Header Ads

https://daihatsu.co.id/

DPR Pertimbangkan Masukan dari Pemerintah

Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto : Okezone
Jakarta - Pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Usulan tersebut disambut DPR, tanpa menyinggung pencabutan atau pembatalan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Pemerintah juga langsung membawa surat presiden (Surpres) yang berisi usulan RUU BPIP kepada Pimpinan DPR yakni, Ketua DPR Puan Maharani beserta Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddi, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel dan Muhaimin Iskandar.

Surpres tersebut dikirim langsung Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, serta Mensesneg Pratikno.

Tidak nampak kedatangan para menteri itu ke Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Karena hanya Prabowo yang nampak melewati lobi Nusantara III sekitar pukul 11.55 WIB dna dijemput langsung oleh Sufmi Dasco Ahmad.

“Bahwa pada kesempatan ini kami pimpinan DPR baru saja selesai menerima wakil pemerintah atau utusan presiden yang dipimpin bapak Menko Polhukam untuk bisa menyerahkan konsep RUU BPIP sebagai masukan kepada DPR untuk membahas dan menampung konsep-konsep yang akan dibahas bersama atau mendapatkan masukan dari masyarakat,” kata Puan dalan konferensi pers didampingi semua pimpinan DPR dan menteri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Puan menjelaskan, konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU HIP. RUU BPIP itu berisikan ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang BPIP yang akan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP. Konsep yang disampaikan pemerintah berisikan substansi RUU BPIP yang terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal yang berbeda dengan RUU HIP. RUU HIP berisikan 10 bab dan 60 pasal.

“Substansi pasal-pasal BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPIP. Sementara, pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi,” terangnya.

Politikus PDIP ini menguraikan, dalam konsideran mengingat sudah terdapat TAP MPRS Nomor 25/1966 tentang Pelarangan PKI dan Ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme. Karena, DPR dan pemerintah sudah bersepakat bahwa konsep RUU BPIP ini tidak akan segera dibahas tapi akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan dan kritik terhadap RUU BPIP itu.

“DPR bersama pemeritah akan membahas RUU BPIP itu apabila DPR dan pemerintah sudah mendapatkan elemen masyarakat yang cukup sehingga hadirnya RUU BPIP ini menjadi kebutuhan hukum yang kokoh pada upaya pembinaan Pancasila lewat BPIP,” jelasnya.

“Selanjutnya DPR dan pemerintah agar setelah terjadi kesepakatan segara pertentangan pemikiran dan sikap yang terjadi selama beberapa minggu ini terkait dengan RUU HIP sudah dapat kita akhiri dan kita kembali hidup rukun dan damai serta bergotong royong melawan pandemi Covid-19 dan dampaknya,” tandas Puan.(OK/AG)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.