Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Kondisi Lagi Prihatin, DPR RI Minta Kenaikan Anggaran Jadi Rp7,5 triliun

Presiden Joko Widodo saat menghadiri sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
Jakarta - Pandemi covid-19 di dunia belum mereda. Pun demikian dengan yang terjadi di negeri tercinta. Seluruh energi bangsa ini seolah tertuju untuk mempercepat penanggulangan virus berbahaya ini.

Anggaran di pemerintah pusat maupun daerah difokusnya untuk menanganinya. Seluruh elemen masyarakat pun bahu membahu untuk mencegah penularan virus itu.

Sehari setelah peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, tepatnya 18 Agustus 2020, ada informasi berhembus dari gedung wakil rakyat di kawasan Senayan, Jakarta.

Mereka, para wakil rakyat ini, meminta tambahan anggaran untuk tahun 2021. Meskipun kondisinya dalam masa pandemi covid-19, mereka meminta tambahan dana menjadi Rp7,5 triliun.

Usulan itu berhembus saat Rapat Paripurna DPR RI ke-2 masa persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, Selasa (18/8/2020). Anggota DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah pada kesempatan itu meminta kepada Menteri Keuangan RI Sri Mulyani untuk menambah anggaran kerja para wakil rakyat itu hingga menjadi Rp.7,5 triliun di tahun anggaran 2021. Ia meminta agar kenaikan anggaran itu dimasukkan dalam RUU APBN 2021.

Kenaikan itu, menurut Dimyati, lantaran beban kerja DPR RI di tahun mendatang semakin berat. Ia menegaskan usulan kenaikan anggaran di tahun 2021 itu sudah mereka sampaikan di rapat paripurna 5 Mei 2020 lalu yang telah menetapkan RKA (Rancangan Kerja Anggaran) untuk DPR RI sebesar Rp7,5 triliun. "Dalam lampiran 1 RUU APBN 2021 yang dibahas kali ini masih tercantum angka Rp5,4 triliun," tegasnya.

Dimyati mengatakan anggaran dinaikkan agar DPR bisa lebih fokus mengawasi kerja kementerian dan lembaga pemerintah dan membuat produk undang-undang.

"Maka ini kalau masih di bawah (anggarannya) bagaimana kami bisa tingkatkan kinerja? Menuju parlemen yang modern, terhadap pemerintah dan Bu Sri yang berikan uang ke Lembaga dan Kementerian. Bagaimana kita lakukan pengawasannya secara ketat dan juga bagaimana kita buat perundang-undangan yang bagus dan kuat?" ungkapnya.

Dia mengatakan bahwa kenaikan anggaran ini bersifat wajib sebab untuk memenuhi gaji dan tunjangan anggota dewan. Di dalam DPR, katanya, ada dua satuan kerja yaitu satuan kerja dewan dan satuan kerja sekretariat jenderal DPR RI.

Jadi saya berharap mohon direalisasikan apa yang kami harapkan kebutuhan anggaran. Itu dia Bu Menteri yang baik hati. Mudah-mudahan sukses selalu, mohon dikawal pimpinan," ujarnya.(AR/KM)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.