Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Keluhan Guru di Oba Selatan Mendapat Perhatian DPRD Kota Tikep

Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan. Mochtar Djumati.
Tidore - Guru di daerah terpencil kini tak lagi mendapatkan Tunjangan Daerah Terpencil (Tudacil). Para pahlawan tanpa tanda jasa itu pun mengeluhkan nasib mereka itu. Padahal mereka perlu perjuangan lebih dibandingkan daerah lain dalam menjalankan perannya sebagai pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa.

Nasib serupa dialami guru di Kota Tidore Kepulauan (Tikep),  Provinsi Maluku Utara. Mereka tidak lagi membayar Tunjangan Daerah Terpencil (Tudacil). Hal itu diakui guru di Kecamatan Oba Selatan, Kota Tikep.

Para guru di sana, tidak mendapatkan Tudacil terhitung sejak Januari 2020 sampai saat ini. Hal ini disampaikan salah satu guru yang mengabdi di Kecamatan Oba Selatan yang enggan namanya dipublikasikan.

"Sudah sejak januari kami tidak lagi dapat Dacil," ungkapnya.

Menurutnya, pada tahun 2019 masih mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan bagi guru yang mengabdi di daerah terpencil itu. "Baru tahun 2020 ini, yang kami belum dapat, kami juga belum tahu alasanya apa," tegasnya.

Ia mengungkapkan, guru-guru yang mengabdi di 7 desa di Oba Selatan, yang mendapatkan Tudacil  guru yang mengabdi di dua desa yakni Desa Hager dan Nuku. "Selain itu, guru yang mengabdi di 5 desa yang berada di kecamatan oba selatan tidak dapat. Hanya guru yang mengabdi di dua desa itu saja," katanya.

Terkait dengan keluhan guru di Kecamatan Oba Selatan, wartawan media ini berusaha mengkonfirmasi dengan kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan, melalui telepon, namun telepon selular kepala Dinas tidak aktif.

Keluhan guru mendapat sorotan dari Wakil Ketua I DPRD Tikep Mochtar Djumati saat diwawancarai media ini, Selasa (29/7). Ketua DPD Nasdem Tikep ini menegaskan akan tetap mengupayakan agar tunjangan dacil itu bisa cepat diselesaikan.

"Ini kayanya bukan dihapus, tapi belum dibayar. Besok (Rabu) kita akan panggil TAPD sekaligus gelar rapat dengan TAPD kita akan mempertanyakan soal ini, tetap harus dibayarkan," tegasnya.

Mochtar mengaku akan mempertanyakan persoalan tersebut. Mochtar bahkan mengupayakan tetap memperjuangkan tunjangan dacil itu. Menurutnya, dacil bagi guru dan tenaga kesehatan di daerah terpencil penting diberikan, karena tantangan dalam pengabdian guru dan tenaga kesehatan di Oba Selatan berbeda dengan kecamatan lain.

"Jadi tunjangan Dacil ini merupakan inisiatif dari daerah, ini tentu sangat penting diberikan, karena pengabdian para tenaga kesehatan maupun guru ini berbeda dengan kecamatan lain," terangnya.

Dirinya menjelaskan dacil ini mulai diberikan ke daerah terpencil sejak tahun 2014. Dan dalam pembahasan APBD selalu ada soal tunjangan dacil itu."Kalau memang dihapus tentu perlu disampaikan ke DPRD," pungkasnya.(LAK).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.