Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Hasil Audit 215 Buah Lampu Tenaga Surya di Desa Auponhia Sudah Masuk Kejaksaan Negeri Sanana Kepulauan Sula

Machful Sasmito Inspektur Pembantu Tiga (Pim III) inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula. Foto : Ekhy Drakel
SANANA
- Mantan Pejabat Kepala Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), berinisial LU, diduga menggelapkan sejumlah anggaran Dana Desa (DD) tahun 2017. Pasalnya, anggaran sebesar Rp.720.200.000 yang bersumber dari DD tahun 2017 yang dibelanjakan dengan 215 buah lampu tenaga surya itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Mantan pejabat LU itu diduga mengambil keuntungan besar dari anggaran 720.200.000 itu sehingga pembelian 215 buah lampu tenaga surya tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.  Alhasil, 215 buah lampu itu belum sampai setahun dipergunakan warga, sebagian besar sudah mengalami kerusakan sehingga menjadi keresahan warga desa setempat.

Machful Sasmito Inspektur Pembantu Tiga (Pim III) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula, ketika dikonfirmasi Bizlawnews, Rabu (01/07/2020) mengatakan bahwa untuk kasus lampu tenaga surya tahun 2017 di Desa Auponhia sudah diaudit oleh tim pemeriksaan khusus dan hasilnya sudah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Sanana. 

Lanjut dia, kasus dugaan korupsi tersebut sudah menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Sanana karena inspektorat sudah menyerahkan hasil audit. "Kita serahkan hasil audit itu ke Kejaksaan karena pembelian 215 buah lampu tenaga surya oleh mantan pejabat Desa Auponhia LU itu menjadi temuan yang merugikan uang negara," ungkapnya.

Machful menjelaskan bahwa, pembelian 215 buah lampu tenaga surya itu spesifikasinya tidak sesuai, antara yang dianggarkan dengan yang dibelanjakan berbeda. "Seharusnya pembelian lampu itu disesuaikan dengan besaran anggaran yang telah tersedia. Namun dalam pembelian 215 buah lampu tenaga surya itu terjadi selisih. Dari selisih nya itu yang kami jadikan temuan," tambah Machful.

"Kami sudah serahkan hasil auditnya kepada Kejaksaan Negeri Sanana, maka selanjut menjadi tanggungjawab Kejaksaan untuk diproses hukum," pungkas Machful.(Edl).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.