Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Gibran Mulus sebagai Bacalon Walikota Solo, Komitmen PSI Soal Politik Dinasti Disorot

Putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka direkomendasikan DPP PDI Perjuangan maju sebagai bakal calon Walikota Solo di Pilkada 2020.

Jakarta - Mulusnya putra Presiden Joko Widodo sebagai bakal calon Walikota Solo (Surakarta) menjadi perhatian banyak pihak. Selain beraroma transaksional ketika ada semacam ketidakpuasan kader PDI Perjuangan Solo, terutama saat bakal calon Walikota Solo yang diusung DPC PDI Perjuangan Solo Purnomo diundang ke Istana Negara, Jum'at (17/7).

Sebagaimana telah publik ketahui, DPC PDI Perjuangan Solo mengusung pasangan Purnomo-Teguh Prakoso dalam Pilkada 2020 nanti. Namun, disebut-sebut DPP PDI Perjuangan malah merestui Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Joko Widodo, maju sebagai bakal calon Walikota Solo.

Kemarin juga, Ketua DPC PDI Perjuangan Solo yang juga Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan Purnomo tidak mendapatkan undangan untuk menghadiri pengumuman resmi DPP PDI Perjuangan untuk rekomendasi pasangan bakal calon Walikota/Wakil Walikota Solo di Pilkada 2020 nanti.

Dinamika internal PDI Perjuangan ini yang menjadi perhatian banyak pihak. Apalagi ketika politik dinasti dipertontonkan di sini. 

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) Said Salahudin mempertanyakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya terdiam melihat Presiden Joko Widodo melakukan politik transaksional dalam proses mendapatkan rekomendasi PDIP untuk pencalonan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon Walikota Solo.

"Mestinya PSI memanfaatkan momentum (pencalonan) Gibran ini untuk meyakinkan publik bahwa komitmen mereka yang menolak politik dinasti tetap mereka pegang," ujar Said Salahudin.

Said Salahudin mengatakan, proses pencalonan Gibran ini adalah momentum bagi PSI untuk bisa membesarkan partainya sekaligus untuk meyakinkan publik bahwa partainya teguh memegang prinsip.

"Tapi kan karena dia memiliki kader-kader yang duduk di pemerintahan, di eksekutif. Tentu dia berpikir dua kali untuk misalnya menyoal proses pencalonan Gibran dalam konteks dinasti tadi," ujar Said.

Prinsip menolak dinasti politik yang disampaikan Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni pada tahun 2015 silam tersebut, menurut Said Salahudin hanya menjadi jargon belaka.

Saat ini sepertinya PSI terkesan takut mengkritik Presiden yang ikut andil memuluskan pencalonan putra sulungnya tersebut.

"Kalau ingin menolak dia khawatir berdampak ke kader-kadernya di pemerintahan bisa saja di reshuffle. Tapi untuk mengatakan menerima (takut) dianggap banci, tidak konsisten dengan dulu menolak sekarang menerima," katanya.

"Akhirnya dia mengambil sikap aman, yaitu dengan diam. Nah saya mau bilang diam itu artinya setuju. Jika setuju artinya tidak konsisten," pungkas Said Salahudin. (RM/GR)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.