Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Empat Fraksi DPRD Kota Tikep Menolak LPP APBD dan Memohon BPK untuk Melakukan Pemeriksaan Lanjutan

Sebanyak empak fraksi menyatakan sikap tidak dapat merima atau menolak ranperda tentang laporan pertanggungjawaban APBD 2019. Foto : Sukardi Hi Ahmad.
Tidore - Kamis tanggal 30 Juli 2020 pukul 10.55 WIT, DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep) menggelar Rapat Paripurana ke-8 masa sidang ke-III dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2019.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Tikep Ahmad Ishak dengan dihadiri oleh Walikota Tikep Capt. Ali Ibrahim, Wakil Ketua DPRD 1 Mochtar Djumati, Wakil Ketua DPRD 2 Ratna Namsah, Kajari Kota Tikep Adam Saimima, Wakapolres Tikep Kompol Alwan A, Plt. Sekda Kota Tikep Kartini Elake dan Pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Lingkup Pemkot Tikep lainnya.

Ada yang menarik pada Pelaksanaan Rapat Paripurana ke-8 masa sidang ke-III dengan agenda  Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 itu. Ya, ada sebanyak empat fraksi menyatakan sikap tidak dapat merima atau menolak Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. Keempat fraksi tersebut adalah, Fraksi PKB-Hanura, Fraksi Nasdem-Golkar, Fraksi PAN-Perindo, dan Fraksi Demokrat - PKS. Sementara itu, hanya ada satu fraksi yang menerimanya, yakni Fraksi PDI Perjuangan.

Pandangan Fraksi PKB Kota Tidore Kepulauan yang dibacakan oleh Ketua PKB Kota Tidore Kepulauan Murat Polisiri pada kesempatan itu, berdasarkan pendalaman terhadap LPP Walikota tahun 2019 dan  memperhatikan  hasil  pembahasan Panitia Khusus DPRD Kota Tidore Kepualaun terhadap LPP, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa merumuskan catatan strategis dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tidore Kepulauan setiap tahun dilaporkan mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 PDRB kita berada pada angka 6,2 %. Seiring dengan peningkatan PDRB tersebut seharusnya angka kemiskininan secara otomatis mengalami penurunan.

Akan tetapi, data jumlah kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik  (BPS) kota Tidore Kepulauan yang dirilis pada tahun 2020 mengungkapkan fakta berbeda. Data BPS menyebutkan angka kemisikinan di Kota Tidore kepulauan pada tahun 2016 sebesar 5,07 persen atau (4.979 jiwa), sementara pada tahun 2017 mengalami kenaikan 5.45 persen atau (5.414 jiwa), tahun 2018 juga naik menjadi 5.95 persen atau (5.975 jiwa), dan pada tahun 2019 angka kemiskinan bertambah signifikan sampai pada angka 6.1 persen atau (6.186 jiwa).

Dengan demikian maka tidak ada korelasi antara posisi PDRB dan angka kemisikinan di Kota Tidore Kepulauan. Hal ini pun tidak mampu dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah kepada Pansus LPP APBD Kota Tidore Kepulauan tahun 2019.

Perjalanan dinas dalam dan luar daerah Walikota dan Wakil Walikota tahun 2019 diploting dengan angka yang sangat fantastis. 1.  Perjalanan dalam daerah Walikota dianggarkan sebesar Rp 550 juta sedangkan Wakil Walikota senilai Rp 750 juta. Pada anggaran perubahan perjalanan dalam daerah Walikota ditambah Rp 350 juta sedangkan Wakil Walikota Rp 200 juta sehingga total perjalanan dalam daerah untuk Walikota Rp 900 juta dan Wakil Walikota Rp 950 juta. Sementara pada laporan realisasi Walikota menghabiskan biaya perjalanan dalam daerah sebesar Rp. 603.705.000 sedangkan Wakil Walikota sebesar Rp. 732.604.000. Data tersebut menunjukan bahwa anggaran perjalanan dinas dalam daerah, Wakil Walikota diploting lebih besar dari Walikota berikut realisasinya.

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah sangat jelas menjelaskan tugas, wewenang dan hak keuangan Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, bagaimana mungkin seorang Wakil Walikota memiliki biaya perjalanan dinas lebih besar dari seorang Walikota padahal tugas dan keuangan Walikota lebih besar daripada Wakil Walikota.

2.  Perjalanan dinas luar daerah Walikota dan Wakil Walikota tahun 2019 juga menunjukan angka yang begitu besar. Dimana, biaya perjalanan untuk Walikota dianggarakan senilai Rp 2.560.000.000 (realiasi sebesar Rp. 2.367.689.317), sementara untuk Wakil Walikota diplot sebesar Rp. 2.000.0000 dan realisasinya sebesar Rp. 1.703.824.700.

Jika realisasi anggaran perjalanan baik dalm maupun keluar daerah sebesar itu maka kami pastikan dalam satu tahun anggaran Walikota dan Wakil Walikota sudah tidak berkantor, karena telah menghabiskan waktu hanya untuk urusan perjalanan.

3. Selain itu terungkap adanya belanja sewa transportasi darat dan air untuk Walikota dan Wakil Walikota. Belanja sewa transportasi darat untuk Walikota dan Wakil Walikota tahun 2019 Rp 800 juta lebih sementara untuk sewa transportasi air senilai kurang lebih Rp 900 juta. Hal ini menunjukan bahwa terjadi double anggaran sebab dalam biaya perjalan dinas sudah termasuk sewa transportasi di dalamnya.

Jika benar anggaran sebanyak itu dianggarakan untuk sewa transportasi maka alangkah baiknya kita mengkonversi anggaran tersebut untuk pengadaan Spead Boad yang justeru pembiayaanya lebih murah dibandingkan dengan pembiayaan mobilitas darat dan air. Sayangnya ketika masalah ini dipersoalkan, pemerintah daerah tidak mampu mempertangungjawabkan hal tresebut dihadapan Pansus LPP.

Fraksi PKB-HANURA juga menemukan adanya kejanggalan pada tunjangan Beban Kerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pada BPKAD sendiri terindikasi double tunjangan sehingga ASN yang memiliki golongan paling rendah non jabatan sekalipun memiliki tunjangan sebesar Rp.3.000.000 per bulan. Bahkan jabatan setingkat Kepala Badan jika diakumulasikan maka tunjangannya mencapai angka Rp 15 juta per bulan.

Yang menjadi sorotan kami adalah darimana sumber pembiayaan untuk pos tersebut dan bagaimana tunjangan tersebut hanya ada pada BPKAD, tidak untuk pegawai di instansi lainnya?. Selain itu, Terdapat juga sewa jasa narasumber sebesar pada tahun 2019 senilai 2,5 Milyar. Jika dirata-ratakan setiap bulannya sebesar Rp200 juta lebih selama 12 bulan. Hal ini jelas mengalami ketidakwajaran sehingga patut dipertanyakan.

Adapun belanja yang patut disoroti adalah belanja pembangunan Jalan Lingkar Maitara yang pada tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp 8,9 Milyar. Itu artinya untuk jalan lingkar Maitara pemerintah daerah sudah menghabiskan anggaran puluhan milyar. Pertanyaan kemudian adalah, dimana sisi urgensitasnya sehingga pembangunan tersebut harus dilakukan. Selain itu, sejauh ini pada dampak yang diberikan pembangunan tersebut, baik yang dirasakan masyarakat maupun pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas dana sebesar itu yang telah digelontorkan.

Disektor pendapatan daerah, terdapat sejumlah OPD yang belum mengoptimalkan sumber-sumber PAD baik pengelolaan maupun pengawasannya sehingga terjadi kebocoran anggaran. Untuk Dinas Perhubungan misalnya, terdapat temuan pada retribusi kurang lebih Rp 200.000.000 yang juga pada tahun 2019 terdapat temuan Rp 500 juta lebih.

Berangkat dari persoalan tersebut diatas maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan ragu terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) yang disematkan BPK kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terhadap pertangungjawaban keuangan tahun 2019. Dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal (21) poin (3) maka kami meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019.

Setelah  mencermati  laporan hasil pembahasan Panitia Khusus Laporan Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD Tahun 2019  maka  Faksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Tidore Kepulauan menolak LPP APBD Tahun 2019 tersebut.

Sementara itu, pandangan Farksi Nadem – Golkar yang dibacakan oleh Malik Muhmad, menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merujuk pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang meliputi Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar sebagaimana telah diamanatkan  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Hal ini mengandung pengertian bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus sesuai dengan Kebijakan Akuntansi, Standar Akuntansi dan Bagan Akun Standar serta secara materiil memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Untuk itu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah Laporan Keuangan yang telah diperiksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 maka Fraksi Partai NasDem menyampaikan penghargaan atas pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau Unqualified Opinion. Ini mengisyaratkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut telah memenuhi kriteria kewajaran serta telah sesuai dengan Kebijakan dan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pemberian opini sebagaimana kami sampaikan tadi wajib dihormati, mengingat proses pemeriksaan oleh BPK RI tentunya telah dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mencermati Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI serta opini sebagaimana dimaksud, Fraksi Partai NasDem berkeyakinan bahwa Pemerintah Kota Tidore Kepulauan selaku entitas pelaporan telah melakukan ikhtiar terbaik sekaligus mengindikasikan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi  dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun perlu dicermati pula bahwa Kedudukan DPRD pada proses pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak terlepas dari fungsi DPRD yang bersifat comprehensive yakni mencakup fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan. 

Dari aspek tugas dan wewenang DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan pula bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD.

 Dengan demikian maka harus dipahami bahwa aspek Pengawasan DPRD secara kontekstual memiliki jangkauan yang lebih luas dari hasil pemeriksaan dalam konteks audit atau pemeriksaan.

Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan wewenang pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD disamping memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK RI maka Dewan juga wajib mengedepankan pencapaian tujuan dan arah kebijakan APBD serta terlaksananya fungsi APBD di antaranya, 1.  Fungsi Otorisasi, bahwa Anggaran Daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, 2.  Fungsi Perencanaan, bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi Pengawasan, bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Fungsi Alokasi, bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan  sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. 5. Fungsi Distribusi, bahwa anggaran daerah harus memperhatikan rasa  keadilan dan kepatutan. 6. Fungsi Stabilisasi, bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Berdasarkan kerangka epistemology sebagaimana kami kemukakan di atas, maka Fraksi Partai NasDem berpendapat bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukan kewajaran dan kesesuaian  dalam perspektif Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah namun belum sesuai  dari aspek Arah kebijakan APBD dan pelaksanaan fungsi APBD.

Berdasarkan uraian pandangan tersebut, Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Tikep tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 menjadi Peraturan Daerah.  Dan sesuai dengan ketentuan pasal 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara maka pihaknya merekomendasikan kepada DPRD melalui pimpinannya agar secara resmi meminta kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dan/atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap. 

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Sementara itu, Belanja Daerah terdiri dari, belanja pegawai bahkan belanja tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja.

Hal yang direkomendasikan untuk diperiksa lebih lanjut adalah, Belanja Barang dan Jasa yang terdiri dari belanja sewa sarana mobilitas air, belanja sewa sarana mobilitas  darat. Kemudian, Belanja Modal yang terdiri dari : belanja modal tanah, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal dana kelurahan. Pengeluaran Pembiayayaan terdiri atas : penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah.

Dari seluruh uraian yang Fraksi Nasdem sampaikan, pihaknya akan memberikan masukan secara rinci dalam pembahasan rekomendasi DPRD Kota Tidore Kepulauan kepada BPK RI.

Kemudian, Fraksi Demokrat Sejahtara yang dibacakan oleh Ridwan Moh Yamin mengutarakan, ditemukan adanya beberapa persoalan yang menjadi perhatian dan catatan khusus diantaranya; 1. Adanya Penambahan Pendapatan yang bersumber dari dana Transfer pusat sebesar Rp.13 Milyar lebih pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Afermasi Dana BOS.  2. Perjalanan Dinas Walikota dan Wakil Walikota, 3. Masalah tunjangan Pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 4. Belanja jasa Pemateri atau Narasumber, 5. Permasalahan pada belanja barang dan jasa terutama pada belanja barang pakai habis dan belanja pemeiliharaan gedung. 6. Temuan BPK pada proyek pembangunan Jalan Lingkar Maitara, 7. Masalah Proyek Pembangunan Jalan Payahe Dahe Podo dan proyek timbunan Jalan Fika - fika dan masih banyak lagi hal lainnya.

Dari berbagai macam persoalan diatas Fraksi Demokrat Sejahtera sebagai contoh pihaknya menyoroti dua hal saja yaitu Pada point : Pertama dengan adanya penambahan pendapatan yang bersumber dari dana transfer pusat, sudah barang tentu akan merubah struktur APBD yang kemudian oleh Pemerintah Daerah ditindaklanjuti oleh Perwali tanpa ada pemberitahuan kepada DPRD.

Hal tersebut, masih menurut Fraksi Demokrat Sejahtera, walaupun dimungkinkan tapi merupakan sebuah tindakan yang tidak beretika dalam tata kelola Pemerintahan Daerah karena sesungguhnya penyelenggara pemerintahan adalah Kepala dan DPRD sebagai mitra sejajar yang saling menghargai. Dan lebih daripada itu DPRD mempunyai kewenangan yang melekat pada Fungsi, Penganggaran, Legislasi maupun Pengawasan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkesan menganggap remeh dan mau enaknya sendiri seakan - akan menganggap DPRD sekedar tukang stempel saja.

Kedua pada belanja perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota terdapat realisasi penggunaan anggaran diluar batas kewajaran. Dimana pada realisasi, perjalanan dalam daerah, 1. Walikota sebesar Rp. 603.705.000 (2). Wakil Walikota sebesar Rp. 732.604.000. Perjalanan Luar daerah, 1. Walikota sebesar Rp. 2.367.689.317, (2). Wakil Walikota sebesar Rp. 1.703.824.700.

Ditambah Realisasi Mobilisasi Darat sebesar Rp. 838.193.500 dan Mobilisasi Air sebesar Rp. 950.241.225. Sehingga Total realisasi penggunaan perjalan dinas dalam daerah dan luar Daerah ditambah dengan Mobilisasi darat dan Mobilisasi air Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2019 sebesar Rp.7.196.257.742. Hal tersebut terindikasi bahwa penggunaan realisasi anggaran sebesar itu menandakan intensitas kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah Walikota dan Wakil Walikota sangat tinggi sehingga apabila kita bagikan dengan 365 hari, maka dalam satu tahun baik Walikota maupun Wakil Walikota hampir tidak punya waktu untuk bekerja di kantor.

Hal tersebut diatas tentu saja berimbas kepada kinerja Pemerintah Daerah dimana seharusnya memasuki tahun ke empat kepemimpinan Walikota Ali Ibrahim dan Wakil Walikota Muhammad sudah dapat menunjukan capaian hasil kinerja sebagaimana visi misinya mewujudkan Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa berbasis Agromarine. Akan tetapi hal ini berbanding terbalik hampir semua program yang yang dilakukan dalam mendukung visi misi tersebut tidak berjalan atau GATAL alias gagal Total.

Capaian yang dinilai gagal total itu antara lain; Investasi Kelapa Genja Gagal,  Pengembangan Padi Gogo Gagal, Budi Daya Udang Vaname Macet ,  Pengadaan Mesin BUMDES bermasalah ( Bayu Gate ), Pembangunan Pabrik Tomat tidak Berjalan, Perusda AMAN Mandiri mati segan hidup tak mau, Penyalahgunaan Program Tol Laut, Rencana investai dengan Pengusaha Brunei Ghaib entah kemana, dan Rencana Investasi Hotel Ibis bodong alias kena Tipu.

Berdasarkan uraian tersebut, Fraksi Demokrat Sejahtera menyatakan tidak dapat menerima atau menolak Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Selanjutnya mereka meminta agar dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu terutama terhadap perjalan dinas Kepala Daerah.

Sementara itu, Fraksi PDIP yang pandangannya dibacakan oleh Abdurahman Arsyad, secara garis besar berisikan ; kesehatan Fiskal perlu dilakukan optimalisasi dan perluasan sumber-sumber  pendapatan daerah, seperti pengaturan pajak air, tanah, penerapan sistem informasi yang  terbarukan dan teknologi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Dan ini membutuhkan  kerja sama dan kolaborasi dari semua pihak.

Untuk Peningkatan kapasistas Aperatur di Kota Tidore Kepulauan, Fraksi PDI Perjuanan berpandangan, pengembangan SDM perlu dilaksanakan pendidikan formal dan teknis yang tepat sasaran. Upaya ini dilakukan untuk menyiapkan ASN dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang punya daya saing global. Dalam bidang inovasi dan pelayanan publik, Fraksi PDI Perjuangan juga memantau ada pengembangan dalam sistem perizinan online, semisal pendaftaran pasien rumah sakit secara online. Model inovasi ini perlu dikembangakan lagi ke berbagai layanan sehinga mempermudah urusan masyarakat.

Sedangkan untuk program di bidang pembangunan sudah dijalankan dan dilaksanakan melalui tahapan perencanaan yang terukur. Proses ini sudah terlihat karena melibatkan Stakeholder pemangku kepentingan, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga tingkat provinsi maupun nasional, dari LPJ APBD Tahun 2019 yang disampaikan oleh Walikota.

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas upaya dan prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Berdasarkan penjabaran dan penjelasan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan setelah  mengkaji dan menelaah Laporan Pertanggung-Jawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, kemudian mereka menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Umar Ismail menyatakan fraksi PAN menolak Ranperda LPP APBD 2019. Mereka menilai, pencapaian pada APBD 2019 masih kurang, untuk itu Pemda Tikep harus melakukan banyak perubahan sehingga dapat mengurangi Angka kemiskinan di Kota Tikep.

Menurut Fraksi PAN, Pemda harus merubah sistem dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah yang dimana ada temuan dari BPK yaitu adanya penyalanggunaan anggaran pada proyek jalan lingkar Pulau Maitara.

Dan terdapat kejangalan dengan biaya anggaran perjalaan dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang merugikan keuangan daerah serta adanya kebocoran keuangan daerah yaitu penyelewengan uang retribusi yang digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, sehingga fraksi PAN meminta kepada Walikota agar memberikan sanksi kepada ASN yang tidak bertanggungjawab.

Untuk itu, Fraksi PAN tidak menyetujui atau menolak Ranperda tentang LPP APBD 2019 dan meminta melakukan pemeriksaan lanjutan.(LAK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.