Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Dalam Pandangan Fraksi, Nasdem Berikan 7 Catatan Penting Kepada Bupati Halteng

Ketua Fraksi Nasdem Munadi Kilkoda Pada saat Pembacaan Hasil Pandangan Fraksi Pada Sidang Paripurna ke 7 DPRD Halmahera Tengah
Weda - Pandangan fraksi Nasdem Gerakan Rakyat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten
Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2019 dan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah , Selasa (7/7).

Munadi Kilkoda dalam penyampaian hasil pandangan fraksi menyampaikan bahwa sebagaimana kita tahu bersama dunia saat ini menghadapi krisis akibat dan munculnya pandemi Covid 19, bahkan penyebaran virus tersebut telah masuk sampai ke
pelosok negeri termasuk kita di Halmahera Tengah.

Virus tersebut membuat kita periu mengatur ulang target-target pembangunan yang lebih realistis setelah mengeluarkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran daerah.

Ketua Fraksi Nasdem Munadi mengungkapkan,  pada tahun anggaran 2019 dievaluasi untuk perbaikan di masa mendatang, pendapat dalam bentuk masukan, saran maupun kritikan terhadap pelaksanaan APBD tersebut adalan semata-mata dalam rangka pencapaian tujuan
pemerintahan saat ini dalam rangka mewujudkan Halmahera Tengah Maju, Sejahtera, Berlandasan Falsafah Fagogoru sebagal cita dasar pemerintahan yang dipimpin saudara
Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah.

Dalam bacaan pandangannya fraksi Nasdem Gerakan Rakyat melihat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2019, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Fraksi Nasdem menilai, dasar yuridis tersebut dibuktkan dengan laporan keuangan yang telah diperiksa
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Halmahera Tengah tahun anggaran 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini yang diberikan BPK tersebut menunjukan keseluruhan laporan keuangan telah secara
wajar sesuai sistem akuntansi pemerintah (SAP).

Predikat tersebut sama dengan tahun
sebelumnya. "Oleh karena itu di rapat paripurma ini, izinkan kami Fraksi NasDem Gerakan Rakyat memberikan apresiasi terhadap pencapaian pemerintahan Elang-Rahim tersebut dengan harapan dapat tenus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang, tentu dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan agar terlaksanannya terib administrasi dalam
pengelolaan keuangan daerah". Ucap Munadi

Fraksi Nasdem mengigatkan bahwa, opini WTP bukan akhir dari segalanya, melainkan hanya tolak ukur dalam pengelolaan keuangan, Yang lebih terpenting lagi adalah opini
tersebut harus seimbang alau sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Halmahera Tengah

Masih dari Ketua Fraksi Nasdem, kami berpandangan, pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 juga telah
memberikan dampak yang cukup baik terhadap kesejahteraan masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi daerah. Capaian kinerja pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat menunjukan adanya tren yang terus meningkat terutama Indeks Pembangunan Manusia (PM) Halmahera Tengah yang telah berada di angka 65,55 atau berada pada urutan ke-5 dari kab/kota di Maluku Utara. Sementara untuk pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2019 meningkat secara signifikan yaitu
sebesar 11,25 persen.

Munadi Menjelaskan, Struktur ekonomi ini ditopang oleh PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Halmahera Tengah yaitu sektor pertanian sebagai unggulan utama, disusu administrasi pemerintahan, perdagangan, dan pertambangan maupun sektor lain yang mengalami perlambatan.

Namun ada beberapa catatan penting dari Fraksi Nasdem Gerakan Rakyat yang perlu mendapat tanggapan dari saudara Bupati Halmahera Tengah, antara lain:

 (1). Berharap realisasi Pendapatan Daerah sebesar 783 miliyar lebih atau 80,79 persen telah seimbang dengan realisasi Belanja Daerah sebesar 792 millyar lebih atau
6,46 persen. Namun untuk menghindari angka defisit yang tingg, dalam penyusunan rencana pendapatan dan belanja harus lebih realistis.

(2). Kami minta kepada saudara Bupati Halmahera Tengah untuk memberikan
penjelasan terhadap penyerapan APBD 2019 dibawah dari 80 persen.

(3). Terhadap lain-lain pendapatan yang sah yang realisasinya sangat minim, mohon untuk dijelaskan.

(4). Program reguler yang tidak selesai sampai dgn akhir tahun seperi pembangunan Reservoar Waduk air bersih Kota Weda, drainase dalam Kota Weda yang harus menjadi luncuran pada tahun anggaran 2020.

(5). Mendorong agar Pemda memprioitaskan program-program yang penting dan
mendesak yang langsung bermanfaat untuk masyarakat sedangkan program yang belum penting dan mendesak kami mengusulkan agar jangan dulu di anggarkan dalam batang tubuh APBD 2020.

(6). Mohon memberikan penjelasan terhadap program kerjasama Pemerintah Daerah
Kabupaten Halmahera Tengah dengan BPJS, sejauh mana realisasinya.

(7). Mohon menjelaskan langkah pemerintah daerah untuk menangani pelayanan
kesehatan di RSUD Weda dengan keberadaan dokter spesialis yang tenus
dikeluhkan masyarakat.
Merekomendasikan ke saudara Bupati Halmahera Tengah agar SKPD yang tidak berhasil menjalankan pakta integntas dengan Bupat dipertimbangkan untuk dievaluasi kembali.

"Terhadap penyampaian Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Miik Daerah, Fraksi NasDem Gerakan Rakyat berpandangan bahwa tidak jadi masalah, sepanjang revisi tersebut dalam rangka melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan saat ini yang dianggap penting dan mendesak untuk segera diselesaikan adalah penataan dan restrukturisasi managemen Perusda. Kondisi yang ada tidak boleh dibiarkan terkatung-katung. Core bisnis perusda tidak mungkin ada kalau kondisi managemen masih seperti saat ini. Penyertaan modal da pemerintah pun akan menjadi sia-sia. Padahal peluang usaha yang bisa digerakan perusda cukup besar". Pangkasnya

"Fraksi Nasdem menegaskan pembenahan manajemen menjadi sangat mendasar sebelum bisa bisnis plan dan lain - lain". Kata Munadi

Mencermati catatan-catatan diatas, baik yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 maupun revisi Perda Nomor 12/2018 tentang Perusda Fraksi Nasdem Gerakan Rakyat dapat Menyetujui. Tutup Munadi (DAR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.