Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Politisi PKB Soroti Data PAD yang Dipergunakan Walikota Tikep

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Tikep mendengarkan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran yang disampaikan Walikota Tikep. Perbedaan data PAD menjadikan fokus pembahasan dari politisi PKB. Foto : Sukadi Hi Ahmad.
TIDORE
– Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) dianggap mengeluarkan data yang tidak konsisten dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019. 

Mereka yang menilai demikian beralasan, dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 tercatatan melampaui target (108,15 %), tapi dalam jawaban Walikota dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan III (tiga) tentang pandangan umum fraksi-fraksi DPRD menyebutkan bahwa kesehatan fiskal daerah masih sangat rendah disebabkan rendahnya PAD.

“Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp 67.775.406.786,00 (Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) atau 108,15 % dari jumlah yang dianggarkan,” jelas Walikota Tikep, Ali Ibrahim, sebagaimana tertuang dalam dokumen LPP APBD 2019.

Sementara dalam jawaban Walikota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada Senin, (6/7), Pemkot Tikep menyatakan fiskal daerah sangat rendah.”Hal ini disebabkan karena ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi dan rendahnya PAD,” ungkap Walikota Capt. Ali Ibrahim dalam sidang paripurna.

Hal tersebut disoroti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Melalui Wakil Ketua, Muhammad Julham, PKB menilai pemerintah daerah harus konsisten dengan data-data. Apalagi, lanjutnya, hal yang menyangkut dengan dokumen negara.

“Bagaimana mungkin, di dokumen sebelumnya pemerintah mempresentasikan bahwa PAD meningkat bahkan melampaui target, sementara di dokumen berikutnya pemerintah beralasan fiskal daerah rendah dipengaruhi oleh rendahnya PAD sehingga memicu laju pembangunan,” jelas Julham menimpali penjelasan walikota.

Julham beranggapan, Pemkot Tikep dalam memproduksi dokumen terkesan asal-asalan. ”Jangan asal mengarang bebas, ini pemerintah loh, dalam mengeluarkan dokumen harus jelas dan berkualitas serta tidak mengada-ada,” cecarnya.(LAK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.