Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Fraksi PDI-P DPRD Halteng "Marah" dengan Sikap Fraksi Golkar

Ketua dan Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Halteng
WEDA - Persoalan kursi Ketua DPRD Halmahera Tengah (Halteng) menjadi perbincangan hangat di parlemen maupun di masyarakat. Perseturuan kapan dilantiknya Ketua DPRD tidak pernah habis.

Bupati Edi Langkara (Elang) mendapat sorotan dari lembaga penyambung lidah rakyat (DPRD), kenapa tidak, tiga fraksi yang ada di DPRD merasa tersinggung dengan pernyataan "Amphibi" yang dilontarkan oleh Wasekjen DPP Partai Golkar itu.

Dengan pernyataan itulah, giliran fraksi partai PDI Perjuangan angkat bicara. Menurut Sekretaris Fraksi PDI-Perjuagan (PDI-P) Nuryadin Ahmad kepada sejumlah media, Rabu (22/7/20) menyampaikan, langkah yang diambil oleh dua pimpinan DPRD terkait proses pengusulan pimpinan DPRD dari Partai Golkar kepada Gubernur Cq. Bupati Halteng pada tanggal 20 Juli 2020 kemarin, sehingga menimbulkan polemik di media dan internal fraksi partai Golkar,

Bagi kami lanjut Nuryadin, fraksi PDI Perjuangan itu hal yang biasa, sebab yang namanya sebuah keputusan pasti ada pro dan kontra, tetapi perlu di pahami bahwa apa yang dilakukan oleh dua pimpinan DPRD adalah sebuah tanggung jawab konstitusional yang harus dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, yaitu UU 23 Tahun 2014 Tentang PEMDA, PP 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusan Tatib dan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang TATIB DPR dan Keputusan Paripurna DPRD pada tanggal 14 Juli 2020 yang di hadiri oleh seluruh fraksi di DPRD Halteng termasuk fraksi Partai Golkar.

Karena itu, masih lanjut Nuryadin, saya sampaikan kepada teman-teman anggota DPRD khusus fraksi partai Golkar untuk tidak lagi beropologi dan merasa parno politik dengan apa yang telah dilakukan oleh pimpinan DPRD kita, toh yang nanti dilantik menjadi ketua DPRD adalah anggota Fraksi Partai Gokar sendiri.

"Jadi sangat keliru kalau hari ini fraksi Golkar menyatakan bahwa fraksi lain mencampuri urusan internal mereka," ucap Nuryadin

 Dia menambahkan, kewenangan pengusulan itu adalah ansih domainya pimpinan DPRD, partai politik hanya sebatas menyampaikan nama calon pimpinan melalui surat resmi kepada pimpinan DPRD, kalaupun pimpinan DPRD meminta masukan dan pendapat dari seluruh anggota maupun fraksi DPRD itu hanya pertimbangan menjaga hubungan kolektif kolegial di lembaga DPRD, sebab kalau kita mau runut kebelakang bahwa, penundaan pengusulan Hi. Sakir Ahmad sebagai ketua DPRD karena ada alibi politik dari fraksi Golkar yang menyampaikan kepada pimpinan DPRD untuk rekomendasi DPP Partai Gokar terkait Penetapan pimpinan DPRD ini masi ada tarik menarik diinternal sehingga meminta waktu untuk ada penyelesaian secara internal.

Akan tetapi, dia menambahkan lagi, sampai 8 bulan berjalan tidak ada laporan resmi kepada pimpinan terkait penyelesaian internal tersebut, disisi yang lain partai Golkar secara institusi selalu mendesak kepada pimpinan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi DPP Partai Golkar.

"Jadi sesugguhnya selama ini teman-teman fraksi Golkar meminta bantu kepada fraksi lain melalui Wasekjen ELANG (Edi Langkara) untuk turut serta menyelesaikan kisruh internal mereka, sehingga kamipun menjadi korban dari kecaman publik dan tidak ada satupun dari fraksi Golkar yang tampil untuk menjelaskan itu," papar Nuryadin

"Perlu dicacat, sikap kami selama ini semata-mata untuk kebaikan bersama bukan untuk menzalimi hak orang, sangat tidak elok kalau hari ini fraksi Golkar membuat pernyataan bahwa fraksi lain tidak boleh mencapuri urusan fraksi Golkar menurut saya ini akrobat politik yang tidak menarik untuk ditonton dan tidak baik untuk pendidikan politik di negeri ini," ucapnya.

Senada juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuang (PDI-P) Asrul Alting, kami merasa kecawa dengan sikap dan pernyataan dari Bupati Edi Langkara yang menyebutkan sikap anggota DPRD terkait proses pengusulan pimpinan DPRD dengan kosa kata "Amfhibi".

"Kalimat ini sangat tidak sopan dan provokatif yang sengaja disampaiakan untuk mendistorsi hubungan kemitraan antara lembaga Legeslatif dan Eksekutif, sebab dari aspek urusan berpemerintahan sabagimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014 jelas diatur bahwa Kedudukan Kepala Daerah dan DPRD adalah sabagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga etika komunikasi publik Kedua lembaga ini harus dijaga, agar ucapan "Amphibi" masuk dalam unsur pelecahan terhadap Institusi DPRD,"  tandas Asrul.

Seharusnya, lanjut Asrul, kata "Amphibi" dan "Anomali" lebih tepat dialamatkan pada beberap anggota Fraksi Golkar yang mendua dalam masalalah ini, kalimat itu tidak etis ditujukan pada pimpnan DPRD.

Asrul yang juga Sekertaris DPC PDI-P ini, menyayangkan sikap Wasekjen Partai Golkar, sebab yang dilakukan oleh pimpinan DPRD adalah menindaklanjuti surat DPP Partai Golkar tentang penetapan ketua DPRD yang ditanda tangani oleh Ketum dan Sekjen. "Jadi seharusnya pernyatan keberatan itu harus di tujukan ke DPP Partai Golkar bukan kepada DPRD," pungkasnya.  (DAR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.