Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Gejolak Pelantikan Ketua DPRD Halteng; Anggota DPRD Minta Bupati Halteng Minta Maaf

Wakil Ketua I DPRD Halteng Kabir Hi Kahar merespon pernyataan Bupati Halteng terkait belum dilantiknya Ketua DPRD. Foto : Masdar Hi Ahmad 
WEDA - Polamik pelantikan Ketua DPRD Halmahera Tengah (Halteng) Sakir Ahmad, kembali Bergejolak di internal DPRD. Gabungan Fraksi yang terdiri dari Fraksi Nasdem dan Gerindra, Fraksi Hati Nurani, PBB, PDI-P, angkat suara terkait pernyataan Bupati Halteng yang juga Wasekjen DPP Partai Golkar.

Wakil Ketua I DPRD Halteng Kabir Hi Kahar mewakili tiga Fraksi mengatakan, sebagaimana komentar saudara Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara beberapa waktu lalu di media massa berkaitan dengan pengusulan Ketua DPRD Halteng dari Partai Golkar.

“Bagi kami telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mekanisme pengusulan pimpinan DPRD itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD, sebagai mana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Halmahera Tengah,” ungkap Kabir Hi Kahar, Ketua DPC PDI–P Halteng saat konfrensi Pers, Senin (20/7).

Menurutnya, Pimpinan DPRD berpedoman pada Surat DPP Partai Golkar Nomor R116S/GOLKAR/lX/2019, Perihal Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dan Surat dari DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 072/DPD/GOLKAR-HT/X/2019 perihal penyampaian nama Pimpinan DPRD Halteng.

Namun, Bupati menyebut bahwa proses pengusulan pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah belum selesai. Seharusnya, tambah Kabir, yang bersangkutan bisa meminta DPP Partai Golkar untuk menarik atau membatalkan surat sebelumnya.

“Bukan sekedar membangun opini. Ini tentang pemerintahan, segala sesuatu diatur dengan aturan dan DPRD melaksanakan perintah undang-undang itu,” tegas Kabir.

Soal polemik nama pimpinan DPRD dari Partai Golkar yang menjadi polemik di internal mereka. “Itu kami tidak tahu. Tugas pimpinan adalah memprosés surat yang masuk dari partai politik yang bersangkutan. Jadi aneh kalau kami disebut berkolaborasi untuk membuat Konflik,” cetusnya.

Dia menambahkan, lembaga merasa tersinggung dengan sebutan ampibi dalam komentar saudara Bupati yang ditujukan kepada DPRD. ltu secara langsung yang bersangkutan merendahkan institusi DPRD. Saudara Bupati harus paham, bahwa DPRD ini lembaga yang setara dengan beliau, karena legislator bukan OPD.

“Atas nama lembaga, kami minta kepada saudara Bupati agar segera meminta maaf secara terbuka di media massa. Kalau tidak akan kami gunakan hak kami untuk memanggil yang bersangkutan,” tutupnya. (Masdar Hi Ahmad)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.