Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Warga Protes, Desak Kejari Pati Usut Anggaran Rp 2,5 Milyar Yang Tidak Transparan

Warga Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melakukan aksi unjuk rasa mempertanyakan transparansi penggunaan Dana Desa TA 2019, Sabtu (18/7/2020).
Pati - Puluhan warga Desa Wangunrejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Jawa Tengah melakukan aksi protes untuk mempertanyakan penggunaan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2019 sebesar Rp 2,5 milyar yang diduga tidak ada transparasi.

Warga menilai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019 yang dikelola oleh Kepala Desa tidak tahu peruntukannya. Bahkan, warga menduga Kepala Desa diduga melakukan penyimpangan lantaran anggaran yang dikelola untuk masyarakat tersebut dianggap tidak tepat sasaran.

Warga juga berunjukrasa di depan kantor Desa Wangunrejo.
Usep, salah satu orator dalam aksinya mendesak kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati untuk segera melakukan penyidikan dan mengusut tuntas terkait dugaan penyimpangan DD tahun 2019 sebesar Rp 2,5 milyar.

"Kita warga melakukan aksi ini untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi warga, karena selama ini penggunaan DD tahun 2019 tidak transparan," ungkapnya di sela-sela aksi Sabtu (18/7/2020) di halaman kantor Desa Wangunrejo.

Warga juga melaporkan ke Kejari Pati.
Dalam aksinya, warga juga mendesak kepada Kejaksaan untuk mengusut tuntas jual beli tanah dengan PT Djarum, sebab selama ini warga merasa dibodohi atas kebijakan yang dilakukan, selain itu warga juga menilai kepemimpinan Kepala Desa selalu melakukan diskriminalisasi terhadap warga, karena  selalu membeda-bedakan warga Desa Wangunrejo.

"Jangan bodohi kami, atau melakukan diskriminalisasi, karena kita ini semua sama," cetusnya.

Sesuai program Presiden Jokowi, bahwa penggunaan DD harus transparan bahkan sesuai instrukainya warga juga diminta untuk ikut bersama-sama melakukan pengawasan, namun yang terjadi setiap pekerjaan fisik yang dilakukan, tidak pernah ada transparasi.

"Presiden sudah menginstruksikan, agar warga ikut melakukan pengawasan pengelolaan DD, tapi ternyata Kepala Desa tidak pernah transparans," kata Genjik, salah satu pendemo lainnya.

Sementara Kepala Desa Wangunrejo Ali Nurkamid ketika dikonfirmasi membantah bahwa program yang dikerjakan di Desa Wangunrejo tahun 2019 tidak pernah ada transparansi. Menurutmya, pihaknya mengerjakan semua program sudah melalui Musyawarah Desa (Musdes), dan dari hasil kesepakatan bersama dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.

"Sebenarnya tidak ada masalah, karena setiap pekerjaan yang kita lakukan sudah melalui Musdes, bahkan dari Inspektorat juga sudah melakukan audit penggunaan DD 2019, dan itu tidak ada masalah," ujar Ali singkat.

Di tempat terpisah, Supriyono yang ditemui usai memberikan laporan di halaman kantor Kejari Pati mengaku bahwa laporan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Wangunrejo juga akan disampaikan ke Kejati dan Kejagung.

Pihaknya juga mendesak pada penegak hukum bisa mengusut tuntas atas dugaan penyimpangan DD tahun 2019 yang dianggap tidak ada transparasi.

"Saya akan tunggu laporan yang masuk di Kejaksaan 15 sampai 30 hari, apabila permasalahan Desa Wangunrejo tidak ditindaklanjuti maka saya akan melakukan aksi dengan masa yang lebih besar," ancamnya. (WIS).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.