Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Ini Pandangan Fraksi PDI Perjuangan Halteng dalam Sidang Paripurna ke 7

Sidang paripurna keenam pada Selasa (7/7).
Weda - Usai Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Halmahera  Tengah Abd. Rahim Odeyani menghadiri rapat paripurna ke-6 masa persidangan III DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di ruang rapat paripurna gedung DPRD membacakan hasil laporan pertanggungjawaban pada Senin (6/7) kemarin.

Tepat pada hari ini Selasa (7/7) melanjutkan sidang paripurna ke-7 masa persidangan ke III di gedung DPRD Halmahera Tengah dengan agenda mendengar pandangan fraksi-fraksi terhadap hasil pembacaan laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Pandangan fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan oleh Asrul Alting  bahwa,  mengawali pandangan umum ini, atas nama fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati khususnya, dan kepada Pemerintah Daerah pada umumnya atas upaya dan kerja keras yang dilakukan sehingga Hasil pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 Oleh Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Provinsi Maluku Utara Telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP). Dua kali berturut Turut Pemerintahan Elang-Rahim.

Fraksi PDI Perjuangan akan selalu proaktif mendorong terus sehingga ditahun-tahun yang akan datang, prestasi opini WTP tersebut dapat dipertahankan. Tentu kita tidak hanya berbangga dengan prestasi yang kita raih hari ini, tapi lebih jauh dari itu kita harus tingkatkan kinerja kita dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan daerah ini.

"Selain dari itu tidak kalah penting adalah kita harus disiplin dalam upaya Peningkatanpengelolaan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah". Ucap Asrul

Lanjut Asrul , secara garis besar fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah yang disampaikan oleh Sdr. Bupati telah memenuhi unsur Formil maupun filosofi terhadap sebuah kebijakan politik anggaran pembangunan daerah.

Dokumen LKPJ ini juga tidak sekedar satu kewajiban konstitusional, akan tetapi lebih dari sebuah kewajiban moril Bupati & Wakil Bupati beserta seluruh perangkat pemerintahanya untuk memberikan fungsi pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat, karena itulah melalui forum paripurna ini, kami akan memberikan beberapa catatan yang bersifat masukan, kritik dan koreksi yang konstruktif & holistik terhadap kinerja Pemerintah Daerah satu tahun terakhir sebagai berikut:

Bahwa pencapaian opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah, fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada tim anggaran pemerintah daerah karena telah menunjukan kinerja dan prestasi yang baik sehingga penilaian WTP dapat di capai.

"Bahwa Terhadap pencapaian kinerja yang tergambar dalam struktur LKPJ khusus untuk komponen Pendapatan, Fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa Keuangan Daerah Kita masi memilki ketergantungan pada dana tranfer dari Pemerintah Pusat, hal ini terlihat jelas pada persentasi PAD dengan Dana Perimbangan yang cukup jauh selisih penerimanya, Artinya bahwa Pemda belum memiliki kreatifitas untuk menggali sumber potensi daerah yang dapat mendorong peningkatan sektor PAD kita". Paparnya

Dalam bacaan pandangannya dia mengungkapkan, fraksi PDI Perjuangan ingin mendapat penjelasan yang lebih tekhnis baik berupa regulasi maupun kebijakan apa yang menjadi tantangan & hambatan terkiat dengan hal tersebut sehingga realisasi PAD tidak mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam komponen pendapatan yaitu sebesar 35%.

Aspek Belanja Daerah, Fraksi Kami menyoroti pada realisasi belanja program pembangunan sebagaimana yang tergambar dalam pidato Bupati menunjukan bahwa realisasi program pembangunan belum secara keseluruhan mencapai 100 persen.

"Fraksi PDI Perjuangan ingin mendapat penjelasan lebih lanjut terkait Program yang sumber anggaranya dari Dana Alokasi Khusus yang mencapai 90 persen sekian.? Program dan kegiatan apa yang tidak mencapai target.? Dan selanjutnya kendala Teknis apa sehingga relisasi Program yang sumber anggaranya dari DAU juga belum mecapai target yang ditetapkan.?" Pintanya

Lanjut dia, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan terkait dengan Pembiayaan dan Belanja Daerah yang di tetapkan sebesar 1 triliun lebih, akan tetapi realisasi hanya mencapai 700 milyar sekian, tentu ini sangat mempengaruhi struktur keuangan daerah kita terutama dari komponen pembiayaan yang bersifat utang daerah, bagaimana skenario pemerintah daerah dalam mengantisipasi defisit berjalan sehingga kondisi keuangan daerah kita tetap stabil.?

"Terhadap pembiayaan daerah, Fraksi kami memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah agar pembiayaan daerah seperti utang daerah yang terbawa dari tahun anggaran sebelumnya agar segera diselesaikan sehingga tidak menjadi beban pembiayaan pada APBD selanjutnya, tentunya proses pembayaranya didasarkan pada capaian progres kegiatan". Pungkasnya

Ketua Fraksi Partai PDIP mengutarakan, fraksi kami juga meminta penjelasan secara komprehensif terkait keterlambatan progres kegiatan strategis tahun jamak khususny untuk dua kegiatan yaitu Pembangunan GOR Fagogoru dan Pembanguna Jalan Hotmix Ruas Jalan Bakajaya-Tepeleo BatuDua.
Untuk Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kab. Halmahera Tengah,

"menurut pandangan Fraksi PDI Perjuangan adalah sesuatu yang sangat urgen, sebab BUMD ini sudah terbentuk pada tahun kemarin namun dalam perjalanan Perusahan Daerah ini belum bisa melakukan aktifitas Secara maksimal karena terkendala dengan permasalahan yang terjadi pada Perusahan itu sendiri, untuk itu fraksi PDI Perjuangan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih jelih dalam melakukan rekrutmen Pengurus BUMD secara selektif dan Proporsional sehingga melahirkan Pengurus BUMD yang akuntabel dan bertanggung jawab. Tutup Asrul

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.