Header Ads

https://daihatsu.co.id/

DPRD Nilai Bupati Halteng Salah Paham soal Pergantian Sekwan

Hayun Maneke, Wakil Ketua II DPRD Halteng.
WEDA - Polemik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) kian memanas.

Bukan hanya kursi DPRD yang diperdebatkan, namun proses pergantian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Kabupaten Halmahera Tengah pun menjadi perbincangan hangat antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Halteng.

Di sisi lain, Bupati tidak akan melakukan pergantian Sekwan atas permintaan para pimpinan di lembaga DPRD, pernyataan inilah membuat pimpinan DPRD geram.

Melalui Wakil Ketua II DPRD Halmahera Tengah Hayun Maneke dihadapan media,  Selasa (21/7/2020) mengatakan, "Saudara Bupati salah paham soal pengusulan pergantian Sekretaris Dewan."

Menurut Hayun, yang disampaikan pimpinan DPRD ke Bupati itu karena mereka mengetahui kewenangan mengangkat dan memberhentikan Sekretaris DPRD itu merupakan kewenangan Bupati. Hanya saja, lanjutnya, harus diketahui bukan kewenangan yang absolut, karena prosesnya masih membutuhkan persetujuan pimpinan DPRD. Hal itu jelas diatur dalam ketentuan Pasal 205 ayat (2) Undng-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

DPRD juga memiliki alasan yang kuat mengapa mengusulkan Sekretaris Dewan saat ini untuk diganti dengan Plt yang ditunjuk Bupati, sebab yang bersangkutan saat ini tidak lagi beraktivitas bahkan tidak pernah berkomunikasi dengan pimpinan DPRD. "Kita juga tidak tahu keberadaannya dimana sekarang," kata Hayun dengan kesal.

"Ini mempengaruhi proses pelayanan administrasi dan operasional yang berkaitan dengan tugas-tugas pimpinan dan anggota, sementara saat ini kami menghadapi berbagai agenda rakyat yakni paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019, belum lagi pembahasan KUA-PPAS," paparnya

Dia menambahkan, dalam waktu dekat ini ada pembahasan APBD-P 2020 serta beberapa Ranperda penting lainya. Apalagi Sekwan tidak diganti, lanjut Hayun, sama artinya saudara Bupati tidak mau agenda-agenda tersebut dilaksanakan. Agenda tersebut dalam ketentuan undang-undang menjadi domainnya DPRD.

"Saudara Bupati yang terhormat, ini bukan perkara suka tidak suka, ini soal berpemerintahan, yang disebut pemerintahan daerah itu ada Bupati dan Wakil Bupati ada juga lembaga DPRD," tegasnya.

"Didalam tugas-tugasnya DPRD dibantu seorang sekretaris DPRD. Jangan anda (Bupati) bikin pemerintahan daerah ini menjadi pincang gara-gara DPRD tidak bisa melakukan tugasnya hanya karena seorang Sekwan yang tidak lagi beraktivitas. Jangan menggiring urusan politik dalam soal kepentingan ini," pungkas Hayun. (DAR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.