Datangi DPRD Kabupaten Pati, Warga Desa Semampir Pertanyakan Pasar yang Beralih Kepemilikan

Aksi demonstrasi di DPRD Kabupaten Pati yang mempertanyakan Pasar di desanya beralih status menjadi milik perseorangan. Foto : Wisnu.

Pati - Puluhan warga Desa Semampir, Kecamatan Pati mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Jawa Tengah. Kedatangan masyarakat dengan membawa spanduk ini mendesak kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk segera menindaklanjuti aset pemerintah berupa pasar yang saat ini menjadi milik perorangan.

Masyarakat menilai bahwa peralihan hak pasar yang berlokasi di Desa Semampir yang seharusnya menjadi aset pemerintah daerah namun diduga peralihannya tidak jelas, lantaran sudah menjadi hak individu.

"DPRD jangan hanya diam, karena aset pemerintah daerah yang seharusnya menjadi hak pinjam pakai, sudah dikuasai perorangan, ini namanya penyerobatan," tegas salah satu warga Desa Semampir di halaman kantor DPRD Rabu (12/8/2020).

Warga Desa Semampir meminta agar DPRD Kabupaten Pati dapat menindaklanjuti dengan mempertanyakan pengalihan status pasar yang berada di desanya, juga pembangunan gedung pertemuan yang tidak menjadi prioritas. Foto : Wisnu

Aset yang seharusnya dikelola pemerintah daerah dalam pengalihannya diduga tidak jelas, menurut warga Desa Semampir merasa ada kejanggalan saat proses pelelangan, lantaran tidak ada warga yang mengetahui. Apalagi saat ini, lanjut mereka, untuk lokasi pasar sudah banyak dibangun ruko-ruko yang statusnya sudah milik perorangan.

"Pasar itu kan sebenarnya aset pemerintah, tapi kenapa sekarang dikuasai oleh perorangan, yang jadi pertanyaan, bagaimana dulu prosesnya, karena kami menduga ada kejanggalan dalam pengalihan aset," ungkap Kepala Desa Semampir Pramono saat hearing bersama DPRD Pati.

Dalam aksinya, masyarakat Desa Semampir juga menyoroti soal pembangunan gedung serbaguna. Pasalnya, gedung yang menghabiskan anggaran ratusan juta tahun 2018 dengan anggaran desa dinilai tidak ada manfaatnya.

"Untuk gedung katanya sudah diaudit oleh inspektorat, tapi hasilnya tidak ada, bahkan laporan ke pihak kepolisian sebagai tim independen, yang janjinya akan menyampaikan hasilnya dalam 4 bulan, sampai sekarang juga tidak ada titik temu," ungkap Sukawi saat di ruang hearing.

Sementara Ketua DPRD Pati Ali Badrudin saat hearing bersama warga Semampir mengaku belum bisa memberikan jawaban, hanya saja pihaknya akan memanggil inspektorat baik itu secara lisan maupun tertulis untuk mempertanyakan masalah tersebut.

"DPRD tidak akan berhenti dan akan ikut memperjuangan masalah ini," tegas Ali.

Selain itu, permintaan warga untuk membentuk pansus, perlahan akan diproses, hanya saja hal itu tidak semudah yang dibayangkan, namun pihaknya tetap menyarankan kepada warga untuk menempuh jalur hukum, agar semua bisa lebih jelas dan detail.

“Kami sarankan kepada masyarakat untuk menempuh jalur hukum, karena jawaban yang final ada di situ,” tandasnya.(WIS)