Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Rekomendasi Fraksi-fraksi di DPRD Kota Tikep terhadap LPJ 2019

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Tikep.
Tidore
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Kamis 2 Juli 2020, mengelar Rapat  Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan tentang Pertanggung Jawaban Pelaksaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pada rapat paripurna kali ini di hadiri oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, yang mana diketahui pada rapat kali ini akan mendengarkan pendapat akhir dari Lima (5) Fraksi Partai di DPRD Kota Tidore Kepulauan.


Mengawali Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Raperda DPRD Kota tidore, Fraksi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) disampaikan oleh Husain Ibrahim.

Selanjutnya Fraksi PAN, Perindo yang sampaikan oleh, Ratna Namsa. 

Pendapat akhir Fraksi Terhadap Ranperda 
Sebelum menyampaikan pandangan umum fraksi ini, pihaknya mengajak kita semua untuk menghaturkan doa seraya membaca surat Alfatiha dalam hati Kepada Almarhum Bapak Arsul Sani Soleman (Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan) Alhumagfirlahu dan kepada Almarhumah Ibu Walikota Tidore Kepulauan  (Ibu Hj Sulamah Ali Ibrahim), Allahumagfirlahaa. Semoga segala amal baiknya diterima di sisi Allah SWT dan ditempatkan bersama orang-rang soleh soleha di SyurgaNya Allah SWT. Dan semoga ujian kita atas Pandemi COVID-19 ini segerah berakhir sehingga kita bisa menjalankan tugas tugas kita dengan baik. Amin Allahumma Amin.

Setelah mencermati dan mempelajari,1. Penyampaian Lapaoran Pertanggung Jawaban Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019, 2. Diskusi internal Fraksi bersama Staf Ahli Fraksi Partai Amanat Nasioan.

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Tidore Kepulauan berpandangan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban  (LPJ) Walikota Tidore Kepulauan tahun 2019 merupakan penyampaian resmi atas kinerja dan progres capaian dari implementasi berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan di Tahun 2019. 

Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh rakyat Kota Tidore Kepulauan atas proses pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019. 
Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat yang mewakili konstituen Partai Amanat Nasional pada khususnya dan Rakyat Kota Tidore Kepulauan pada umumnya, kami memandang perlu untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran, kritikan dan koreksi serta masukan atas laporan pertanggungjawaban ini. Karena menurut hemat kami, laporan pertanggung jawaban ini masih harus dikoreksi, diboboti dan dikritisi agar disempurnakan.

Kami Fraksi Partai Amanat Nasinal pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa, 1. Walikota Tidore Kepulauan dan Segenap SKPD jangan dulu berbangga dengan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 dengan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Karena didalam hasil pemeriksaan tersebut terdapat catatan-catatan yang perlu diperbaiki sebagai berikut : a. BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan yakni (1). Belum maksimalnya Pengelolaan PAD dari pengambilan air tanah oleh PDAM. (2). Anggaran belanja modal dalam perolehan aset. (3). Belum tertibnya penatausahaan aset pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan. a. BPK menemukan adanya ketidakpatuahan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain : (1). Pengelolaan pendapatan restribusi tidak sesuai ketentuan. (2). Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan. (3). Pengadaan belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal irigasi dan jaringan masih ada yang tidak sesuai ketentuan.

Kami ingin tekankan bahwa kesalahan dalam pengelolaan retribusi merupakan kesalahan berulang yang sampai saat ini masih tetap dilakukan. Menurut hemat kami ini merupakan bentuk kesengajaan. Fenomena ini membuktikan bahwa proses monitoring dan evaluasi kinerja SKPD tidak berjalan dengan baik dan menunjukan kegagalan SKPD tersebut.

Ini artinya bahwa SKPD yang bertanggungjawab atas masalah masalah tersebut perlu dievaluasi dan diberi punishment atas kinerjanya. Disisi yang lain, bagi SKPD yang berprestasi perlu diberi pengghargaan dan apresiasi atas capaian kinerjanya demi kemajuan daerah dan demi meninggalkan legesi yang baik bagi masyarakat dan masa depan Kota Tidore Kepulauan yang kita cintai ini.

1. Besar anggaran pada APBD 2019 lebih tinggi bila dibandingkan dengan APBD 2018, akan tetapi angka kemiskinan di Tahun 2019 mengalami peningkatan dari 5,95 menjadi 6,10. Bagi kami ini adalah indikator kegagalan Walikota Tidore Kepulauan dan seluruh SKPD dalam merencanankan dan mengimplementasikan berbagai program pengentasan kemiskinan. Pada hal kita tahu bersama bahwa stimulus dari Pemerintah pusat dalam program pengetasan kemisikinan tersebut sangat banyak seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program keluarga Sejahtera, Bantuan Sosial kepada orang kurang mampu dan lain-lain. 

1. Dalam LPJ Tahun 2019 ini belum disertakan dengan lampiran hasil audit keuangan oleh auditor akuntan publik atas penggunaan anggaran Perusahan Daerah (PERUSDA) Aman Mandiri. Kami ingin mengingatkan saudara Walikota bahwa hal ini merupakan satu kesatuan dengan LPJ Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2019 sehingga perlu diikutsertakan. 

Fraksi Partai Amanat Nasinal memiliki pokok-pokok pikiran sebagai berikut. 
1. Walikota Tidore Kepulauan dan seluruh jajarannya perlu memperbaiki temuan-temuan BPK diatas dalam waktu 60 hari kedepan agar dapat dituntaskan dengan baik. 
1. Kami menghimbau kepada Bapak Walikota Tidore Kepulauan untuk memberikan pengghargaan kepada SKPD yang berkinerja baik dan melampaui progres capaian yang direncanankan sebagai upaya untuk memotivasi kinerja pemerintahan daerah. Selian itu perlu memberikan sanksi tegas kepada SKPD yang berkinerja buruk sebagai bentuk pembelajaran bagi seluruh SKPD.
1. Perlu adanya rumusan kebijakan yang adil dan merata serta berorientasi pada target capaian pengentasan kemiskinan yang lebih baik, lebih terukur dan lebih tepat sasaran agar persentase angka kemiskinan dapat ditekan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan. 1. Kami berpandangan bahawa Walikota Tidore Kepulauan dan seluruh SKPD perlu memperbaiki cara pandangNya tentang model perencanaan program pembangunan dan sistem penentuan alokasi anggaran per wilayah. Kami menilai bahwa selama ini terjadi diskriminasi antara wilayah dalam konteks alokasi anggaran pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur. Masih terlihat kepentingan politik orang per orang dan kelompok mendominasi presepsi pemerintah dalam kebijakan pembangunan. Semestinya, setiap kebijakan berbasis pada kebutuhan dasar dan fakta lapangan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai upaya hadirnya pemerintah menyelesaikan permasalahan warganya. 1. Kami mengamati bahwa terdapat ketidaksesuain data antara beberapa instansi, terutama instansi teknis dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada Bapak Walikota Untuk membentuk tim sinkronisasi data daerah atau satu Bidang khusus yang bertanggungjawab untuk menghimpun, mengolah, menganalisis dan mengeluarkan data base daerah sebagai rujukan sleuruh instansi. Karena saat ini dan dimasa depan, ketersediaan dan validitas data menjadi penting dalam merumuskan perencanaan pembangunan dan proyeksi dimasa depan. 1. Kami meminta kepada Walikota Tidore Kepulauan untuk secara tegas menilai dan mengevaluasi kinerja pimpian SKPD, dan jika dipandang perlu dilakukan penyegaran demi peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Mengakhiri penyampaian pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional, kami mengucapkan terima kasih pada forum sidang Dewan yang Terhormat ini, atas segala respon, perhatian dan kebersamaan serta kesabarannya dalam mengikuti penyampaian ini kami haturkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dihati. Semoga niat dan itikad baik kita dalam membangun daerah.

Hasil pandangam fraksi PKB, Hanura, di sampikan oleh Ketua DPC PKB, Murat Polisiri. Dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi PKB mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan LPP APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019. Ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada rekan-rekan anggota dewan yang terus berupaya menjalankan fungsinya meskipun situasi daerah dalam kondisi upnormal. Dalam kesempatan ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan tanggapan terhadap laporan hasil kerja LPP Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2019 sebagai berikut:

Sesuai dengan konstitusi bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Kepala Daerah merupakan laporan pelaksanaan tugas (progress report) dari Walikota kepada DPRD selama satu tahun anggaran yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD. FPKB dalam memberikan penilaian terhadap LPP 2019 ini secara umum melakukan kajian terhadap indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dimana hal tersebut mengacu kepada dokumen RPJMD 2016-2021 yang telah ditetapkan, RKPD, KUA dan PPAS termasuk RKA dan DPA OPD serta Perda APBD 2019. Selanjutnya evaluasi dan penilaian dilakukan dengan membandingkan realisasi pencapaian kinerja dengan target kinerja yang akan dicapai dari setiap indikator sesuai dokumen perencanaan tersebut di atas.

Bahwa Visi Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan adalah “Mewujudkan Kemandirian Kota Tidore Kepulauan Sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine”. Sedangkan misinya di poin 7 adalah ; Reformasi birokrasi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional dan bersih dari KKN”, Terkait dengan bidang pemerintahan Fraksi PKB memberikan tanggapan sebagai berikut: a.Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sangat jelas menyebutkan tugas, fungsi dan kewenangan kepala daerah dan DPRD. Posisi DPRD sangat jelas sebagiaman disebuitkan dalam pasal (154) huruf (a) sampai (j). Sayangnya, yang terjadi selama ini DPRD seolah dianggap sebagai ‘tandem’. Sehingga apapun yang dilakukan DPRD terkait control kebijakan dan pengawasan anggaran sama sekali tidak digubris oleh eksekutif. padahal yang dilakukan DPRD selama ini adalah untuk memastikan kebijakan pemerintah harus betul-betul dirasakan masyarakat serta mengawal aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui sejumlah instrument. 
b. Maraknya mutasi ASN dilandasi kepentingan politik masih terus terjadi, padahal mutasi seyogyanya harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Karena itu kami menyarankan agar hal itu tidak terjadi lagi hal serupa, apalagi dalam mengahapi Pilkada 2020. 
c. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka kepemerintahan yang baik hendaknya mengedepankan prinsip Good Governance, dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta sosialisasi untuk mendukung proses pembangunan ditingkat local. Pelibatan masyarakat dalam musrenbang dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten perlu di tingkatkan.
d. Komunikasi publik para Pejabat selaku penyelengagara pemerintah harus bermarwah dan tidak mencoreng wibawah pemerintah. Pernyataan liar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan di kolom komentar sebuah unggahan sosial media dengan meminta salah satu anggota Fraksi PKB mundur dari DPRD mencerminkan buruknya kualitas komunikasi seorang penyelenggara pemerintah apalagi pejabat setingkat eselon II. Harusnya statemen anggota fraksi kami dengan menggunakan media media konvensional harusnya dijadikan kritik dan masukan atas perbaikan pelayanan di OPD-OPD teknis. 
Rapat Dewan Yang Terhormat, dan hadirin yang berbahagia

Setelah mencermati kerangka anggaran di sector Keuangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai Pendapatan Asli Daerah :
a. Dari sisi pendapatan, untuk mengukur keberhasilan PAD tidak cukup hanya dengan membandingkan antara PAD dan rencana anggaran, ada variabel lain yang harus diperhitungkan, yaitu POTENSI penerimaan PAD. Perlu kajian dan analisa secara komprehensif terhadap potensi pendapatan dari masing-masing jenis pendapatan yang termasuk dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah. Baik Pajak, Retribusi maupun Pendapatan Asli Daerah Lainnya. Sehingga kita dapat mengetahui berapa sebenarnya pendapatan yang tersedia yang belum dapat dicapai pada masing-masing jenis pendapatan.
b. Dari sisi belanja, masih didapati kesan adanya indikasi formalitas anggaran atau hanya sekedar copy paste dari tahun-tahun sebelumnya, padahal anggaran sebagai alat untuk merealisasikan visi dan misi dengan strategi-strategi yang dikembangkan harusnya mampu merepresentasikan keyakinan bahwa kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan berdimensi jangka panjang harusnya mendapat alokasi yang dapat dipersepsikan wajar, bukan malah sebaliknya

Perlu dipahami bahwa realisasi pelaksanaan kebijakan/program yang baik, belum tentu berpengaruh secara positif terhadap capaian kebijakan. Pernyataan ini dimaksudkan bahwa antara capaian program (sebagai instrumen kebijakan) dengan tujuan kebijakan, tidak terlalu berkorelasi linear, karena sesungguhnya linear tidaknya kedua hal tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana program/kebijakan itu didasarkan pada akar masalah sehingga kebijakan/program yang diambil benar-benar mengarah pada pemecahan masalah yang ditemukan dalam analis SWOT dan termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk itu Fraksi PKB berkaitan dengan bidang pembangunan memberikan catatan-catatan sebagai berikut:
a. Program dan kegiatan yang diselenggarakan lebih besar dilandasi dengan aspek politik sehingga arah pembangunan tidak terfokus pada tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Olehnya itu, kami menyarakankan agar penyusunan rencana pembangunan harus disesuikan kepada skala prioritas bukan.
b. Infrastruktur jalan dan jembatan khusunya di 4 kecamatan di daratan Oba masih sangat memprihatinkan, akan tetapi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan masih terpusat di pulau Tidore. Dengan demikian maka kita sulit mencapai yang namanya pemerataan pembangunan. 

Pada sektor Kesejahteraan Rakyat kami merangkum banyak hal baik urusan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, pemberdayaan masyarakat desa, budaya, pemberdayaan perempuan dan anak, Keluarga Berencana dan  pariwisata. Banyak hal telah dilaporkan, Fraksi PKB memberikan memberikan sedikit catata diantaranya:
a. Kemiskinan yang merupakan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses berbagai hal yang sifatnya kompleks di Kota Tidore Kepulauan masih tinggi, persoalan data yang tidak akurat dan belum terdokumentasi dengan baik sehingga dari tahun ke tahun persoalan validitas data kemiskinan terus terjadi.
b. Program pemberdayaan pemerintah baik pusat maupun daerah harus dieksekusi sebaik-baiknya instansi teknis. Validitas data dan faktor politik terlalu jauh mendominasi sehingga masih terdapat warga yang berhak menerima program dan bantuan luput dari sentuhan pemerintah. Hal ini mengakibatkan masyarakat miskin tambah miskin dan yang mampu semakin mampu. 

Disektor Investasi terdapat sejumlah persoalan yang harus dibenahi. Oleh karena itu fraksi PKB memberikan catatan, diantaranya :
a. Kasus penipuan investasi pembangunan Hotel IBIS yang menimpa Walikota Tidore merupakan kesekiankalinya kepala daerah kita terseret kasus penipuan. Dan kasus tersebut merupakan tamparan keras bagi kita semua. Bahwa bagaimana mungkin sebuah daerah dengan pemerintahan yang kuat baik kekuatan birokasi dengan segala bentuk instrumennya mampu ditipu oleh satu dua oknum. 
b. Kehadiran BUMD AMAN MANDIRI harusnya mampu menopang perekonomian daerah terutama dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun yang terjadi adalah daerah terus meakukan penyertaan modal miliaran rupiah namun BUMD belum mampu berkembang sampai saat ini. Dalam LPP Walikota pada tahun 2019 menyebutkan terjadi penyertaan modal sebesar Rp 1 Milyar namun pada laporan akhir per 31 Desember saldo akhir pada kas BMUD hanya berkisar Rp 1,2 Milyar. Ini menandakan bahw kinera BUMD harus dievaluasi. Jangan sampai kesannya BUMD ini didirikan hanya untuk menghidupkan orang-orang yang ada didalamnya.

Demikian tanggapan Fraksi PKB terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2019.S kami serahkan kepada Pimpinan DPRD Kota Tidore Kepulauan untuk dapat ditindaklanjuti dan dijadikan rekomendasi secara komprehensif dan  Mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan tanggapan fraksi ini ada hal yang tidak berkenan. 

Pandangan umum Fraksi Nasdem, Golkar di bacakan oleh, Sekertaris Fraksi Syafrisal Lasidji, ST.

Berikut, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran  2019 tentunya Fraksi NasDem yang memiliki salah satu tugas mengawasi jalannya Pemerintah Daerah secara bermartabat dan proporsional,  memandang bahwa laporan tersebut di atas menjadi sangat penting mendapatkan perhatian kami, hal ini dimaksudkan supaya dalam menjalankan tugas pemerintahan menjadi lebih terkontrol dan terkendali. 

Namun  DPRD sebagai pemangku tugas pengawasan harus dan wajib mencermati hasil pelaksanaan Pemerintahan dengan maksud kedepan bahwa keberhasilan yang telah dicapai untuk tetap dipertahankan, sementara kekurang-sempurnaan dapat diperbaiki guna mencapai hasil yang optimal dikemudian hari.

Tanggapan dan catatan-catatan yang disampaikan Fraksi NasDem dalam pandangan umum ini tidak pada masalah politis, namun semua ini demi pencapaian cita-cita bersama untuk mewujudkan Kota Tidore Kepulauan yang maju dan bermartabat, sehingga Fraksi NasDem  tetap konsisten untuk mencermati laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan juga menerima masukan dari segenap masyarakat. 

Kesimpulan dari rangkuman pendapat-pendapat tersebut kami jadikan sebagai catatan strategis, dengan harapan dikemudian hari pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Pembahasan ini terkorelasi dengan waktu perencanaan, pelaksanaan, anggaran dan pengawasan serta peran dari partisipasi masyarakat dalam menilai hasil kerja kita bersama.

Berikut ini catatan-catatan dan masukan yang diberikan Fraksi NasDem untuk melengkapi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 : 

1. Fraksi NasDem mengapresiasi pemberian opini WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tahun anggaran 2019 oleh BPK RI. Namun kita tidak bisa berpuas diri dengan opini WTP tanpa dibarengi dengan perbaikan pengelolaan keuangan yang lebih profesional dan  peningkatan kualitas pelayanan publik. 

2. Ketergantungan kita terhadap dana transfer pusat yang masih sangat tinggi tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk lebih inovatif dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah agar kedepannya kita dapat memperkecil celah fiskal yang kita alami disetiap tahun. 

3. Selain optimalisasi peningkatan PAD tentunya kita sudah harus memikirkan pola  pengawasan terhadap sumber-sumber pendapataan, sehingga PAD yang didapat tidak mengalami kebocoran. 

4. Terkait SiLPA tahun anggaran sebesar Rp. 35.465.252.184. Fraksi NasDem mencermati bahwa dari aspek perencaan berarti masih banyak kegiatan yang tidak terealisasi. Seharusnya perencanaan program kegiatan sudah melalui kajian yang menyeluruh sehingga tidak ada lagi alasan kegiatan tidak bisa dilaksanakan hanya karena persoalan-persoalan teknis seperti gagal lelang, kehabisan waktu, 

5. Orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk kebutuhan birokrasi. Untuk itu Fraksi NasDem memberikan catatan agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi harus didahulukan dan harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat bukan sekedar kegiatan seremoni belaka. 

7. Sinergitas program antar OPD merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu kita harus patuh pada formulasi perencanaan yang sudah ada. Sehingga kita tidak terjebak pada penamaan program yang tidak berkesesuaian dengan kegiatan.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Aanggaran 2019, akhirnya kami menghaturkan terima kasih atas perhatiannya dan kami menyampaikan permohonan maaf jika dalam Pandangan Fraksi ini terdapat hal – hal yang kurang berkenan. 

Pada forum yang berbahagia ini, juga perlu kami sampaikan kepada saudara walikota agar sinergitas dan harmonisasi kedua lembaga ini patut dijaga karena kedua lembaga ini diatur dalam peraturan perundangan sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah.(LAK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.