Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Mengapa Prabowo Ikut Serahkan RUU BPIP?

Puan Maharani saat pers conference bersama dengan jajaran menteri seperti Prabowo Subianto, Mahfud M.D., Yasonna H. Laoly, Tito Carnavian dan Tjahjo Kumolo.
Jakarta - Kamis (16/7) kemarin di tengah hiruk-pikuk massa aksi menuntut pencabutan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari program legislasi nasional (Prolegnas), ternyata pemerintah tak hanya menyerahkan Surat Pernyataan untuk Penundaan Pembahasan RUU kontroversial itu.

Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud M.D dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan surat itu sekaligus menyerahkan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.

Mahfud dan Prabowo dalam penyerahan itu ditemani Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Dalam Negeri Tito Carnavian, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo, sementara Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Azis Syamsuddin, Muhaimin Iskandar dan Rachmat Gobel.

Entah, ini merupakan strategi atau apa, kehadiran Prabowo Subianto yang dikenal dekat dengan massa aksi yang menuntut pencabutan RUU HIP dari prolegnas itu tentu memancing spekulasi. Pasalnya, RUU BPIP itu dikhawatirkan tak jauh substansinya dari RUU HIP.

Pada saat itu, Puan Maharani mengutarakan, "Pada kesempatan kali ini, kami pimpinan DPR baru saja selesai menerima wakil pemerintah atau utusan presiden yang dipimpin Menko Polhukam untuk bisa menyerahkan konsep RUU BPIP sebagai masukan kepada DPR untuk membahas dan menampung konsep-konsep yang akan dibahas bersama atau dapat masukan masyarakat."

Menanggapi kekhawatiran soal persamaan substansi antara RUU BPIP dengan RUU HIP, Puan menegaskan,  konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). "Ini berisikan substansi yang telah ada di perpres yang mengatur soal BPIP dan diperkuat jadi substansi RUU BPIP," ungkapnya.

Konsep pemerintah terdiri atas 7 bab dan 17 pasal, sedangkan RUU HIP 10 bab dan 60 pasal. Substansi BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP. Sementara, pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila sudah dihilangkan.

"Dalam konsideran mengingat juga sudah ada TAP MPRS XXV tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme," kata Puan.(AB/RB)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.