Header Ads

https://daihatsu.co.id/

DPRD Halteng dengan Tegas Mengeluarkan 7 Poin Rekomendasi untuk PT. BPN

Penyerahan Rekomendasi Oleh Sekertaris Komisi III Munadi Kilkoda Kepada Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara. Foto: Masdar
Weda 
- Terkait dengan pencemaran lingkungan hidup di Desa Waleh yang di lakukan oleh PT. Bakti Pertiwi Nusantara (BPN)  akhirnya DPRD Halmahera Tengah mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 170/171/DPRD-HT/2020 tentang pelanggaran lingkungan hidup yang di lakukan oleh perusahaan tembang nikel PT. Bhakti Pertiwi Nusantara. 

Menindaklanjuti surat pimpinan komisi III DPRD Halmahera Tengah dengan nomor 15/KOM-III/DPRD/HT/2020 perihal penyampaian laporan hasil kunjungan kerja dan rekomendasi terhadap pelanggaran Lingkungan Hidup yang di lakukan oleh PT. Bhakti Pertiwi Nusantara (BPN) di sungai Waleh Kecamatan Weda Utara, Jumat (3/7)

Maka atas nama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah merekomendasikan 7 poin diantaranya,

 (1). Bahwa hasil kunjungan Komisi III ke PT. Bakti Pertiwi Nusantara (BPN) Kecamatan Weda Utara di temukan indikasi adanya dugaan pencemaran di hulu sungai Waleh lokasi gunung moro -moro, akibat aktivitas pertambangan yang di lakukan oleh PT. BPN dengan tidak memperhatikan serta mengabaikan prinsip - prinsip pengelolaan lingkungan hidup sesuai dokumen izin lingkungan yang di berikan. 

(2). Berdasarkan poin ke satu maka DPRD meminta kepada saudara Bupati Halmahera Tengah dan Pemerintah Daerah agar memberikan sanksi administrasi kepada perusahaan PT. BPN sesuai kewenangan dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 (3). DPRD mendesak kepada pimpinan dan manajemen PT. BPN untuk segera memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam bentuk ganti rugi atas tindakan dan perbuatan yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup dan kerugian pada masyarakat terdampak sekitar lokasi pertambangan. 

(4). DPRD meminta kepada saudara Bupati Halmahera Tengah untuk memerintahkan serta mendesak pihak perusahaan  PT.  Bakti Pertiwi Nusantara (BPN) agar segera melakukan pemulihan kembali fungsi lingkungan hidup pada wilayah sungai Waleh secara faktual.

(5). DPRD meminta kepada Saudara Bupati Halmahera Tengah untuk ambil langkah tegas dengan segara melakukan pembekuan izin lingkungan dan pencabatuan izin lingkungan , jika PT. BPN tidak melaksanakan dengan sungguh-sungguh perintah dalam paksaan (pemberhentian sementara) sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(6). Kepada saudara Bupati Halmahera Tengah agar memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan ODP terkait lainnya untuk meningkatkan dan memperketat pengawasan terhadap seluruh kegiatan pertambangan PT. Bakti Pertiwi Nusantara dan perusahaan pertambangan lainnya sesuai tugas dan kewenangannya, dan segera lakukan uji baku mutu air sungai Waleh, kemudian menyerahkan uji baku mutu air tersebut kepada DPRD guna menindaklajuti sesuai fungsi pengawasan DPRD. 

(7). DPRD meminta kepada saudara Bupati Halmahera Tengah agar dapat memberikan peringatan kepada PT. BPN untuk taat dan patuh pada kewajiban menyampaikan dokumen laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen laporan Rencana Pemantau Lingkungan (RPL) kepada pemerintah daerah sebagaimana di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dari ke 7 poin ini, Sekertaris Komis III, Munadi Kilkoda meminta kepada pihak perusahaan PT. BPN agar mematuhi rekomendasi yang sudah di keluarkan oleh DPRD. 

Kami dari pimpinan DPRD pun meminta kepada Bupati Halmahera Tengah agar menjadi bahan pertimbangan dan di tindaklanjuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (DAR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.