pemerintah pusat (Dana Perimbangan) dan dana tranfer dari Provinsi Maluku Utara di meliputi, dana hasil bagi pajak sebesar RP. 9 Mliyar 148 juta.

Dari dana hasil bagi pajak yang terealisasi sebanyak Rp46 milyar 609 juta yang terdiri dari pajak daerah sebanyak Rp4 milyar 92 juta, terealisasi Rp6 milyar 336 juta, 

Sementara itu, untuk retribusi daerah sebanyak Rp10 milyar 287 juta di bagi atas jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu, jadi jumlah keseluruhan retribusi sebesar Rp34 milyar 930 juta. Sedangkan bagi PAD lainnya  di anggarkan sebanyaknya Rp38 milyar 620 juta.

Orang nomor satu di Halteng ini mengutarakan bahwa dana hasil bukan pajak di anggarkan sebesar Rp51 milyar 439 juta yang terpakai sebanyak  Rp50 milyar 137 juta  , sementara untuk DAU pada tahun 2019 di lucurkan sebanyak Rp460 milyar 403 juta terpakai 100%, sedangkan anggaran DAK sebanyak Rp105 milyar 866 juta terpakai 98,64%

Dalam Anggaran dana alokasi khusus non fisik tahun 2019 di anggarkan sebanyak Rp32 milyar 37 juta, untuk dana transfer dari Provinsi Maluku Utara dianggarankan sebanyak Rp. 4 milyar.

Bagi anggaran belanja operasional daerah tahun anggaran 2019 sebanyak Rp488 milyar 97 juta dengan perinciannya adalah belanja pegawai anggarannya Rp201 milyar 809 juta terealisasi Rp190 milyar 432 juta. Untuk belanja barang dan jasa di anggarkan sebesar Rp278 milyar 338 juta terealisasi Rp72 milyar 341 juta .

Dalam laporan Bupati juga menyampaikan anggaran dana hibah pada tahun 2019  sebesar Rp195 milyar 335 juta dan realisasi Rp14 milyar 148 juta.

Di hadapan para anggota DPRD Bupati menyempaikan  untuk belanja daerah yang terdiri dari balanja langsung dan tidak langsung dalam tahun 2019 di anggarkan sebesar Rp1 triliun 35 milyar 434 juta yang terbagi atas : Belanja Tanah sebesar Rp24 Milyar 134 juta, belanja modal peralatan dan mesin sebanyak Rp161 milyar 619 juta, belanja hibah di anggarkan Rp7 milyar 450 juta, belanja subsidi Rp500 juta dan belanja modal Rp434 milyar 548 juta.

Bupati yang juga kader Partai Golkar ini mengungkapkan, dari 2 (dua) Renperda sudah disampaikan ke DPRD yang telah diaudit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Alhamdulillah dari hasil pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2019 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedua kalinya," jelasnya.

"Secara khusus kami akan bertekad akan mempertahankan apa yang kita capai dalam pengelolaan keuangan daerah dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2020 dan pada tahun-tahun berikutnya." Tutup Bupati. (DAR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.