Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Komisi I Soroti Mutasi ASN Yang Dilakukan Pemkot Tikep

Ketua Komisi I DPRD Kota Tikep Ridwan Moh Yamin. Foto : Sukadi
Tidore
- Mutasi ASN yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan belum lama ini mendapat sorotan Komisi I DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep). Komisi I menilai mutasi yang dilakukan ke salahsatu pegawai di sekretariat DPRD sudah mengarah pada kepentingan politik, Pasalnya, pegawai tersebut masih sangat dibutuhkan di sekretariat DPRD tapi malah dipindahkan ke Kecamatan Oba.

"Kami melakukan RDP dengan BKD dan Bawaslu Selasa kemarin itu karena ada indikasi mutasi jabatan atau pemindahan salah satu pegawai. Karena ini jelang pilkada, maka itu kami korscek apakah dipindahkan ini karena OPD bersangkutan atau karena kebutuhan di Oba. Tapi ternyata ASN yang dimutasi di sekretariat itu, ternyata ASN bersangkutan sangat dibutuhkan di sekretariat. Karena kami cek langsung ke sekwan. Pegawai itu merupakan bendahara pembantu. Jadi ini bukan persoalan kebutuhan pegawai di oba tetapi ada indikasi politik," ujar Ketua Komisi I DPRD Tikep Ridwan Moh Yamin, Kamis (9/7).

Ridwan menegaskan, pemindahan yang dilakukan tersebut lebih parah dari masa penjajahan yang dilakukan kolonial Belanda."Kalau di masa penjajahan kan orang yang melawan, orang tersebut saja yang dibuang atau diasingkan, tetapi yang terjadi di kita ini, saudara dan suaminya yang berbeda pandangan politik dengan petahana, istri atau keluarga ada yang ASN maka mereka yang jadi korban. Ini kan sudah menzolimi orang, dan tadi saya sampaikan sudah lawan-lawan masa penjajahan," tegasnya.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tikep itu menganggap mutasi pegawai sekretariat itu, pemerintahan sudah melakukan penzholiman. "Ini sebuah penzholiman. Pemerintahan seperti ini, tidak perlu dipilih lagi, karena orang-orang seperti ini sudah menghalalkan segara cara untuk kepentingan mereka. Jadi jangan berharap dia bisa lakukan hal baik, karena dia berkuasa saja hal-hal zholim saja dia lakukan," ungkapnya.

Ridwan mengaku RDP juga, Komisi I mempertanyakan rekomendasi KASN ke beberapa pegawai yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti dalam pemberian sanksi. "Tetapi dalam rapat BKD sampaikan sudah ditindaklanjuti. Tetapi anehnya, ASN yang terlibat politik praktis pada pemilu lalu, KASN sudah memberikan sanksi dengan menjatuhkan hukuman kepada ASN bersangkutan dengan jatuhkan penurunan pangkat, tetapi justru hanya diberikan sanksi moral dan teguran saja. Anehnya lagi diberikan promosi jabatan," tandasnya.

Ridwan berharap, sebagai penyelanggaran pemerintahan seharusnya melakukan hal yang sesuai dengan norma dan perundangan yang berlaku agar tidak melakukan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang."Kami dari komisi, sangat berharap agar lebih profesional. Harus mematuhi aturan yang sudah berlaku. Kami juga berharap agar bawaslu juga mengawasi secara ketat soal mutasi ASN ini," harapnya.

Dirinya berharap pengawasan Bawaslu jelang pilkada ini sangat penting. "Diawasi oleh pihak Bawaslu supaya, hajatan demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Kami juga meminta agar pihak pemerintah, tidak lagi melakukan mutasi ASN jelang pilkada," tukasnya.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah terdapat ketentuan, kepala daerah tidak bisa melakukan mutasi 6 bulan sesudah maupun sebelumnya kepada ASN," pungkasnya.(LAK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.